News

Ini Kata PSI Soal Polemik RUU Ketahanan Keluarga


Ini Kata PSI Soal Polemik RUU Ketahanan Keluarga
Rian Ernest (Instagram/rianernest)

AKURAT.CO, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernesto menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga inisiatif PKS, PAN, dan Gerindra yang sempat menjadi kontroversi di tengah masyarakat beberapa waktu lalu.

Rian merasa RUU Ketahanan Keluarga yang diinisiasi oleh tiga partai ini kurang dibutuhkan karena terlalu menyentuh ranah pribadi. 

"Ada lagi nih. RUU Ketahanan Keluarga. Inisiatif PKS, PAN dan Gerindra. Keluarga kok mau di atur-atur? Urusan privat kok mau di atur? Apa ga kurang kerjaan kalian?" Tulis @rianernesto di Twitter yang dikutip AKURAT.CO, Rabu (23/9/2020).

Seperti diberitakan, salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga, anggota DPR dari Fraksi PAN Ali Taher mengatakan RUU tersebut penting untuk memperkokoh ketahanan nasional karena terjadi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota saat ini.

"Antara rural dan urban itu ketika ada transformasi, akan menimbulkan 6 persoalan mendasar, yaitu pengangguran, kemiskinan, disorganisasi keluarga, kriminalisasi, kebebasan seks, dan narkoba, yang sekarang memengaruhi ketahanan keluarga. Sehingga dipandang perlu pentingnya UU ini untuk memperkokoh ketahanan nasional kita," kata Ali.

Ali juga berpendapat adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya dan ketahanan keluarga.

Kata dia, dibutuhkan dasar hukum ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh keluarga.

Sebagai pengingat, RUU Ketahanan Keluarga mulanya diusulkan 5 anggota DPR lintas fraksi. Selain ketiga pengusul yang hadir, RUU ini juga diusulkan anggota DPR F-Gerindra Sodik Mudjahid. Anggota DPR F-Golkar Endang Maria awalnya juga menjadi salah satu pengusul, namun Golkar menarik dukungannya.

Kemudian, RUU Ketahanan Keluarga menjadi kontroversi karena dianggap terlalu mengurusi ranah privat warga negara. Kontroversi RUU ini di antaranya soal mengatur kewajiba istri, pasal 'seks sadis' BDSM, hingga soal kamar anak yang dipisah untuk menghindari inses. RUU ini pun ditolak Istana.[]