image
Login / Sign Up

#Said Iqbal

Image
News

KSPI: DPR Jangan Coba-Coba Bahas Omnibus Law Ditengah Wabah Corona

meminta agar DPR RI tidak mengagendakan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai agenda pembahasan sidang paripurna

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Buruh Tolak Keras Jika Pengusaha Bayar THR Hanya 50 Persen karena Corona

KSPI menolak keras apabila pengusaha membayar THR sebesar 50 persen dengan alasan kesulitan karena wabah virus Corona atau COVID-19.

Image
Ekonomi

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Serikat Pekerja: Terbukti Memberatkan!

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Image
Ekonomi

Corona Mengancam, KSPI: Pemerintah Tak Serius Dalam Melindungi Buruh Indonesia!

Dalam perusahaan multinasional banyak para tenaga kerja asing (TKA) melakukan interaksi langsung dengan para buruh Indonesia.

Image
Ekonomi

50 Ribu Buruh Siap Geruduk DPR Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Meminta kepada DPR dan khususnya kepada pemerintah agar segera menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Image
News
Wabah Corona

Buruh Minta Presiden Jokowi Perketat TKA dari China Imbas Virus Corona

Ini bahaya. Ini potensi paling mudah. Karena interasksi paling mudah ada di tingkat perusahaan

Image
Ekonomi

Omnibus Law Potensi Hilangkan Cuti Haid dan Menikah?

Di dalam RUU Cipta Kerja tidak disebutkan secara spesifik mengenai cuti seperti di haid dan menikah.

Image
News

Bantah Tak Pikirkan Pencari Kerja dan Pengangguran Soal RUU Ciptaker, KSPI: Apakah Mau Anda Bekerja, Tapi Malah Nombok?

Contoh lain, dalam omnibus law berpotensi sebabkan outsourcing dan kerja kontrak dibebaskan. Tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan.

Image
News

KSPI Tolak RUU Cipta Kerja Karena Tidak Sesuai Prinsip Ketenagakerjaan

Image
News

Polemik RUU Ciptaker: AJI, IJTI, PWI, dan LBH Pers Menilai Pemerintah Ingin Campur Tangan Lagi soal Pers

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sejak lama diprioritaskan pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi.

lainnya