News

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi


Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi
Ketua Komisi X Syaiful Huda (Istimewa)

AKURAT.CO, Belum lama ini ratusan orang tua menggelar aksi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). Mereka protes terkait aturan PPDB 2020 yang disesuaikan berdasarkan usia untuk calon siswa baru jenjang SMP/SMA di Jakarta.

Sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Komisi X DPR RI sangat berharap Kemendikbud turun tangan. AKURAT.CO mencoba melakukan wawancara langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ia mengaku sangat menyayangkan aksi tersebut. Seandainya Kemendikbud dapat mensosialisasikan regulasi baru dalam PPDB jauh-jauh hari, maka tidak akan  mengundang kericuhan.

Huda mengatakan bahwa kasus ini lagu lama yang terus berulang. Aturan tersebut sudah ada, termasuk soal usia. Kemendibud bersama Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid.

Daerah memang diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel. Kendati demikian otoritas daerah tersebut tetap mengacu pada kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

“Bisa jadi aturan PPDB di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda karena Dinas Pendidikan melihat urgensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Hanya saja perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan,” ucapnya.

Ia menyebut, dalam setiap PPDB ada empat jalur yang bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam menerima peserta didik baru. Keempat jalur tersebut adalah jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi.

Kemendikbud sebenarnya telah memberikan patokan proporsi bagi setiap jalur tersebut yakni jalur domisili diberikan proporsi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, dan jalur prestasi (0-30%).

Berikut Wawancara Reporter Akurat Oktaviani dengan Ketua Komisi X pada Kamis 25 Juni 2020 di Gedung DPR:

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (Oktaviani)


Terkait PPDB online saat ini mengundang kritikan, tidak hanya di Jakarta maupun daerah lain, apa tanggapan Anda?

Secara kelembagaan Komisi X mendapat keluhan dan saya pribadi mendapat whatshapp dari salah satu wali murid dari seluruh penjuru Indonesia, dari Malang, Bogor, DKI Jakarta. Saya berencana mau menerima perwakilan orang tua murid untuk menyelesaikan persoalan kisruh terkait PPDB.

Terkait zonasi khusunya masalah usia yang diprotes orangtua, itu bagaimana?

Jadi terdapat tiga catatan menurut saya.  Pertama, saya tadinya berharap Kemendikbud dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia, mensosialisasikan terkait dengan regulasi baru dalam PPBD dan ini sudah agak terlambat. Itu saya sangat menyayangkan betul, semestinya tidak perlu ada kericuhan PPDB ini ketika sosialisasi dilakukan jauh-jauh hari.

Kedua, apa yang perlu disosialisasikan? Misalnya ada 4 jalur orang tua bisa mendaftarkan anaknya, jalur 50% itu namanya jalur zonasi, jadi kalau anak-anaknya, ibu ibunya rumahnya di tempat tertentu, dia masuk di zonasi itu pakailah jalur zonasi yang 50%. Lalu
ada jalur prestasi 30%, jadi ketika tidak bisa masuk zonasi kalau anaknya cerdas, pintar bisa pakai jalur ini.

Kemudian jalur afirmasi, misalnya pendapatan orang tua kurang, ini 15 persen tinggi sekali, jadi nggak akan ada lagi perdebatan ada anaknya pintar tapi orang tuanya nggak bisa menyekolahkan itu nggak ada lagi ketika ini bisa dipakai bersama-sama. Jalur keempat namanya jalur perpindahan 5%, jadi kalau ada orang mau pindah dan seterusnya ada slotnya 5 persen.

Ketiga, ketika ini semuanya sudah dilakukan masih menyisakan beberapa problem memang di dalam peraturan Permendikbud ada apa yang disebut dengan umur, ketika nilainya sama dan seterusnya yang dipakai adalah patokan umur. Ini keputusan sudah lama, 10 tahun yang lalu tapi baru heboh hari ini.

Jadi problemnya di mana?

