Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

#dpr ri

Image
Ekonomi

RUU Ciptaker Tak Bahas Sanksi Pidana Klaster Ketenagakerjaan

Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam DIM

Image
Ekonomi
DPR RI

Legislator Desak Anggaran Kesehatan APBN 2021 Harus Selesaikan Permasalahan COVID-19

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta anggaran kesehatan Rp169,7 triliun APBN 2021 memberi hasil optimal menyelesaikan COVID-19

Image
News
DPR RI

Kasus Label SNI Baja Palsu Jalan di Tempat, DPR Ingatkan Polisi Jangan Main Mata

Kasus ini terjadi pada pertengahan Juni 2020 dalam memalsukan label Standar Nasional Indonesia (SNI).

Image
Ekonomi

RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Fokus Pada Harga Sebagai Insentif Listrik Nasional

RUU Energi Baru dan Terbarukan dinilai perlu fokus kepada tingkat harga agar ke depannya dapat menjadi faktor insentif dan disinsentif

Image
News
DPR RI

PBB Diminta Ikut Selidiki Asal-usul Virus Covid-19

Penyelidikan bisa membuktikan apakah virus Covid-19 itu berasal dari fenomena alam atau malah sengaja dibuat oleh manusia.

Image
News

Tifatul Sembiring: Putar Ulang Film G30S/PKI Agar Generasi Bangsa Tidak Mudah Terdoktrin

Tifatul Sembiring menilai bahwa film G30S/PKI perlu ditayangkan.

Image
News
DPR RI

Tanggapi Pegawai KPK Mundur, DPR: Kalau ada 'Uneg-uneg' Silahkan Disampaikan

Ahmad Sahroni menilai maju atau mundurnya karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal biasa-biasa saja.

Image
Ekonomi
DPR RI

Legislator Golkar: Reformasi Sistem Keuangan Bukan Hilangkan Independensi BI dan OJK

Melchias Markus Mekeng: Rencana pemerintah menerbitkan Perppu Reformasi Sistem Keuangan bukan hilangkan independensi BI dan OJK.

Image
News

Pengamat: Pengesahan RUU Cipta Kerja Bisa Pangkas Tumpang Tindih Regulasi

Saya melihat RUU Cipta Kerja memiliki semangat untuk mengurangi hambatan-hambatan dan mensinkronkan berbagai Undang Undang

Image
News
DPR RI

Komisi I: Polemik Film G30S/PKI Jangan Buat Lemah Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Menurutnya, KPU memiliki komitmen terkait dengan bagaimana mekanisme yang diwujudkan dalam penegakan hukum pilkada itu sendiri.

lainnya