News

Imigrasi Jakarta Barat Gelar Rapat Koordinasi Bersama Sejumlah Instansi

Rapat hari ini adalah kelanjutan daripada penggeloraan tim pengawasan orang asing di DKI Jakarta, khusunya di wilayah Jakarta Barat


Imigrasi Jakarta Barat Gelar Rapat Koordinasi Bersama Sejumlah Instansi
Rapat Koordinasi Imigrasi Jakarta Barat (AKURAT.CO/Miftahul Munir)

AKURAT.CO Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat menggelar rapat koordinasi tim Pora yang terdiri dari Imigrasi Jakarta Barat, Kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan Negeri, Badan Narkotika Nasional, Pemda dan Kementrian Agama di Hotel Santika, Mangga Besar, Jakarta Barat pada Rabu (7/4/2021).

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta Saffar Muhammad Godam menerangkan, rapat hari ini adalah kelanjutan daripada penggeloraan tim pengawasan orang asing di DKI Jakarta, khusunya di wilayah Jakarta Barat.

"Tujuannya untuk meningkatkan sinergitas antara anggota dan tim Pora untuk optimalisasi pengawasan orang asing yang ada di Jakarta Barat," ujar dia kepada AKURAT.CO, Rabu (7/4/2021).

Kegiatan tim Pora ini, akan menyesuaikan situasi pandemi, sehingga pihaknya akan meningkatkan langkah-langkah intelijen. Jika dapat informasi dari intelijen ada warga negara asing (WNA) melanggar, maka pihaknya akan melakukan penindakan secara bersama-sama.

"Perlu kami sampaikan di situasi pandemi ini, relatif tidak ada orang asing ke Indonesia. Tetapi situasi pandemi ini juga menimbulkan situasi orang asing yang sudah berada di Indonesia tidak bisa keluar dari Indonesia atau tidak bisa pulang ke negaranya," tutur dia.

"Artinya dalam situasi pandemi ini bukan berarti pengawasan kepada orang asing menjadi lemah. Kita tetap optimal dengan memerhatikan prokes," sambung dia.

WNA yang tidak bisa pulang ke negara asalnya, diminta mengajukan surat tinggal keadaan terpaksa. Sebab, pihaknya memberi kelonggaran dengan situasi pandemi seperti ini dan apabila itu diabaikan maka akan ditindak.

"Di mana orang asing tidak perlu mengambil visa untuk ke luar negeri. Cukup dari dalam negeri. Jadi apabila kebijakan ini pun tetap terabaikan, maka langkah terakhir kita lakukan penindakan," tutupnya.[]