Menurut saya soal sosialisasi yang kurang. Saya betul-betul berharap Kemendikbud turun langsung, ketika ada masalah di Bogor misalnya, ada orang mempersoalkan jalur prestasi 30%, tiba-tiba anaknya pinter, nilainya tinggi enggak masuk, berarti ada permainan di situ, turun langsung Kemendikbud.

Di Malang, ada sekolah yang sistem aplikasi online PPDB-nya down lalu orang tua berbondong-bondong ke sekolah, physical distancing-nya gak terjadi, ramai di sekolah, Kemendikbud harus turun tangan bagaimana caranya membantu sekolah itu, dinas-dinas diajak konsolidasi.

Saya tidak ingin PPDB ini saling melempar tanggung jawab. Dinas DKI merasa ini sudah keputusannya Kemendikbud, kami hanya merujuk, silakan semua ke Kemendikbud. Ketika Kemendikbud ditanya kami sudah memutuskan tinggal diaplikasikan di lapangan oleh dinas-dinas. Nggak bisa begini modelnya, jadi yang terbaik adalah Kemendikbud, dinas, orang tua murid duduk bersama. Selesaikan, cari solusi yang terbaik karena itu gak perlu ribut-ribut begini. Ini adalah pendidikan. Kebisingan ini nggak bagus untuk dunia pendidikan, tidak bagus jadi teladan yang baik.

Tapi makin ke sini, pendaftaran sekolah dirasa orang tua murid semakin ribet?

Prinsipnya khusus di DKI ini kan kapasitas kursi di sekolah itu terbatas, sedangkan pendaftar atau peminat itu banyak banget. Itu memang awal dari keributan itu. Lalu Kemendikbud juga memang kedepannya harus membuat trobosan-trobosan yang menyangkut soal regulasi PPDB supaya tidak multitafsir.

Demo PPDB. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto



Artinya yang bapak rasakan itu sebetulnya memang ribet?

Iya ini menjadi ribet karena belum kesepahaman antara opini aturan (PPDB Online) dengan tafsir yang dibikin atas aturan itu.

Jika di posisi orang tua murid, bagaimana menyikapi ini?

Memang kalau untuk anak kita ingin yang terbaik ya. Setiap orang tua punya keinginan anaknya dapat akses pendidikan yang paling bagus.

Tetapi di sini semestinya peran pemerintah harus bisa memudahkan, pemerintah yang harus mengambil peran tindakan karena hal itu sangat dibutuhkan oleh semua orang tua. Orang tua tidak perlu stres ketika pendaftaran. Karena itu pemerintah harus memberikan kemudahan.

Jadi kalau ditanya secara logis memang sebagai orang tua sangat stres menghadapi pendaftaran itu, karena semua orang tua menginginkan ada proses kemudahan.

Apakah dengan pembatasan umur apakah tidak khawatir adanya pembulian disekolah?

Saya sebetulnya tidak setuju dengan regulasi perbatasan umur ini. Tapi ini sudah menjadi keputusan lama. Menurut saya perlu ditinjau, ini kan dunia pendidikan, saya kira ukuran usia harus lebih kualitatif, lebih mencerminkan terkait dengan pendidikan.

Supaya apa? Supaya orang tua ketika anaknya tidak masuk atau tidak lolos karena kriteria kualitatif akan berbeda, penerimaannya akan lebib legowo. Tapi karena ini ada semacam perbatasan usia jadi banyak orangtua yang tidak terima.

Saya kira ini kedepannya harus dicari kriteria yang lebih kualitatif mencerminkan ini, ada seleksi dalam dunia pendidikan.

Setelah kisruh kemarin, apakah Komisi X DPR RI akan memanggil Kemendikbud dalam waktu dekat ini?

Kita lihat nanti, kita sudah mengimbau supaya Kemendikbud untuk turun turun turun turun gitu kita lihat sampai dua tiga hari ini. Kalau nanti belum ada perubahan nanti kita akan undang Mendikbud Nadiem Makarim.[]

Ainurrahman

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu