News

Inggris: Setengah Populasi Myanmar Bakal Terinfeksi COVID-19 dalam Dua Minggu ke Depan 

Inggris telah memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa setengah dari populasi 54 juta Myanmar yang dilanda kudeta dapat terinfeksi COVID-19 dalam dua minggu


Inggris: Setengah Populasi Myanmar Bakal Terinfeksi COVID-19 dalam Dua Minggu ke Depan 
Inggris menyebut bahwa setengah dari populasi Myanmar dapat terinfeksi COVID-19 dalam dua minggu ke depan (Reuters via Al Jazeera)

AKURAT.CO, Inggris telah memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa setengah dari populasi 54 juta Myanmar yang dilanda kudeta dapat terinfeksi COVID-19 dalam dua minggu ke depan. 

Inggris mengadakan pertemuan itu pada Kamis (28/7) sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai situasi COVID-19 'yang mengerikan' di Myanmar. 

Di pertemuan itu, Inggris hingga Duta Besar Myanmar akhirnya mendesak Dewan untuk memastikan resolusi 2565 untuk menuntut gencatan senjata di zona konflik dan memungkinkan pengiriman vaksin yang aman dan 'dihormati' di Myanmar. 

"Sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana penerapannya (resolusi 2565)," kata duta besar Inggris Barbara Woodward saat meminta pada Dewan soal resolusi tersebut.

"Untuk mendapatkan vaksinasi COVID yang lancar dan efektif serta memberikan bantuan kemanusiaan, pemantauan ketat oleh komunitas internasional sangat penting.

"Karena itu, kami ingin meminta PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk segera membentuk mekanisme pemantauan yang dipimpin PBB untuk vaksinasi COVID yang efektif dan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan," tambah Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang berbicara mewakili pemerintah sipil terpilih mengatakan pada diskusi Dewan Keamanan.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pada 1 Februari, memicu protes dan pertempuran yang meluas antara tentara dan milisi sipil yang baru dibentuk.

Amerika Serikat, Inggris dan lainnya telah menjatuhkan sanksi kepada para jenderal untuk kudeta dan penindasan protes pro-demokrasi di mana ratusan orang telah tewas. Bisnis militer yang luas juga menjadi sasaran sanksi.

Namun, reaksi keras dari dunia internasional itu tidak kunjung mendapatkan tanggapan dari junta yang berkuasa. Mereka terus menekan pemimpin sipil hingga yang terbaru menganulir hasil pemilu 2020. Sementara gejolak politik masih berkecamuk, gelombang ketiga telah memicu lonjakan infeksi yang terus menerus sejak Juni. 

Pada Rabu (28/7), kementerian kesehatan Myanmar melaporkan 4.980 kasus infeksi dan 365 kematian. Namun, petugas medis dan layanan pemakaman yakin angka korban COVID-19 di Myanmar sebenarnya jauh lebih tinggi.

PBB juga memperkirakan bahwa fasilitas kesehatan Myanmar yang masih berfungsi hanya mencapai 40 persen. Mengingat banyak dokter dan petugas kesehatan yang keluar dari rumah sakit dan jadi sasaran junta karena bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang dimulai setelah kudeta.

Badan dunia itu juga memprediksi bahwa pasukan junta telah melakukan setidaknya 260 serangan terhadap personel dan fasilitas medis dan menahan sedikitnya 67 pejabat medis.

"Dengan gelombang baru COVID-19 yang menyebar seperti api di seluruh negeri, sangat disayangkan bahwa lebih banyak nyawa akan hilang karena militer Myanmar mempersenjatai COVID-19 untuk melawan rakyat," kata juru bicara pemerintah persatuan nasional Susanna Hla Hla Soe.

Myanmar baru-baru ini menerima dua juta lebih dosis vaksin China, tetapi diyakini itu hanya digunakan untuk memvaksinasi sekitar 3,2 persen dari populasinya, menurut pentauan Reuters. []