News

Inggris dan Kanada Ikut Boikot Diplomatik Olimpiade Musim Dingin China

Dengan bergabungnya Inggris dan Kanada, maka jumlah boikot politik untuk Olimpiade Beijing semakin meningkat.


Inggris dan Kanada Ikut Boikot Diplomatik Olimpiade Musim Dingin China
Inggris dan Kanada menjadi negara terbaru yang melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing setelah AS dan Kanada (Afzhalkhan.org.uk)

AKURAT.CO Inggris dan Kanada telah menjadi negara terbaru yang mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing, yang akan diadakan pada Februari 2022.

Pada Rabu (8/12), Perdana Menteri (PM) Boris Johnson mengatakan bahwa tidak akan ada menteri Inggris yang hadir ke Olimpiade tersebut. Dalam alasannya, Johnson pun menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia di China, yang dibantah keras oleh Beijing.

Kanada mengikuti di kemudian hari, juga mengutip masalah hak asasi manusia.

Diwartakan BBC, pernyataan dari Inggris dan Kanada terjadi setelah pengumuman serupa oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia awal pekan ini.

Baca Juga: AS Putuskan tak Kirim Utusan Diplomatik ke Olimpiade Musim Dingin 2022

China dalam sikapnya telah mengutuk AS dan mengancam akan melakukan pembalasan, tetapi mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pengumuman Johnson, sementara itu, dibuat usai sesi Waktu Tanya Perdana Menteri, juga disebut sebagai PMQ. Di Inggris, PMQ dijadikan ajang bagi para anggota parlemen untuk memberi pertanyaan langsung kepada PM. 

Pada sesi PMQ Rabu itu, mantan pemimpin Konservatif Iain Duncan Smith menyerukan boikot diplomatik dari Olimpiade Beijing. Mendengar kembali desakan soal pemboikotan, Johnson awalnya mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia terbiasa tidak mendukung 'boikot olahraga'.

Kemudian di Ottawa, PM Justin Trudeau mengatakan kepada wartawan bahwa boikot yang dilakukan Kanada sebenarnya tidak akan 'mengejutkan China'. Ini terutama karena selama bertahun-tahun, Kanada menjadi salah satu negara yang gencar mengkritisi soal pelanggaran hak asasi di China. 

"Kami telah sangat jelas selama bertahun-tahun terakhir tentang keprihatinan mendalam kami seputar pelanggaran hak asasi manusia," katanya.

Dengan bergabungnya Inggris dan Kanada, maka jumlah boikot politik untuk Olimpiade Beijing semakin meningkat. Namun, Thomas Bach, presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC), tetap mengaku senang karena terlepas dari masalah itu, para atlet dari negara-negara yang memboikot masih dapat ambil bagian.

"Kehadiran pejabat pemerintah merupakan keputusan politik masing-masing pemerintahan sehingga prinsip netralitas IOC (masih) berlaku," ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan meningkat antara China dan beberapa negara Barat, karena sejumlah masalah diplomatik.

AS menuduh China melakukan genosida dalam penindasannya terhadap minoritas Uyghur yang mayoritas Muslim di wilayah barat Xinjiang - sebuah tuduhan yang berulang kali ditolak China.

Hubungan antara Kanada dan China juga semakin bergejolak setelah penangkapan salah satu eksekutif puncak dari Huawei pada tahun 2018. Diketahui, permintaan penangkapan dibuat atas permintaan pejabat AS. Tak lama setelah itu, China terlihat 'membalas' dengan melakukan penahanan terhadap dua warga Kanada yang tinggal di negara itu. Ketiga penangkapan dirilis awal tahun ini.

Australia, sementara itu, semakin memandang China sebagai ancaman keamanan di tengah tuduhan bahwa Beijing telah ikut campur dalam politik dan masyarakat Australia. Ketegangan ini juga telah menimbulkan kekhawatiran atas dua warga negara Australia yang tetap dipenjara di China.

China telah mengatakan bahwa semua tuduhan terhadapnya dibuat-buat.

Pada briefing harian di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin menuduh Australia terlibat dalam 'posisi politik', dan menurutnya, China tidak peduli dengan pemboikotannya.

"Apakah mereka (pejabat pemerintah) datang atau tidak, tidak ada yang peduli," tambahnya.

Negara-negara lain, termasuk Jepang, juga dilaporkan tengah mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade tersebut.

Selandia Baru telah mengonfirmasi tidak akan mengirim pejabat ke Beijing dengan sebagian besar alasan diarahkan karena pandemi virus corona. Kendati demikian, negara itu juga tetap menyuarakan keprihatinan atas masalah hak asasi manusia di China.

Sementara pemboikotan diplomatik Olimpiade Beijing makin marak dilakukan, kekhawatiran mencuat terhadap pemain tenis China Peng Shuai. Dilaporkan Peng tidak terlihat di depan umum selama berminggu-minggu setelah ia menuduh mantan wakil perdana menteri Zhang Gaoli melakukan penyerangan seksual terhadapnya. Buntutnya, Asosiasi Tenis Wanita pekan lalu menangguhkan semua turnamen di China karena 'keraguan serius' tentang keselamatan Peng.[]