Ekonomi

Ini Rincian Sanksi Jika Kamu Ikut-ikutan Kubu 02 Tolak Bayar Pajak


Ini Rincian Sanksi Jika Kamu Ikut-ikutan Kubu 02 Tolak Bayar Pajak
Petugas memasang stiker tertib objek pajak di sejumlah tempat usaha di kawasan Green Pramuka Square, Jakarta, Rabu (7/11/2018). Pemerintah kota DKI Jakarta menertibkan sebanyak 30 titik objek wajib pajak guna meningkatkan pendapatan pajak daerah. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Aksi penolakan membayar pajak yang dilakukan oleh kubu 02 dengan alasan tidak mengakui pemerintahan yang sah menuai kontroversi. Meski pada nantinya aksi itu dilakukan, maka ada sanksi yang menanti para Warga Negara Indonesia (WNI) yang enggan membayar pajak.

Dan itu sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dikutip dari situs Online-Pajak.com, sanksi ada berupa administrasi dan pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi perpajakan terbagi lagi jadi tiga, yakni sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan.

a. Sanksi Denda

Bagi Wajib Pajak (WP) yang telat melaporkan pajak, entah itu Orang Pribadi maupun Badan Usaha, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan UU.

Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka nominal denda yang dikenakan sebesar Rp500 ribu. Sedangkan, telat dalam menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), maka besaran denda yang dikenakan senilai Rp1 juta untuk WP Badan Usaha dan Rp100 ribu untuk wajib pajak perorangan.

b. Pengenaan Bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam ayat 2(a) dituliskan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Pada ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pemalsuan data perhitungan pembayaran pajak. Misalnya, tindak pemalsuan data dengan mengurangi jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50 persen dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administrasi juga ada pidana yang dikenakan kepada wajib pajak yang ogah membayar atau melapor pajak tahunan. Dalam UU KUP, terdapat pasal 39 ayat i ditegaskan bagi para wajib pajak yang melakukan penolakan atau pelaporan SPT akan mendapat ganjaran pidana penjara minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.[]

Sumber: Online Pajak