Ekonomi

Ini 5 Langkah Tegas Pemerintah Perangi Pinjol Ilegal 

Keberadaan layanan pinjaman online atau pinjol ilegal di dalam negeri meresahkan.


Ini 5 Langkah Tegas Pemerintah Perangi Pinjol Ilegal 
Ilustrasi pinjaman (Unsplash/ bady abbas)

AKURAT.CO,Tak dapat dimungkiri jika keberadaan layanan pinjaman online atau pinjol ilegal di dalam negeri meresahkan. Tak sedikit masyarakat yang kerap menjadi korban dari penawaran pinjaman online bodong dengan beragam modus penipuan dan jebakan baru setiap harinya. 

Namun, hal tersebut tidak membuat pihak berwajib menyerah dan kehabisan akal. Lima kementerian dan lembaga dari Kemenkominfo, Kemenkop dan UKM, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan juga Polri membuat sebuah pernyataan bersama sebagai wujud komitmen untuk memberantas aktivitas pinjaman online ilegal. 

Selain untuk meminimalisir munculnya korban baru, pernyataan bersama ini dibuat dengan tujuan agar tak mengganggu aktivitas jasa keuangan di Indonesia. 

Khususnya layanan pinjaman online terpercaya yang citranya ikut mengeruh di mata masyarakat. Padahal, produk keuangan tersebut terbilang penting dibutuhkan untuk mengatasi masalah finansial, khususnya bagi masyarakat yang tak terlayani lembaga keuangan konvensional.  

Adapun sejumlah poin penting yang tercantum pada pernyataan bersama tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mendorong Tingkat Literasi Keuangan di Masyarakat

Sebagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi digital, tidak mengherankan jika oknum yang menjadi dalang pinjaman online ilegal sulit untuk ditangkap. 

Sebab, dalam sejumlah kasus, pelaku pinjaman online bodong di Indonesia menjalankan aksinya dari luar negeri. Hal ini tentu saja membuat pihak berwajib mati langkah dan kesulitan untuk bisa melakukan penangkapan. Oleh karena itu, diperlukan tingkat literasi keuangan yang cukup di masyarakat agar mampu mengenali ciri pinjaman online palsu dan hanya melakukan pengajuan di lembaga yang resmi saja. 

Di sisi lain, poin ini juga harapannya mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat awam agar bisa membedakan antara layanan pinjaman online yang legal dengan yang ilegal. 

Hal inilah yang sedang diusahakan oleh Pemerintah dan menjadi salah satu poin utama dalam pernyataan bersama tersebut.