Ajib Hamdani

Pengamat Ekonomi IndiGo Network
Ekonomi

IKN: Momentum atau Beban Ekonomi Nasional?

Sidang paripurna DPR RI pada Hari Selasa, 18 Januari 2022, secara resmi menyetujui Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-undang (UU) IKN


IKN: Momentum atau Beban Ekonomi Nasional?
Pengamat Ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani (Instagram/@ajibhamdani.official)

AKURAT.CO Sidang paripurna DPR RI pada Hari Selasa, 18 Januari 2022, secara resmi menyetujui Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-undang (UU) IKN. Dengan disahkannya RUU tersebut, maka rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi kenyataan.

Keberadaan UU ini akan membuat pemerintahan selanjutnya wajib meneruskan langkah pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Artinya, mulai 2024 dan seterusnya, pemerintah wajib menanggung dan menjalankan keputusan Presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi).

Yang selanjutnya perlu kita cermati adalah kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan kesiapan Penajam Paser Utara ini menjadi ibu kota negara. Situs ikn.go.id pada Selasa Tanggal 18 Januari 2022 menampilkan angka kebutuhan dana senilai 375,7 triliun. Rinciannya 252,5 triliun bersumber dari APBN, kemudian 123,2 triliun berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN.

baca juga:

Sedangkan versi buku saku IKN, pendanaan ibu kota baru ini mencapai 466 triliun. Ketika orientasi pembiayaan menyangkut APBN, pemerintah harus hati-hati dalam memanage utang. Karena posisi per November 2021 menyentuh angka 6.713,24 triliun, atau setara dengan 39,38 persen PDB.

Ratio utang ini akan terus bertambah pada tahun 2022 ini, karena direncanakan pemerintah akan kembali menambah utang sebesar 973,6 triliun untuk kembali menambal kekurangan APBN 2022. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang krusial, karena berbarengan dengan momentum tahun terakhir pemerintah boleh menggunakan instrumen UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi Covid-19, dimana pemerintah bisa membuat rancangan defisit APBN lebih dari 3 persen PDB.

Hal strategis kedua adalah, mulai berjalannya agenda politik menuju pileg dan pilpres mulai di semester kedua nanti. Agenda politik ini tentunya membutuhkan konsentrasi pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi agar tetap bisa stabil dan tumbuh sesuai dengan proyeksi awal.

Dengan disetujuinya UU IKN ini, menambah daftar panjang fokus pemerintah untuk bisa mengatur keuangan dan utang negara agar lebih managable. Selain keuangan negara, yang perlu diukur oleh pemerintah adalah biaya sosial yang timbul di masyarakat dan aspek psikologis masyarakat yang bisa mempengaruhi asumsi makro ekonomi.

Dengan perpindahan orang dan pemerintahan ke tempat yang baru, akan cenderung membuat inflasi meningkat, karena faktor kegiatan ekonomi yang tidak normal. Pemerintah sedang berupaya keras menaikkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini tergerus oleh melonjaknya inflasi, sehingga secara umum bisa mereduksi kesejahteraan masyarakat. Tahun 2022 ini adalah tahun yang strategis bagaimana Indonesia bisa bangkit kembali secara ekonomi pasca pandemi.