News

Ini Modus yang Digunakan Dua Tersangka Pengutip Uang Bansos PKH di Tigaraksa

Modus yang digunakan dua tersangka penyunat Bansos PKH di Kabupaten Tangerang boleh jadi telah lama dipakai untuk mengeruk keuntungan pribadi.


Ini Modus yang Digunakan Dua Tersangka Pengutip Uang Bansos PKH di Tigaraksa
Kajari Kabupaten Tangerang, Burhanudin (Tangkapan layar YouTube Kemensos)

AKURAT.CO  Modus yang digunakan dua tersangka penyunat Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang boleh jadi telah lama dipakai untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Tetapi, setidaknya masyarakat penerima Bansos di Indonesia perlu mengetahui modus yang digunakan para pelaku untuk memperkuat pengawasan diri sehingga tidak tertipu ulah pendamping program PKH atau program Bansos lainnya. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Burhanudin mengungkapkan bahwa modus yang digunakan oleh dua tersangka untuk mengutip uang Bansos masyarakat Kecamatan Tigaraksa itu nyaris sama.

Caranya mula-mula yaitu para pelaku meminta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyerahkan kartu ATM untuk mencairkan bantuan. 

"Lalu ATM itu oleh pendamping sosial (pendamping PKH) dia ambil sendiri. Dia gesek di ATM setelah dapat uangnya, jumlah yang digesek itu yang diserahkan kepada KPM tidak sesuai dengan nominal dia gesek. Jadi ada selisih," kata Burhanudin saat konferensi pers secara virtual di kantor Kemensos, Selasa (3/8/2021) pagi ini. 

Dari hasil interogasi, pihaknya menemukan besaran uang PKH yang disunat bervariasi. Antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per penerima Bansos PKH.

"Tapi kalau dijumlah dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) itu jumlahnya fantastis. Jadi untuk empat desa aja itu uang yang tidak disalurkan atau disalahgunakan kedua tersangka itu sekitar Rp800 juta," katanya. 

Selain modus minta kartu ATM penerima Bansos PKH, modus kedua yang lazim digunakan dua tersangka itu yakni dengan mengaku-ngaku tak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya sebagai pendamping PKH. Padahal, kata dia, pengakuan itu bohong belaka, mengingat pihak Kemensos menggaji mereka secara layak. 

"Pendamping selalu berbicara bahwa mereka tidak digaji. Jadi, para penerima KPM ini merasa kasian atau bagaimana akhirnya diambil itu uang oleh pendamping sosial. Pendamping sosial itu sudah digaji dari Kemensos dan itu sudah cukup layak. Maka bagi masyarakat penerima KPM untuk tidak mentolerir modus-modus seperti itu," katanya. 

Dia berharap, kasus yang terjadi di Kabupaten Tangerang tidak terjadi di daerah lain di Indonesia. Sebab, Bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun belakangan ini.[]