Ekonomi

Ini Dia 10 Nama Calon Anggota BPK RI Siap Jalankan Fit And Proper Test!

Ini Dia 10 Nama Calon Anggota BPK RI Siap Jalankan Fit And Proper Test!
Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO, Pengumuman calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah diputuskan dan ditetapkan sebanyak 10 calon anggota BPK, berdasarkan dengan keputusan Rapat Internal Komisi XI DPR RI yang dilaksanakan pada 12 Januari 2022.

Berikut nama 10 calon anggota BPK akan mengikuti pelaksanan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test):

  • Ahmadi Noor Supit
  • Izhari Mawardi
  • Nugroho Agung Wijoyo
  • Rachmat Manggala Purba
  • Tjipta Purwita
  • Abdul Rahman Farizi
  • Wahyu Sanjaya
  • Anggito Abimanyu
  • Dori Santosa
  • Erryl Prima Putera Agoes

Dalam rangka untuk memenuhi asas transparansi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 UU nomor 15 tahun 2006 yang menyatakan bahwa calon anggota BPK RI yang diumumkan oleh DPR RI kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

baca juga:

Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI sangat memerlukan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama calon anggota BPK RI untuk bahan pertimbangan dalam memilih satu anggota BPK RI guna dilaporkan dan ditetapkan pada rapat paripurna DPR RI.

Untuk masyarakat yang ingin ikut andil dalam memberi masukan terhadap calon anggota BPK RI. Masyarakat bisa menyampaikan kepada Sekretariat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusntara 1 Lantai 1, Jl Jendral Gatot Subroto, Jakarta. Email [email protected] yang dimulai dari tanggal 9 hingga 17 Juni 2022 pukul 15.00 WIB.

Sekadar informasi, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Pemprov DKI untuk segera memindahkan sisa anggaran yang ditampung di rekening khusus penampungan ke rekening kas daerah.

Pasalnya, dari hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI, BPK menemukan adanya sisa dana tahun anggaran 2021 milik dinas-dinas yang disimpan di rekening khusus. BPK meminta dana pada rekening khusus itu segera dipindahkan ke rekening kas daerah. 

Pernyataan itu disampaikan Kepala BPK perwakilan DKI Jakarta Dede Sukarjo kemarin. Dia mengatakan, BPK menekankan pentingnya peningkatan pengawasan atas pengelolaan rekening kas pada dinas-dinas dan Bank DKI. 

"Sehingga tidak terjadi permasalahan adanya penggunaan rekening kas dan rekening penampungan yang tidak memiliki dasar hukum dan tanpa melalui persetujuan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah)," kata Dede Sukarjo kemarin, Selasa (2/5/2022).[]