News

Irma Hutabarat: Kompolnas Jangan Jadi Jubir Polisi dalam Perkara Brigadir J

Aktivis senior Irma Hutabarat mengatakan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tak boleh menjadi juru bicara polisi dalam penanganan perkara Brigadir J.

Irma Hutabarat: Kompolnas Jangan Jadi Jubir Polisi dalam Perkara Brigadir J
Aktivis senior, Irma Hutabarat (AKURAT.CO/Badri)

AKURAT.CO  Aktivis senior Irma Hutabarat mengatakan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak boleh menjadi juru bicara polisi dalam penanganan perkara Brigadir J.

Kompolnas, kata dia,  harus berperan mengawasi kerja kepolisian dalam mengungkap dugaan pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua Hutabarat. 

"Apakah Kompolnas sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kan dibayar komisi-komisi itu. Apakah Komnas HAM sudah lakukan dengan baik. Apakah LPSK sudah lakukan tugasnya," katanya di Taman Ismail Marzuki, Senin malam (8/8/2022). 

baca juga:

Dia mengatakan, dalam menangani perkara itu, Kompolnas harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kerja dan kinerja Polisi. Kompolnas harus mengoreksi dan menegur kepolisian bila tugasnya tidak dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Kompolnas itu tidak boleh jadi juru bicara polisi. Kompolnas itu harus ngawasi, kamu salah, harusnya begini dan diumumkan misalnya kami sudah tegur. Misalnya kami sudah kasih tahu. Itu harus diumumkan," ujarnya. 

Termasuk dalam hal sangkaan yang dialamatkan ke Irjen Pol Ferdy Sambo yakni melanggar kode etik. Harusnya, Kompolnas mempertanyakan dan menagih penjelasan lalu menyampaikan kepada masyarakat. Sehingga perkara itu mendapat porsi perhatian tinggi dari Kompolnas. 

"Kalau dibilang bahwa Sambo melanggar kode etik, kode etik yang mana, kan begitu. Nggak bisa samar-samar," katanya. 

Dia juga menuntut agar transparansi dalam penyidikan perkara itu harus diutamakan. Sebab, kata dia, masyarakat hingga kini belum mendapatkan penjelasan ihwal pelanggaran etik yang dilakukan Irjen Pol Ferdy Sambo. 

"Transparansi menurut kita semua sama transparansi menurut Timsus atau polisi sama nggak. Beda. Kalau dibilang kami sekarang sedang menangkap 4 orang karena diduga pelanggaran etik, kita punya hak untuk tahu. Ini juga sebuah pelajaran bahwa kita ini berdaulat. Rakyat itu berdaulat. Jadi menurut saya transparansi itu tidak hanya diucap saja," katanya.[]