News

Integrasi Paket Tarif Transjakarta, MRT, LRT Bakal Bebani APBD

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan tarif paket integrasi sebesar Rp 10 ribu untuk tiga moda yakni Transjakarta, MRT, dan LRT diprediksi bakal membebani APBD.

Integrasi Paket Tarif Transjakarta, MRT, LRT Bakal Bebani APBD
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak saat ditemui redaksi AKURAT.CO di Jakarta, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan tarif paket integrasi sebesar Rp 10 ribu untuk tiga moda yakni Transjakarta, MRT, dan LRT diprediksi bakal membebani APBD. Kas APBD DKI diprediksi tersedot untuk menutupi besaran subsidi tarif itu. Saat ini, besaran subsidi untuk transportasi umum yang bersumber dari APBD senilai Rp 3 triliun. 

"Sekarang saja PSO (Public Servise Obligation/subsidi) nya sudah Rp 3 triliun lebih setahun. Kalau itu kemudian dibikin jadi satu tiket (paket integrasi), otomatis kan yang terjadi adalah peningkatan, sangat mungkin terjadi peningkatan subsidi," katanya Gilbert Gilbert Simanjuntak kepada Akurat.co, Kamis (11/8/2022). 

Gilbert mengatakan peningkatan besaran subsidi yang bersumber dari APBD itu tak bisa dihindari. Sebab, masing-masing moda dioperasikan oleh manajemen yang berbeda. Apalagi, Pemprov DKI juga telah mengakuisisi saham mayoritas PT Kereta Komuter Indonesia. 

baca juga:

"Karena apa (subsidi membengkak) itu kan moda transportasinya miliknya PT MRT kemudian PT Transjakarta dan PT LRT, kemudian Kereta Commuter Indonesia sudah dilepas oleh pusat ke DKI menjadi saham DKI 51% sedangkan pengguna transportasi di Jakarta itu 68% adalah non penduduk DKI," katanya. 

Dia mengungkapkan, telah mempersoalkan soal rencana integrasi itu dalam rapat-rapat di Komisi B DPRD DKI. Dia telah meminta agar dihitung ulang besaran subsidi yang akan dikucurkan Pemprov DKI. Tetapi, kata dia, hingga kini, proyeksi besaran subsidi itu tak juga mereka dapatkan. 

"Itu yang saya persoalkan di dalam rapat. Artinya kita subsidi orang yang bukan DKI sementara pajak kita ambil dari DKI. Jadi seharusnya kalau itu mau dilakukan hitung baik-baik apakah PSO itu yang mau kita tambah atau (anggaran subsidinya) kita gunakan untuk membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun pemukiman segala macam karena ini yang menikmati penduduk DKI," katanya. 

Dia menilai, subsidi integrasi tarif itu tak langsung dinikmati oleh warga DKI. Sebab, mayoritas pengguna moda transportasi publik di Jakarta adalah warga non DKI yang beraktivitas di DKI Jakarta. 

"Kalau subsidi itu kan bukan penduduk DKI yang menikmati," ujar politisi PDI Perjuangan itu. []