Ekonomi

Idealnya Utang Harus Bisa Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Meskipun pertumbuhan masih minus, namun utang pemerintah terus bertambah


Idealnya Utang Harus Bisa Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Anggota DPR Komisi XI Heri Gunawan, Fraksi Partai Gerindra. (Istimewa/Heri Gunawan)

AKURAT.CO Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2021 yaitu sebesar minus 0,74 persen (yoy) dan minus 0,96 persen (qtoq). Meskipun pertumbuhan masih minus, namun utang pemerintah terus bertambah. Utang tersebut harus didorong untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan hal ini dalam keterangan persnya, Rabu (5/5/2021). Per Maret 2021, utang pemeritah tembus Rp6.445,07 triliun.

Menteri Keuangan menganggap utang Indonesia masih relatif kecil, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain. Merespons sikap Menkeu, Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan mengatakan, idealnya utang yang semakin menumpuk harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pandemi Covid-19 jangan dibuat aji mumpung untuk menambah utang. Utang harus digunakan secara maksimal untuk menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian. DPR RI telah menyetujui Perppu Corona menjadi UU. Salah satu pasal saktinya adalah membolehkan defisit APBN melebihi 3 persen selama 3 tahun. Jadi, selama 3 tahun ini defisit APBN dipatok Rp1.000-an triliun. Nanti pada 2023 ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Jadi, Pemerintah harus memanfaatkan 3 tahun tersebut secara produktif,” tandas Hergun.

Ia mengingatkan bahwa pelebaran defisit di atas 3% sudah dimulai sejak 2020. Pada APBN 2020-Perpres No.72/2020 defisit dipatok sebesar Rp1.039,2 triliun, yang dalam realisasinya hanya mencapai Rp956,3 triliun. Sementara pembiayaan dipatok Rp1.039,2 triliun, namun dalam realisasinya melebar menjadi Rp1.190,9 triliun. Realisasi pembiayaan melebihi realisasi defisit dengan angka yang cukup fantastis yakni Rp234,6 triliun. Hal ini menurut Hergun tak boleh terjadi.

Politisi Partai Gerindra itu, sekali lagi menegaskan, utang harus digunakan secara maksimal. Tidak boleh lagi utang menjadi SiLPA karena tidak terpakai pada tahun berjalan. Sementara itu, APBN 2021 defisit dipatok sebesar Rp1.006,37 triliun atau 5,7% dari PDB.

Sedangkan pembiayaan utang dipatok sebesar Rp1.177,35 triliun. Harapannya, utang dapat dipergunakan secara maksimal untuk menutup defisit. Hendaknya pemerintah tidak jumawa dengan mengatakan utang masih relatif kecil, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain.

“Soal membanding-bandingkan utang dengan utang negara lain, hendaknya tidak perlu dilakukan. Pertama, hal tersebut tidak memberi manfaat untuk perekonomian. Kedua, perbandingannya juga pilih-pilih yang sekiranya menguntungkan saja. Dan ketiga, dikhawatirkan bisa menyinggung negara yang dibuat perbandingan,” imbuh Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara memberi batasan utang sampai 60% dari PDB.

Sementara utang per Maret 2021, lanjut pria asal Sukabumi, Jabar ini, sudah mencapai Rp 6.445,07 triliun atau setara dengan 41,64 persen dari PDB. Artinya, jarak mencapai batasan utang semakin dekat. Pemerintah perlu makin berhati-hati dalam mengelola utang.

Sumber: DPR RI

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co