News

India Larang Kelompok Islam PFI karena 'Terkait Terorisme', Ratusan Anggotanya Ditangkap

India Larang Kelompok Islam PFI karena 'Terkait Terorisme', Ratusan Anggotanya Ditangkap
Lebih dari 300 kader Front Populer India (PFI) ditangkap polisi dalam penggerebekan di seluruh India sejak Jumat (23/9). (AFP)

AKURAT.CO India telah melarang kelompok Islam bernama Front Populer India (PFI) dan afiliasinya selama 5 tahun ke depan atas dugaan hubungan terorisme. Sebelumnya, ratusan anggota organisasi itu ditangkap dalam tindakan keras nasional.

Dilansir dari AFP, berdasarkan pengumuman pemerintah pada Rabu (28/9), PFI dilarang karena punya hubungan dengan organisasi ekstermis, termasuk kelompok ISIS. Anggotanya juga terkait dengan serangan kekerasan.

Di sisi lain, PFI membantah terlibat dalam aktivitas ekstremisme. Mereka berdalih telah menjadi korban 'perburuan penyihir' oleh pemerintah nasional Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.

baca juga:

Lebih dari 300 kader PFI ditangkap polisi dalam penggerebekan di seluruh India sejak Jumat (23/9). Dalam pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengumumkan larangan tersebut, diuraikan pula daftar tuduhan yang menuding PFI melakukan kegiatan kekerasan dan subversif.

"Para anggotanya telah terlibat dalam pembunuhan sadis terhadap orang-orang yang terkait dengan organisasi yang menganut agama lain, memperoleh peledak untuk menargetkan masyarakat dan tempat-tempat terkenal, serta perusakan properti publik," bunyi pengumuman itu.

Menurut Kemendagri, para anggota PFI bertanggung jawab atas setidaknya 10 pembunuhan di India selatan sejak 2016. Kelompok itu juga dituduh mengejar 'agenda rahasia' untuk meradikalisasi masyarakat dan merusak demokrasi.

Kelompok garis keras Hindu telah lama berkampanye agar PFI dilarang. Desakan semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah terjadi sejumlah aksi protes yang dipimpin Muslim terhadap pemerintah.

Diperkirakan memiliki puluhan ribu anggota di seluruh India, PFI dituduh mengorganisir unjuk rasa jalanan untuk menentang larangan negara atas pemakaian jilbab pada siswi sekolah Muslim di Karnataka. Akibatnya, meletus konfrontasi kekerasan antara demonstran dan aktivis Hindu.

Di sisi lain, pemerintah Modi dituduh telah menekan perbedaan pendapat dan mempromosikan kebijakan diskriminatif terhadap 200 juta minoritas Muslim di India sejak berkuasa pada 2014.