image
Login / Sign Up

#Pakar Hukum Tata Negara

Image
News

Pakar Tata Negara Nilai Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Digugat Kembali

MA sudah mengeluarkan putusan dalam merespon kebijakan Jokowi dalam menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu

Image
News
Wabah Corona

Darurat Sipil Covid-19, TIDI: Harus Proporsional dan Tetap Penuhi Kebutuhan Warga

Presiden juga diminta berhati-hati untuk menggunakan Undang-Undang Darurat Sipil disebabkan akan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.

Image
News

Pakar Hukum: Perubahan Amandemen Jangan Sampai Hanya Menjadi Wacana untuk Kepentingan Elit Politik

Undang berbagai kalangan sesuai dengan paparan dan bidangnya. Mari kita lihat lakukanlah secara benar.

Image
News

Pakar: Hadirnya Dewas untuk Tutupi Kelemahan UU KPK yang Baru

Saya melihat ini (UU KPK) tidak ada kata-kata pelemahan dari undang-undang yang lama

Image
News

Margarito Sebut KPK Lumpuh Saat Tangani Kasus Korupsi Bernilai Politis

Jangan berharap banyak pada KPK yang baru ini.

Image
News

Pakar Nilai KPK Belum Mampu Berantas Korupsi Tanpa Pengaruh Politik

BLBI, Century kemana perginya kasus-kasus itu?

Image
News

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Jabatan Presiden Tiga Periode Melanggar UUD Pasal 7

Mengenai masa jabatan presiden sebenarnya konsep pembatasan yang diatur dalam norma pasal 7 UUD 1945 sebagai hasil amandemen pertama.

Image
News

Refly Harun: Mengapa Penguasa Sering Gagal? Karena Dia Hanya Mau Mendengar Pemujinya

Kritik itu menyakitkan, pujian itu memabukkan!

Image
News

Pakar Hukum: Jokowi Masih Miliki Kesempatan Gagalkan RUU KPK

presiden masih memiliki kewenangan untuk menentukan pasal mana yang bisa dibahas atau sama sekali menolak

Image
News

Hindari Kecurangan, Pakar Berharap Sistem Pemilu Dibuat Lebih Sederhana

Sistem pemilu yang dipilih harus bisa menjamin terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Ia menyoroti unsur pengawasan dalam pemilu.

lainnya