News

Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Jaman Papua Minta Jokowi Bubarkan Wakil Menteri

Jaman Papua menilai Kabinet Indonesia Maju terlalu gemuk sehingga sulit bergerak.


Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Jaman Papua Minta Jokowi Bubarkan Wakil Menteri
Wasekjen DPP Jaman wilayah Indonesia Timur Jemi Kudiai (Istimewa)

AKURAT.CO, Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Papua menilai Kabinet Indonesia Maju terlalu gemuk sehingga sulit bergerak, ditambah problem-problem kebijakan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu adanya perampingan dalam reshuffle kabinet.

Wasekjen DPP Jaman wilayah Indonesia Timur Jemi Kudiai mengatakan, kepemimpinan tingkat pusat seharusnya yang dipentingkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Oleh karena itu, Wakil Menteri yang tidak berfungsi diberhentikan saja. Kinerja Wakil Menteri hanya pencitraan di media dan tidak punya kuasa akan kebijakan.

"Jabatan Wakil Menteri sama sekali tidak punya kuasa penuh atas kebijakan di Kementeriannya, tetapi memiliki fasilitas yang sama dengan menteri. Tentu ini sangat membebani anggran kementerian tersebut. Para pejabat di Kabinet Jokowi harus mencontohkan penghematan," ujar Jemi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/4/2021).

"Kalau kita lihat struktur organisasi dan tata kerja ditiap kementerian, posisi sentral internal diatur oleh sekjen kementerian. Sedangkan kuasa anggaran dan kebijakan dikendalikan oleh menteri yang dibantu para staf. Kalau ada Wamen malah menjadi rancu," imbuhnya.

Kata Jemi, semakin ramping birokrasi, tentu semakin leluasa pemerintah bergerak, tidak terbelenggu ego sektoral. Dia menilai, permasalahan bernegara sulit selesai karena banyak aktor yang membuat palang pintu.

"Mengingat APBN tahun ini sangat berdarah darah, reshuffle kabinet kali ini harus benar-benar merampingkan diinternal kelembagaan dan kementerian. Pemerintahan jokowi perlu efisiensi dan efektifitas anggaran," ujar Jemi.

Masih kata Jemi, negara dibiayai dari uang rakyat. Sehingga sudah selayaknya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

"Bukan dinikmati segelintir orang. Bergaya di sosial media, tapi tidak ada impact-nya terhadap kesejahteraan rakyat. Reformasi birokrasi pada misi misi Presiden Jokowi perlu direalisasikan dengan nyatam," tukasnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu