News

IPW Apresiasi Tindakan Tegas terhadap Polisi yang Banting Mahasiswa

 Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja cepat dan tindakan tegas Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto terhadap Brigadir NP.


IPW Apresiasi Tindakan Tegas terhadap Polisi yang Banting Mahasiswa
Sugeng Teguh Santoso saat berbincang dengan seorang pedagang di Pasar Gunung Batu. (AKURAT.CO/Rizky Dewantara)

AKURAT.CO, Brigadir NP adalah polisi yang membanting mahasiswa bernama M Faris Amrullah saat unjuk rasa HUT Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Banten, Rabu (13/10) pekan lalu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penindakan yang dilakukan terhadap Brigadir NP sudah sesuai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas dan menghukum tanpa ragu anggota Polri yang melanggar.

"Kapolda Banten dengan sigap menginplementasikan perintah Kapolri dengan memerintahkan jajaran Bidpropam Polda Banten melakukan pemeriksaan pada Brigadir NP," ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/10).

Berdasarkan informasi yang diperoleh IPW, telah dilakukan sidang disiplin terhadap Brigadir NP yang dipimpin langsung oleh atasan yang berhak menghukum, yakni Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro.

"Dalam keterangan pers oleh Kabidhumas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga, terhadap Brigadir NP dijatuhi hukuman demosi penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan tidak dapat mengikuti pendidikan serta penahanan 21 hari," terang Sugeng.

Menurut Sugeng, hukuman yang dijatuhi kepada Brigadir NP sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dia menilai penindakan yang dilakukan Kapolda Banten dengan memproses Brigadir NP di Bidpropam dan disidangkan dalam sidang etik sudah tepat.

"Karena dengan respon yang cepat dan tegas maka keraguan serta kekecewaan masyarakat atas tindak arogansi dan kekerasan aparat polisi pada warga dapat ditekan," imbuhnya.

Di sisi yang lain, dia memuji sikap responsif Kapolda Banten menemui dan meminta maaf pada korban dan keluarganya tak lama setelah insiden terjadi.

"Itu adalah penerapan program Presisi. Kemampuan prediksi dan sikap responsif dapat mencegah dan mengatasi efek bola salju kekecewaan korban dan masyarakat," kata Sugeng.

Sugeng berharap, apa yang dilakukan oleh Kapolda Banten dapat dijadikan contoh kepala satuan wilayah lain terhadap kasus pelanggaran oleh anggota Polri dalam melakukan penanganan aksi demo secara berlebihan yang melukai masyarakat. Di samping menerapkan Polri Presisi yang diimplementasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui surat telegram nomor ST/2162/X/HUK2.9/2021 dengan memberikan perintah langsung ke kepala satuan wilayah.

Ia pun mengapresiasi Kapolri Listyo Sigit yang mengintruksikan bahwa anggota Polri harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi kode etik profesi Polri. Dia mendorong setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri harus ditindak untuk menjaga harkat dan martabat institusi Polri.

"esuai dengan Perkap 14/2011 tentang kode etik profesi polri yang meminta setiap anggota setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, menjaga dan meningkat citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Kode etik inilah yang harus dipegang oleh setiap anggota Polri dan ditegakkan oleh siapapun yang memimpin Polri," demikian kata Sugeng Teguh Santosa.[]