Lifestyle

Ini Akibat Anak yang Dipaksa Menikah

Anak yang dipaksa menikah akan mengganggu kesehatan mental


Ini Akibat Anak yang Dipaksa Menikah
Ilustrasi pernikahan (Unsplash/Natahlie Thornley)

AKURAT.CO, Masih ingat kasus AT (21), yang merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung.

Namanya pernah viral di media sosial, terkait kasus pemerkosaan anak masih di bawah umur. Dia diketahui juga menyerahkan diri setelah sebelumnya buron atau melarikan diri.

Pengacara dari tersangka AT, Bambang Sunaryo, pernah mewacanakan untuk menikahkan pelaku AT (21) dengan korban pemerkosaan AT, berinisial P (15). Ayah AT kemudian setuju, tetapi ayah korban menolak mentah-mentah wacana itu.

baca juga:

Perkawinan paksa anak karena kekerasan seksual, bukan hanya di alami korban P (15) di Indonesia. Masih banyak anak mengalami perkawinan paksa ini, tapi malu untuk mengungkapkannya. 

Padahal perkawinan anak yang tidak dipaksakan saja menimbulkan dampak negatif, tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi sosial-ekonomi, apalagi yang dipaksa untuk menyelesaikan dan menutupi masalah kekerasan seksual. 

"Pemaksaan perkawinan pada anak menimbulkan banyak dampak negatif pada kesehatan anak yang menjadi korban perkawinan tersebut, seperti berpotensi melahirkan bayi stunting (kekerdilan), gizi buruk, berpotensi menderita kanker mulut rahim atau serviks, hingga kematian ibu saat melahirkan," ujar Ketua Eksekutif Komite IJF, Dini Widiastuti melalui media briefing secara virtual, dikutip pada Kamis (20/01). 

Perkawinan anak juga memiliki dampak jangka panjang. Lanjut Dini, seperti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi pembangunan negara.

Menurut Dini, perkawinan anak tidak sedikit menyebabkan anak tidak dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, menjadi buruh murah hingga Indonesia kehilangan SDM berkualitas.   

"Banyak anak tidak bisa menyelesaikan pendidikan karena status perkawinannya yang tidak bisa diterima oleh lingkungan temannya. Serta dia harus menjalani tugas (sebagai istri / suami / orang tua) sesuai dengan standar lingkungan sekitar," ucap Dini. 

Tenaga Ahli Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta yakni Margaretha Hanita, mengatakan bahwa pernikahan korban kekerasan seksual yang masih anak-anak dengan pelaku, tidak baik bagi kesehatan psikologis korban. 

"Melahirkan anak dari tindakan kekerasan seksual itu saja sudah berat. Apalagi harus dinikahkan dengan pelaku, ini sangat tidak baik bagi psikologis korban," ujar Margaretha Hanita di kesempatan yang sama. 

Oleh karena itu, enam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Indonesia Joining Forces (IJF) meminta pemerintah untuk memasukkan bentuk pemaksaan perkawinan pada DIM (daftar inventaris masalah) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   

"Saat ini Indonesia menempati urutan terbesar kedua di ASEAN dan ke sepuluh di dunia, sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi," kata Dini.

"Kami merekomendasikan untuk memasukkan bentuk pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual pada DIM yang disusun pemerintah," sambung Dini.[]