News

IJW: KPK Jangan Pandang Bulu Usut Dugaan Korupsi Proyek IPDN

IJW mendorong KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri.


IJW: KPK Jangan Pandang Bulu Usut Dugaan Korupsi Proyek IPDN
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Indonesia Justice Watch (IJW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pihak-pihak yang diduga bersama-sama melakukan rasuah harus diproses hukum dan dimintai pertanggungjawabannya. Aparat penegak hukum jangan tebang pilih kasus.

"Ya, tentu harus tetap berpegang teguh pada prinsip equality before the law. Jangan hanya menghukum orang-orang tertentu di satu sisi dan menyelamatkan orang tertentu di sisi lain. Usut tuntas siapa saja yang terlibat. Jangan pandang bulu," kata Direktur Eksekutif IJW Akbar Hidayatullah kepada AKURAT.CO, Rabu (19/1/2022).

baca juga:

Diketahui, pada Senin (17/1) KPK telah memeriksa tiga direksi dari BUMN Karya. Mereka adalah Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono, Direktur Utama PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson dan Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto.

"Ketiganya diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung kampus IPDN pada Kemendagri TA 2011," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (17/1/2022).

Selain itu, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT Waskita Karya Taufik Hendra Kusuma, Direktur Keuangan PT Adhi Karya AAG Agung Darmawan dan Direktur Keuangan PT Hutama Karya Hilda Savitri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Adi Wibowo, eks Kepala Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Dono Purwoko dan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (AKPA) Dudy Jocom sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini hasil pengembangan kasus korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Riau.

Adi Wibowo dan Dudi Jocom ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.

Selain di Gowa, Dudi Jocom juga ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko. Dudi dan Doni ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.

Kasus ini berawal ketika Dudi menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan bahwa akan ada lelang proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi, pada tahun 2011.

Sebelum lelang dilakukan, diduga telah telah disepakati adanya pembagian kerja untuk PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya. Waskita Karya kebagian untuk menggarap proyek di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Sedangkan Adhi Karya, menggarap proyek di Sulawesi Utara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp11,18 Miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara.[]