News

Ingat! Tarif Tes PCR Tidak Boleh Lebihi Batas Tertinggi yang Ditetapkan Pemerintah

Kemenkes melarang tarif pemeriksaan RT-PCR melebihi batas tarif tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.


Ingat! Tarif Tes PCR Tidak Boleh Lebihi Batas Tertinggi yang Ditetapkan Pemerintah
Petugas kesehatan mengambil sampel lendir seorang warga saat tes usap PCR COVID-19 massal di Kantor Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melarang tarif pemeriksaan Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR yang hasilnya lebih cepat dari batas waktu melebihi batas tarif tertinggi RT-PCR yang telah ditetapkan pemerintah.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor HK.02.02/I/4198/2021 tentang Pelaksanaan Ketentuan Atas Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Covid-19.

“Hasil pemeriksaan RT-PCR yang selesai lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dan/atau laboratorium pemeriksa RT-PCR, oleh karena itu tidak boleh ditarik biaya tambahan sehingga melebihi batas tarif tertinggi pemeriksa RT-PCR yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Kadir dalam SE yang ditandatangani pada tanggal 26 November dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Jumat (3/12/2021).

Oleh karena itu, dia mengingatkan tidak boleh ada lagi penarikan biaya tambahan sehingga melebihi batas tarif tertinggi PCR yang telah ditetapkan pemerintah.

Mengacu pada SE Dirjen Yankes Nomor HK.02.02/1/3843/2021 ditegaskan bahwa  tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR ditetapkan sebesar Rp275 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp300 ribu untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Hasil pemeriksaan RT-PCR tersebut harus diterima oleh masyarakat peminta pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam.

Lebih lanjut, batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang telah ditetapkan ini adalah untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri/mandiri, bukan untuk kegiatan penyelidikan epidemiologi, berupa penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit, yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19

Abdul Kadir pun mengingatkan, seluruh kepala atau direktur rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 dan pimpinan laboratorium pemeriksaan Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk memperhatikan ketentuan yang ada dalam SE tentang penetapan batas tarif tertinggi tersebut.

Lebih lanjut, Kemenkes mengatakan bagi pihak rumah sakit penyelenggara dan laboratorium pemeriksaan RT-PCR yang tidak mematuhi ketentuan standar tarif tertinggi tidak akan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terhadap rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 dan laboratorium pemeriksa Covid-19 yang tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam SE tersebut dan ketentuan yang ada dalam surat edaran ini, tidak akan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya. []