News

Ingin Sikat Habis Mafia Tanah, Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum Membekingi!

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah terus berkomitmen untuk memberantas para mafia tanah. 


Ingin Sikat Habis Mafia Tanah, Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum Membekingi!
Presiden Joko Widodo saat memberikan kata sambutan dalam acara penyerahan 10.000 sertifikat tanah bagi masyarakat Tangerang, Banten di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (26/9/2018). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten. Total ada 20 ribu sertifikat yang diberikan kepada masyarakat. Dari total sertifikat itu, Jokowi memberikan simbolis ke beberapa perwakilan masyarakat. Ada sekitar 10 ribu masyarakat yang h (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah terus berkomitmen untuk memberantas para mafia tanah. 

“Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Presiden dalam sambutannya saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

Jokowi pun mengingatkan jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Langkah ini demi memperjuangan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas.

“Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tegasnya. 

Pada kesempatan itu, Presiden juga kembali menegaskan komitmen negara untuk benar-benar mengurai konflik agraria yang ada serta mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. 

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus menerus berlangsung, dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ujarnya. 

Jokowi mengungkapkan, ia telah memimpin sejumlah Rapat Terbatas untuk membahas mengenai kepastian hukum terhadap lahan tersebut. Sejumlah kepala daerah juga sering diundang untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya. 

Tak hanya itu, ia juga mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada. 

“Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini,” pungkasnya.