News

Ini Perintah Presiden ke Mahfud MD Buntut Kecewa pada MA

Ini Perintah Presiden ke Mahfud MD Buntut Kecewa pada MA
Menteri Polhukam Mahfud MD saat akan mengikuti rapat kerja dengan komisi III di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). Dalam rapat ini komisi III mememinta pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada LPSK, Kompolnas dan Komnas HAM mengenai kasus Irjen Ferdy Sambo menembak Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. AKURAT.CO/Sopian (Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkap perintah presiden terkait upaya reformasi hukum di Indonesia. Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi memintanya untuk mencari formula penegakkan hukum yang lebih cepat dan tidak terhalang oleh blokade-blokade hukum di MA. 

"Nah sekarang presiden bilang cobalah cari cara-cara yang lebih cepat dan tidak terhambat oleh hal-hal yang seperti itu untuk melakukan pembaruan agar kita tidak pincang," katanya. 

Dia menegaskan, pemerintah ingin agar reformasi hukum tidak terhambat oleh blokade-blokade aparat penegak hukum di level MA. Karenanya, upaya mereformasi penegakan hukum menjadi agenda utama pemerintah. Apalagi, aparat penegak hukum juga banyak terjebak pada perbuatan tercela yang harusnya dihindari. 

baca juga:

"Pemerintah mau jalan cepat kemudian terhambat oleh misalnya lembaga peradilan meskipun dengan sesadar-sadarnya kami ingin mengatakan, pertama: Kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka dan independen dan memang tidak semua hakim melakukan hal-hal yang tercela," ungkapnya. 

Mahfud mengatakan, penegak hukum kerap kali berlindung dibalik independensi hakim meskipun keputusan mereka kontroversi atau diprotes masyarakat luas.

"Ketika masyarakat berkomentar, mereka menyatakan kecewa ya hanya dibilang hakim itu menurut Undang-Undang, independen, merdeka tidak boleh dicampuri oleh siapapun," ujarnya. 

Karena itu, Mahfud mengatakan akan mencari jalan terbaik agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan mulus. Sehingga tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara bebas korupsi bisa tercapai. 

"Oleh sebab itu mari kita cari jalan terbaik demi kebaikan bangsa ini dan kita akan terus berjuang agar bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih bersih dari korupsi," ungkapnya. []