News

IPW: Ferdy Sambo Bisa Dipecat dan Dipidana Jika Terbukti Merusak CCTV

Bareskrim Polri memutuskan untuk menempatkan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. 


IPW: Ferdy Sambo Bisa Dipecat dan Dipidana Jika Terbukti Merusak CCTV
Kadiv Propam Polri non-aktif, Irjen Pol Ferdy Sambo saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri di Kawasan Kebayoran, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana polisi tembak polisi di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. AKURAT CO/Sopian (Sopian)

AKURAT.CO, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memutuskan untuk menempatkan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. 

Terkait hal ini, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan keputusan ini sudah tepat. Hal itu dikarenakan untuk memperlancar pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus (Irsus) maupun Tim Khusus (Timsus). 

"Penempatan Ferdy Sambo di Mako Brimob adalah untuk melancarkan proses pemeriksaan Irsus maupun Timsus," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya, Senin (8/8/2022). 

baca juga:

Menurut Sugeng, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ferdy Sambo tergolong fatal. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan penghilangan barang bukti dan perusakan tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Atas dasar itu, Sugeng mengatakan Ferdy Sambo bisa dipecat apabila terbukti menghilangkan barang bukti. 

"Dalam pemeriksaan saat ini diketahui adalah terkait dengan pelanggaran kode etik berat yaitu merusak TKP dan menghilangkan barang bukti, pistol, proyektil, dan lain-lain. Untuk pelanggaran kode etik FS dapat dipecat," lanjut Sugeng.

"Dalam pelanggaran kode etik tersebut juga termasuk perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 221 KUHP juncto Pasal 233 KUHP dengan ancaman 4 tahun," tambahnya.

Selain dipecat, kata Sugeng, Sambo juga bisa dipidana bila Ferdy juga terbukti menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya. 

"Bahwa bila terdapat juga perbuatan menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya maka dapat juga dikenakan Pasal 362 Juncto Pasal 56. Ancamannya 5 tahun sehingga bisa ditahan untuk kepentingan menunggu pemeriksaan perkara pokok matinya Brigpol Y yang diusut dengan Pasal 338 KUHP juncto 55 dan 56 KUHP," ucap Sugeng.[]