News

Ini Sejumlah Kesalahan Komisioner KPU RI Evi Novida Hingga Pantas Dipecat DKPP


Ini Sejumlah Kesalahan Komisioner KPU RI Evi Novida Hingga Pantas Dipecat DKPP
Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting (Instagram/kpu_ri)

AKURAT.CO, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang lanjutan terkait gugatan yang diajukan oleh mantan Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, di Gedung PTUN Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (7/7/2020).

Dalam sidang tersebut, pihak Tergugat yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan saksi ahli seorang Dosen Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi.

Muhammad Rullyandi merupakan saksi ahli pertama yang dihadirkan oleh pihak Tergugat selama perkara ini disidangkan. Sebelumnya, pihak Penggugat telah menghadirkan tujuh saksi ahli dalam sidang gugatan ini.

Kepada awak media, pria yang akrab disapa Rully itu mengemukakan bahwa Evi Novida bukanlah korban dari putusan DKPP dalam perkara Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020. Rully menegaskan, Evi Novida memang sudah sepantasnya mendapat sanksi pemberhentian tetap dari DKPP.

Rully juga menyebut bahwa Evi Novida telah berulang kali dijatuhi sanksi yang lumayan berat dari DKPP sejak 2019 lalu sebelum diberhentikan pada pada 18 Maret 2020. Sedikitnya, menurut Rully, terdapat empat perkara yang menjadi kesalahan Evi Novida.

"Sudah terjadi berkali-kali ia diberikan sanksi dalam bentuk peringatan keras. Ini yang membuat Evi pantas untuk dipecat,” ungkapnya.

Berikut adalah rangkuman dari beberapa kesalahan yang dilakukan Evi Novida saat ia menjadi Anggota KPU RI:

1. Kebocoran Soal Tes Seleksi KPU Kabupaten Kolaka Timur

Hal ini terungkap dalam sidang DKPP terkait perkara Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 yang diadukan oleh mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Adly Yusuf Saepi.

Dalam sidang perkara ini, terungkap adanya kebocoran soal ujian atau tes seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur periode 2018-2023 kepada sejumlah peserta seleksi. KPU RI juga diketahui tetap melanjutkan proses seleksi dan mendiskualifikasi sejumlah peserta yang diduga menerima bocoran soal tersebut.

Dalam persidangan juga diketahui bahwa salah satu peserta seleksi yang didiskualifikasi menyatakan tidak pernah mendapatkan bocoran soal. Peserta tersebut merupakan peraih nilai tertinggi dalam seleksi.

Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai Evi Novida yang saat itu menjabat sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI memiliki tanggung jawab etik yang lebih atas ketidakpastian hukum ini.

Evi Novida dijatuhi sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI.

2. Tidak Melakukan Klarifikasi kepada Caleg yang Dipecat Partai Politik

Evi Novida Ginting Manik mendapat sanksi peringatan keras dari DKPP karena tidak melakukan klarifikasi kepada Pengadu dalam perkara Nomor 30-PKE-DKPP/XI/2019 yang  diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Partai Gerindra.

Dalam perkara ini, Evi Novida dan seluruh Komisioner KPU RI hanya melakukan klarifikasi kepada Partai Gerindra. Sikap tersebut dinilai tidak memberikan keadilan bagi Pengadu sebagai calon Anggota DPR. Komisioner KPU RI lainnya mendapat sanksi serupa, peringatan keras.

3. Membuat Masalah Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sampai Nasional

Evi Novida Ginting Manik terbukti melakukan simplifikasi proses kroscek data formulir DC-1 dengan formulir DB-1 pada rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nias Barat. Hal itu terungkap dalam perkara 114-PKE-DKPP/VI/2019 yang disidangkan DKPP.

Tak hanya itu, Evi Novida sebagai koordinator untuk Sumatera Utara tidak melakukan pendalaman dan mekanisme evaluasi serta prosedur kerja KPU Kabupaten Nias Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Akibat tindakan Evi Novida itu menimbulkan permasalahan dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Nias Barat dan nasional, sehingga dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP.

4. Abaikan Putusan MK dan Bawaslu Soal Perolehan Suara di Kalimantan Barat

Dalam perkara 317-PKE-DKPP/X/2019, Evi Novida dinilai menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas tindakan KPU RI yang cenderung mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Putusan Bawaslu RI Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019.

Dua putusan tersebut berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara Calon DPRD Kalimantan Barat. KPU bersikeras tidak menindaklanjuti dua putusan tersebut sehingga dinilai telah melanggar kode etik tingkat berat.

Sebagai Kordiv Teknis Penyelenggaraan dan Logistik, Evi Novida, dinilai DKPP memiliki tanggung jawab etik yang lebih besar terkait hal ini.

“Oleh karena itu dalam putusan DKPP, ini sudah dianggap pelanggaran etik yang serius dan berat terutama dalam asas profesional,” ungkap Rully menambahkan.[]