Tech

Indonesia Butuh Kebijakan Perlindungan Data Pribadi yang Komprehensif

Lebih dari 60% masyarakat masih belum mengetahui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.


Indonesia Butuh Kebijakan Perlindungan Data Pribadi yang Komprehensif
Media Clinic Sambut Hari Data Privasi Internasional, Kamis (27/1/2022). (Dok. Vida)

AKURAT.CO Seiring meningkatnya interaksi masyarakat di dunia digital, kebutuhan akan ekosistem digital yang kondusif dan aman juga semakin dibutuhkan. Terutama berkaitan dengan data privasi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah melewati uji publik, diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan pelindungan data pribadi di Indonesia. 

Akan tetapi, berdasarkan survey Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Katadata Insight Center tahun 2021 menunjukkan, lebih dari 60% masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP. Bahkan hanya sekitar 31,8% perusahaan yang mengetahuinya. 

baca juga:

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati momentum Hari Privasi Data International yang jatuh setiap tanggal 28 Januari, Kominfo, VIDA, dan ICSF mengajak masyarakat dan pelaku industri digital untuk semakin teredukasi akan keberadaan RUU PDP ini.

Co-Founder dan CEO VIDA, Sati Rasuanto mengatakan, sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE), sudah menjadi peran dan tanggung jawab pihaknya untuk turut membantu misi Pemerintah menciptakan ekosistem digital yang aman di Indonesia. 

"Mengingat misi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, kami melihat urgensi penerapan aturan pelindungan data pribadi, RUU PDP, demi mengurangi resiko penyalahgunaan identitas lebih jauh dan melindungi identitas digital masyarakat," ujar Sati secara virtual, Kamis (27/1/2022).

Saat ini, Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberitahukan secara tertulis pada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya.

Nantinya, RUU PDP yang sedang dibahas di DPR akan mengatur kebijakan lebih detail disamping definisi data dan hak pemilik data pribadi. Beberapa pengaturan tersebut terdiri dari, penegasan kewajiban dan tanggung jawab data controller dan data processor, pembentukan pejabat Data Protection Officer (DPO), sanksi administrasi, hingga sanksi pidana.

"RUU PDP yang kini tengah dalam tahap finalisasi antara Pemerintah dan DPR diharapkan dapat meningkatkan tata kelola sistem elektronik di Indonesia. Secara bersamaan, berbagai instrumen kebijakan dalam RUU PDP kami susun aturan implementasinya agar efektif dalam mengurangi insiden keamanan siber dan kebocoran data pribadi," ujar Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Teguh Arifiadi.