News

Ini Penjelasan Wakil Ketua KIP Soal Tulisannya yang Viral Tentang Pembubaran Dewan Pers, KIP, dan KPI

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J. Kede mengklarifikasi tulisannya yang dimuat di salah satu media online di ibukota.


Ini Penjelasan Wakil Ketua KIP Soal Tulisannya yang Viral Tentang Pembubaran Dewan Pers, KIP, dan KPI
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J. Kede

AKURAT.CO  Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J. Kede mengklarifikasi tulisannya yang dimuat di salah satu media online berjudul Menteri PAN-RB Akan Bubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran?.

Hendra menjelaskan bahwa tulisan tersebut merupakan tafsir pribadinya atas pernyataan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo yang dimuat di media online lain. 

"Itu tafsir saya, ya. Jadi begini kronologisnya. Saya membaca berita di CNN. Intinya MenPAN RB akan melakukan pembubaran lembaga-lembaga yang dibentuk dengan UU. beberapa yang akan diproses sampai akhir tahun, kita nggak tau berapa," kata Hendra, Rabu (9/6/2021). 

Dia menjelaskan, dalam berita yang dibaca itu, MenPAN-RB menyebut tiga contoh badan negara yang dibentuk berdasarkan UU yang menjadi kursi Kementerian Kominfo. Dia mengatakan, sepengetahuannya, hanya ada tiga badan negara kuasi Kominfo itu yang dibentuk berdasarkan UU. 

Yakni Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002 dan Komisi Informasi Pusat (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008.

"Menteri bilang di Kominfo aja ada tiga tuh badan yang ngawasi kita. Berdasarkan itu saya buat tulisan. Yang pertama apa saja lembaga negara yang dibentuk oleh UU yang ada di Kominfo atau bahasa lainnya kuasi Kominfo. Kuasi itu begini maksudnya, dia lembaga independen tapi sekretariat anggaran di backup Kominfo. Nah kemudian di Kominfo itu salah satu lembaga yang dibentuk UU itu kan komisi informasi. Nah saya wakil ketua disitu," ujarnya. 

Meskipun menjadi kuasi Kementerian Kominfo, dia mengaku tak pernah diintervensi, terutama dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga independen. "Kominfo hanya bantu administrasi dan menyiapkan keuangan saja," katanya. 

Nah, berdasarkan tafsirnya itulah ia membuat tulisan tersebut. Dia menegaskan, diakhir judul tulisannya itu, ia menyertakan tanda tanya (?).

"Jadi judul itu tafsir saya. Pak menteri nggak pernah ngomong gitu, pak Menpan RB. Cuma hanya karena pak Menpan RB bilang akan memproses pembubaran lembaga yang dibentuk UU, kemudian menyebut juga di Kominfo ada tiga badan yang ngawasi kita. Berarti saya menerjemahkan kalau di Kominfo itu yg dibentuk UU dan tiga menurut pak Menpan RB ya cuma tiga itu. Yang lain nggak ada," katanya. 

Hanya saja, kata dia, di akhir tulisan itu ia menduga yang dimaksud MenPAN-RB bukan pembubaran, tetapi pengintegrasian.

"Kalau pengintegrasian kan bisa pengintegrasian sekretariat, pengintegrasian apa nanti kita baca UU-nya kan begitu. Karena pengintegrasian kan butuh landasan hukum. Nah landasan hukum itu belum kita lihat rancangannya seperti apa," ujarnya. 

Dia mengatakan, bila yang dimaksud MenPAN-RB adalah pengintegrasian, baik sekretariat maupun komisioner tak jadi persoalan menurutnya.

"Sepanjang tidak mengganggu independensi pengurusnya, dan sepanjang tidak mengutak-atik substansi UU yang tiga itu, saya setuju saja. Itu kan efisiensi saja sepanjang itu pengintegrasian, ya," katanya.