News

Jabatan Wali Kota dan Bupati di Jakarta, DPRD: Ide Gila Tak Berdasar Kajian

Jabatan Wali Kota dan Bupati di Jakarta, DPRD: Ide Gila Tak Berdasar Kajian
Ketua fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO Kritik dan penolakan terhadap wacana penghapusan jabatan wali kota dan bupati di Jakarta setelah resmi tak menyandang status sebagai ibukota mengalir deras dari Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco bahkan mengkritik wacana yang dilontarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa itu. 

"Jadi pendapat saya terkait (wacana) ini, ini adalah ide gila yang tidak berdasar, tidak punya kajian, tidak berdasarkan kajian dan pemikiran yang cerdas," katanya kepada wartawan, Selasa (29/11/2022). 

baca juga:

Dia menjelaskan, keberadaan wali kota dan bupati di wilayah merupakan pelaksanaan dari konsep distribusi kekuasaan dan tugas-tugas. Dengan demikian, tugas dan pekerjaan yang terkait dengan kewilayahan tidak justru menumpuk di meja kerja gubernur. 

"Dengan negara sebesar kita ini, pembagian tugas itu sangat diperlukan. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Sehingga perlu ada distribusi pekerjaan dan tugas-tugas itulah diperlukan wali kota dan bupati. Sehingga tidak tertumpuk semua di provinsi. Ada pembagian tugas dan pemerataan," katanya. 

Dia mengatakan, bila rencana penghapusan wali kota dan bupati tujuannya adalah untuk memangkas birokrasi di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kata Basri caranya bukan dengan menghapus jabatan wali kota dan bupati di Jakarta. 

"Kalau bahasanya adalah memangkas birokrasi boleh saja tetapi bukan dengan cara menghilangkan jabatan bupati dan wali kota yang ada," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mewacanakan model pemerintahan di DKI setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Struktur pemerintahan di DKI nantinya berubah. 

"Jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, (24/11/2022). []