Ekonomi

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Wakil Ketua MPR: Kita Perlu Realistis

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyikapi laporan terbaru yang dirilis International Monetary Fund (IMF) terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021


IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Wakil Ketua MPR: Kita Perlu Realistis
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2020) (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyikapi laporan terbaru yang dirilis International Monetary Fund (IMF) terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Dalam rilis yang diterbitkan pada Juli 2021 ini, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 3,9% sepanjang tahun ini, menurun dibandingkan rilis sebelumnya pada April yang memprediksi ekonomi mampu tumbuh di angka 4,3%.

Hal ini sekaligus mengoreksi target pertumbuhan yang berulang kali disampaikan pemerintah bahwa ekonomi akan melesat di angka 7% di triwulan II 2021.

“Saya sedari awal meragukan klaim pertumbuhan yang disampaikan oleh pemerintah di angka 7%. Di saat ekonomi global melambat dan pandemi belum mereda, agak mengherankan pemerintah berani memasang target pertumbuhan yang begitu tinggi. Saya sendiri memproyeksi ekonomi hanya akan tumbuh di angka 4%. Saya pikir kita harus realistis,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa selama pemerintah tidak mampu memitigasi penyebaran Covid-19, maka ekonomi akan tetap tumbuh melambat, bahkan terkontraksi. Hal ini yang pernah terjadi sepanjang 2020, ekonomi tumbuh negatif 2,07%.

Bahkan di triwulan II 2020, kontraksi ekonomi Indonesia pernah di angka minus 5,32%.Pada triwulan I 2021, ekonomi juga masih tumbuh negatif di angka minus 0,74%.

“Kunci dari perbaikan ekonomi di masa pandemi ini adalah memprioritaskan sektor kesehatan, terutama vaksinasi serta memastikan anggaran sampai kepada rakyat. Selama kebijakan penanganan pandemi masih parsial dan kompromis, pertumbuhan ekonomi di 2021 justru jauh lebih rawan. Apalagi dengan adanya varian delta yang jauh lebih menular dan berbahaya, " tutur Syarief.

Padahal, di tengah kelesuan ekonomi seperti sekarang ini, langkah yang paling mungkin untuk merangsang pertumbuhan adalah melalui ekspansi fiskal berupa bantuan sosial dan belanja pemerintah. Namun sisi lain paradoks ini, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2020 hanya terserap 83,4%, atau Rp579,79 triliun dari pagu Rp695,2 triliun.

Bahkan jika membandingkan dengan Laporan BPK dalam IHPS II 2020, dengan total alokasi sebesar Rp841,89 triliun, sesungguhnya aggaran yang terserap jauh dibawah angka yang dilaporkan. Sepanjang semester I 2021, situasinya juga tidak menunjukkan perbaikan berarti.

Belanja pemerintah hanya terserap sebesar 42,5%, Rp1170,1 triliun dari pagu Rp2750 triliun. Khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, realisasi bahkan lebih rendah di angka 36,1%, atau Rp253,3 triliun dari pagu Rp699,43 triliun.