Ekonomi

IPW: Jangan Samakan Gen Milenial dengan MBR dalam Program Sejuta Rumah!

IPW: Jangan Samakan Gen Milenial dengan MBR dalam Program Sejuta Rumah!
CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam webinar Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga di Jakarta yang digelar Akurat.co dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, Rabu (5/10/2022). (Tangkapan Layar Webinar AkuratCo)

AKURAT.CO CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menegaskan bahwa tidak seharusnya menyamakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan Generasi Milenial. Menurutnya hal tersebut tidaklah sama karena milenial belum tentu MBR dan begitupula sebaliknya.

"Jadi, jangan samakan MBR dengan milenial. Milenial memang ada yang MBR, tapi kalo soal MBR, itu belum tentu masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ali dalam webinar Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga di Jakarta yang digelar Akurat.co dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, Rabu (5/10/2022).

Kemudian, lebih lanjut, Ali juga membeberkan permasalahan soal public housing atau rumah rakyat dengan market mechanism yang seharusnya pemerintah harus memberikan kontribusi besar dalam suplai perumahan. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia, dimana swasta yang diberikan kewenangan untuk membangun.

baca juga:

"Kalau kita bicara soal public housing, kalau kemudian diserahkan ke swasta, tidak dapat dipungkiri itu ada unsur profit disitu, pengembang pun kalau ngga ada untung itu ngga mau bangun," beber Ali dalam paparannya.

Ali juga mengungkapkan selama ini pemerintah melalui badan usahanya seperti Perumnas justru malah berfokus pada rumah komersial, yang mana seharusnya pemerintah bercokol disana tapi justru swasta yang turun untuk membangun public housing.

"Perumnas dan BUMN itu malah fokus ke rumah komersial, harusnya mereka dukung public housing yang saat ini diserahkan ke swasta. Kita harus dorong Perumnas dan BUMN itu ikut bangun rumah subisidi," ujarnya.

Seharusnya, menurut Ali, hal ini bisa diproyeksikan dengan agar seluruh stakeholder untuk turun dalam penyediaan rumah yang terjangkau. Public Housing itu harus dikerjakan oleh elemen pemerintahan karena swasta bila tidak mendapatkan keuntungan dalam penyediaan itu juga akan terus menurun.

"Public housing itu siapa yang masuk kesana kalo swasta semakin menurun untuk itu? Supllynya soal public housing itu ketersediaan tanahnya. Nah ini pemerintah itu aja ngga punya bank tanah, memang pemerintah punya bank tanah, tapi itu untuk kepentingan infrastruktur, tapi konsep itu konsep itu ngga ada buat perumahan," ungkap Ali.

"Nah ini jangan jadi di omongin doang tapi ngga jelas arahnya mau kemana," tegas Ali.