Ekonomi

Ini Kriteria Barang dan Jasa 'Premium' yang Bakal Dipungut PPN!

Pemerintah tak akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang-barang strategis baik sembako, pendidikan maupun kesehatan.


Ini Kriteria Barang dan Jasa 'Premium' yang Bakal Dipungut PPN!
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. (cita.or.id)

AKURAT.CO Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tak akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang-barang strategis baik sembako, pendidikan maupun kesehatan.

Ia menegaskan, draf revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk mempertegas konsep pajak dan jasa yang selama ini tak dikenakan pajak.

"Ini penguatan otoritas pajak yang lebih berkeadilan. Contoh PPN gimana desain PPN ini mempertegas konsep pajak barang dan jasa. Sangat banyak pengecualian menciptakan ketidakadilan. Banyak barang jasa tak dikenakan pajak padahal dikonsumsi kelas atas. Kita juga belum merumuskan ini nanti bahas bersama DPR," katanya dalam sebuah webinar, Jumat (18/6/2021).

Saat ini daging dan semua jenis sembako masih dikecualikan dalam PPN. Namun hal ini dinilai tidak cukup adil bagi masyarakat karena pembebasan PPN sembako 'premium' hanya akan menguntungkan kalangan berkemampuan.

"Misalnya jasa kesehatan juga ada pajak estetik yang bisa dipajaki, jasa pendidikan sebenarnya bukan formal, ini seperti kursus. Jasa pemakaman tapi sekarang ada pemakaman mewah sebenarnya diakses kelompok tertentu," ucapnya.

Ia mengatakan pemerintah saat ini belum membahas besaran spesifik tarif tersebut namun saat ini semua masih masuk satu keranjang dalam RUU KUP. Nantinya dalam prosesnya pemerintah bakal membahas barang dan jasa mana yang bakal dikenakan tarif pajak.

Ia menambahkan, barang-barang strategis untuk masyarakat bawah nantinya bakal bisa dikecualikan lewat peraturan pemerintah dan konsultasi dengan DPR RI.

"Lalu yang baru di PPN adalah pengenalan skema multitarif, ini lebih rumit namun adil. Sekarang PPN masih tunggal 10 persen tak membedakan dan tak memisahkan segmen pembelinya dengan beban sama," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya Yustinus mengatakan ada tiga skema nantinya yang bakal diterapkan pemerintah terkait perubahan PPN. 

Yakni tarif umum, tarif berbeda (multi tarif) dan tarif final. Untuk tarif umum ini akan dikenakan kepada barang di luar barang kebutuhan pokok dan barang super mewah.

Untuk tarif umum tertulis dalam pasal 7 ayat 1 RUU KUP tersebut, menjelaskan pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari saat ini yang berlaku sebesar 10%.

Untuk PPN multi tarif tertuang dalam pasal 7A ayat 2 yang menuliskan bahwa dalam skema ini paling rendah dikenakan sebesar 5% dan paling tinggi 25%. Tarif tertinggi ini akan dikenakan untuk barang super mewah dan tarif 5% untuk barang kebutuhan pokok atau sembako.

Kemudian, tarif rendah dalam skema multi tarif ini tidak dikenakan untuk setiap jenis kebutuhan pokok. Terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras dan minyak bisa dikenakan PPN hanya 1%. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co