Ekonomi

Infrastruktur Mampu Majukan Ekonomi, Pengusaha Tekankan Butuh Ada Digitalisasi Infrastruktur

Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2021 merupakan pembangunan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19 dengan penguatan infrastruktur digital


Infrastruktur Mampu Majukan Ekonomi, Pengusaha Tekankan Butuh Ada Digitalisasi Infrastruktur
Ilustrasi - Infrastruktur (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2021 dinilai merupakan pembangunan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19 dengan penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tentu diharapkan menjadi lokomotif penggerak perekonomian yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna mempercepat akselerasi pertumbuhan sektor infrastruktur.

Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming mengungkapkan infrastruktur ke depan mengalami refocusing, dimana pembangunan infrastruktur tetap membangun kepada sektor infrastruktur yang menopang kesehatan. Ketika stabil, maka infrastruktur lainnya diharapkan untuk terus berjalan khususnya kepada connectivity.

"Membuka peluang bisnis kepada pengusaha muda khususnya bagi anak-anak HIPMI, dimana dalam menghadapi Covid-19 dan bonus demografi kita mempersiapkan pengusaha-pengusaha muda yang selalu berjuang di dalam pandemi ini. Saya yakin, kerja sama BUMN dan HIPMI ini akan membuat banyak terobosan-terobosan yang memberi peluang kepada anak muda yang bisa dilaksanakan oleh pengusaha muda HIPMI," ujar Maming beberapa waktu lalu.

baca juga:

Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu mengatakan terkait pemerataan pengusaha-pengusaha di setiap provinsi diharapkan juga aktif. Mengingat dari sisi pemerintah juga sedang mendorong satu rancangan undang-undang terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMD), implementasi dari BUMN tetap dilakukan secara masif di tingkat nasional yang kaitannya kepada percepatan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur.

"Kemudian dari sisi skema dan tata cara kinerja, Waskita Karya pun membuka kesempatan kepada pengusaha untuk terlibat secara aktif sebagai mitra kerja sama. Hal itu yang bisa dilakukan dalam menuju pertumbuhan di sisa akhir tahun 2021 yang mungkin masih akan berlanjut di 2022," ucapnya.

Sementara itu,Ketua Bidang Perhubungan dan BUMN BPP HIPMI Arya Kuntadi menyatakan infrastruktur bisa juga untuk kemajuan ekonomi dan kepentingan masa depan bangsa khususnya generasi muda. Dalam aspek-aspek infrastrukturnya dan strategi infrastruktur seperti aspek permodalan, aspek digitalisasi, aspek partnership, dan quality control.

Kemudian Ketua Bidang Tata Ruang, PU, dan Pembangunan Desa BPP HIPMI Muhammad Ali Affandi menyebutkan perlu menerapkan empat pendekatan pembangunan demi mencapai negara maju. Yaitu sumber daya manusia (SDM), institusi yang efisien, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur yang masif.

"Infrastruktur merupakan akselerasi ekonomi dan kami pengusaha sangat sepakat perlu adanya digitalisasi infrastruktur, pandemi ini adalah momentum untuk menggenjot inovasi dan teman-teman HIPMI siap untuk berkolaborasi serta berkontribusi terutama dalam pembangunan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya kolaborasi dengan BUMN, adanya infrastruktur outlook 2021 dan bonus demografi pada 2030-2040 merupakan momentum kita untuk recovery lebih cepat dan sebagai HIPMI harus bisa menjadi garda terdepan untuk membantu BUMN dan pemerintahan dalam program-programnya," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT. Waskita Karya (Persero) Destiawan Soewardjono mengklaim keberadaan lembaga Dana Abadi Negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) menjadi angin segar bagi terbukanya sumber pendanaan baru untuk proyek infratruktur di Indonesia.

Pasalnya, jika hanya mengandalkan pembiayaan dari perbankan komersial, pelaku usaha konstruksi akan terbebani dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Padahal, infrastruktur adalah proyek yang butuh pendanaan jangka panjang dengan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

"Ini menjadi sumber dana baru buat bisnis konstruksi, di beberapa negara di dunia, SWF yang ada sebagian dialokasikan untuk infrastruktur. Ini padat modal, jangka panjang, harusnya bunga lebih rendah dari komersial, sehingga tidak jadi beban investor, kontraktor," ujar Destiawan.

Destiawan melanjutkan, adanya SWF akan membantu perseroan dari sisi pendanaan, pasalnya, tahun ini, perseroan akan melakukan divestasi 11 ruas tol. Perinciannya, Sedangkan, pada tahun ini, ada 6 ruas yang akan didivestasi.

Waskita, kata dia, juga berharap proyek jalan tol yang tengah dijalankan bisa ikut terserap pada SWF yang tengah dibentuk pemerintah. Sehingga, bisa membantu kelancaran proyek infrastruktur.

"Kami berharap ke depan, kami bisa terbantu untuk financing. Dengan adanya SWF, maka pendanaan proyek infrastruktur, jalan tol, butuh dana jangka panjang dengan interest rate kompetitif bisa terjadi. Selama ini, dana komersial cukup membebani kondisi keuangan kami," tandasnya.[]