News

Jadi Buron KPK, PDIP Tidak Akan Intervensi Proses Hukum Maming

Jadi Buron KPK, PDIP Tidak Akan Intervensi Proses Hukum Maming
Ilustrasi PDIP (Istimewa)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membenarkan bahwa Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H. Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim bahwa pihaknya tak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang akan dijalani oleh salah satu kadernya itu.

"PDI Perjuangan tentunya senantiasa menghormati segala proses hukum yang berjalan dan karenanya pula tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum manapun termasuk KPK dalam perkara ini," kata Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP, M. Nurdin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/7/2022).

baca juga:

Selain itu, Nurdin juga menuturkan bahwa PDIP berpegang teguh pada prinsip bahwa setiap orang di Republik ini memiliki hak dan kewajiban yang setara di mata hukum.

Dirinya begitu yakin bahwa Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu itu akan bersikap kooperatif dalam mengikuti proses hukum di KPK.

PDI Perjuangan berpegang teguh kepada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Selain itu PDI Perjuangan juga meyakini bahwa Pak Mardani Maming akan kooperatif dalam proses penegakan hukum ini," ujar dia.

Sebagai informasi, Penetapan Mardani sebagai DPO dilakukan setelah sebelumnya bendahara umum PBNU itu tidak ditemukan ketika hendak dijemput paksa oleh penyidik.

"Hari ini, KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," ucap Pelaksana Tugas Jurubicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).

Maming mangkir dalam dua kali pemeriksaan sehingga KPK menilai dia tidak kooperatif. Selain itu, Maming tidak ditemukan saat dilakukan jemput paksa kemarin di apartemen Kempinski Jakarta, tempat tinggalnya.

Ali mengimbau Maming kooperatif dengan hadir ke Gedung Merah Putih untuk proses penyidikan. KPK, sebut Ali, juga meminta kepada masyarakat jika mengetahui keberadaan Maming agar segera menghubungi komisi antirasuah ataupun pihak yang berwenang.

"Peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya penyelesaian perkara ini sangat dibutuhkan, karena kita semua tentu berharap penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien," demikian kata Ali Fikri.

Diketahui sebelumnya, Maming telah ditetapkan oleh lembaga antirasuah itu sebagai tersangka suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Merespons itu, pihak Mardani mengajukan gugatan praperadilan. Dalam permohonan praperadilan itu, Mardani Maming meminta hakim mengabulkan gugatan praperadilannya. Mardani meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah. []