News

Ini Pesan Mahfud Bagi Parpol Baru Hadapi Pemilu Serentak Tahun 2024

Partai politik (Parpol) baru kontestan Pemilu 2024 harus segera mengantongi status badan hukum Parpol.


Ini Pesan Mahfud Bagi Parpol Baru Hadapi Pemilu Serentak Tahun 2024
Menkopolhukam Mahfud MD usai menghadiri acara peringatan sewindu UUK DIY di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta, Senin (31/8/2020). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Partai politik (Parpol) baru kontestan Pemilu 2024 harus segera mengantongi status badan hukum Parpol. Sebab, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, dengan simulasi Pemilu serentak diselenggarakan pada 24 April 2024, maka berdasarkan UU Parpol, status badan hukumnya harus sudah dikantongi jauh sebelum Pemilu diselenggarakan. 

"Nah terkait dengan (Pemilu serentak tahun 2024) ini, dengan asumsi pemilu dilaksanakan pada tanggal 24 April maka warga negara atau kelompok warga negara yang ingin mendirikan Parpol yang bisa ikut pemilu tahun 2024 harus sudah mempunyai badan hukum selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober tahun ini," ujar Mahfud dilansir dari Youtube Kemenkopolhukam usai memimpin Rakor tingkat Menteri terkait simulasi Pemilu 2024, Jumat (24/9/2021). 

Dia mengatakan, ketentuan terkait status badan hukum itu tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol. Mahfud mengatakan, 21 Oktober 2021 yang merupakan batas maksimal Parpol mengantongi status badan hukum merupakan ketentuan yang sah. 

"21 Oktober itu harus sudah mempunyai badan hukum. bukan harus sudah mendaftar untuk mendapat badan hukum. Tapi SK badan hukum sudah keluar," ungkapnya. 

Dia menegaskan, berdasarkan ketentuan UU Parpol itu, Parpol yang hendak mengikuti Pemilu harus sudah mengantongi status badan hukum sekurang-kurangnya 2.5 tahun sebelum pemungutan suara diselenggarakan. 

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, pihaknya telah membuat simulasi tanggal penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Dari hasil simulasi itu, mereka lebih condong memilih tanggal 24 April 2024 sebagai hari pemungutan suara. Mahfud mengatakan, pihaknya akan mempertajam lagi kesiapan teknis dan yuridis terkait rencana tersebut. 

"Yang akan memutuskan itu Presiden melalui suatu rapat kabinet terbatas tetapi nanti kita akan sampaikan semua problem atau kelebihan dan kekurangan setiap tanggal yang akan ditentukan bersama oleh Presiden bersama DPR," ungkapnya.[]