image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up

Kelapa Sawit Perlu Dilindungi Undang-Undang

Rizal Mahmuddhin

Image

Minyak Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditi yang menyebabkan pertumbuhan positif pada produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Papua | AKURAT.CO/Sudjarwo

AKURAT.CO, Kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional, layak dilindungi negara melalui sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang (UU), kata anggota Komisi IV DPR Hamdhani.

Menurutnya, beberapa alasan utama pentingnya dibentuknya UU Perkelapasawitan, selain sebagai komoditas strategis nasional yang perlu dilindungi, keberadaan UU ini juga akan melindungi kepentingan petani sawit.

"Harus ada payung hukum khusus, hak-hak petani mestinya dilindungi, karena di perkebunan sawit ini tidak hanya dilakukan oleh pengusaha besar, tapi juga ada para petani baik plasma maupun petani mandiri," katanya di Jakarta, Kamis (21/12), dilansir dari kantor berita Antara.

Sawit, tambahnya, saat ini telah menjadi industri besar yang banyak menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan sejak 2016, komoditas ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp260 triliun.

Jumlah ini menempatkan sawit sebagai komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, melampaui sektor pariwisata, minyak dan gas bumi (migas).

Oleh karena itu, lanjut Hamdhani, pemerintah sebaiknya mendukung RUU ini, sebab kalau tidak dibuatkan UU khusus, lambat laun industri sawit ini akan tergerus oleh komoditas sejenis yang dihasilkan oleh negara asing.

"Eropa dan Amerika toh juga mati-matian melindungi komoditas rapeseed, bunga matahari, canola dan kedelai mereka. Mereka kan selama ini yang melakukan kampanye negatif terhadap sawit kita," kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah itu.

Dalam UU khusus itu juga mengamanatkan badan khusus yang mengatur soal sawit dari hulu hingga hilir. Adanya badan khusus ini, kata dia, akan memudahkan pemerintah dalam mengatur industri yang telah terbukti menjadi penopang perekonomian nasional ini.

Sebab saat ini, industri sawit diurusi oleh banyak kementerian/lembaga negara, namun ironisnya, kebijakan di antara kementerian/lembaga tersebut saling bertolak belakang dan tumpang tindih.

Dalam RUU tersebut, pihaknya akan memperjuangkan adanya dana bagi hasil bagi daerah penghasil sawit.

"Saat ini ada 18 provinsi yang menghasilkan sawit. Namun tidak ada dana bagi hasil yang diberikan ke daerah. Harusnya ada dana bagi hasil sebagaimana yang terjadi di sektor migas. Apalagi industri sawit ini sudah melampaui sektor migas. Dana bagi hasil ini untuk pembangunan daerah," katanya.

Hamdhani juga tidak setuju jika RUU ini dinilai overlaping dengan UU Perkebunan, karena UU Perkebunan itu mengatur 127 komoditi sedangkan UU Sawit mengatur khusus tentang kelapa sawit.

"Untuk menyelesaikan perkelapasawitan perlu sebuah UU yang sifatnya lex specialis," katanya.

Selain itu, sawit itu juga terbukti bisa mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan luar Jawa. Di sisi lain ada juga persoalan petani dan masyarakat adat yang perlu ditata ulang dan diatur karena banyaknya lahan milik masyarakat yang dihutankan kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Provinsi Kalimantan Tengah.

"Selain banyak permasalahan lahan milik petani di Kalteng statusnya belum jelas. Di sisi lain, yang namanya sawit ini dihadapkan pada kompetitor Malaysia yang sudah punya UU yang lebih rijid, sedangkan pasar CPO dunia itu yang menguasai Indonesia. Kalau kita tidak segera bikin regulasi, maka tak menutup kemungkinan kita akan digeser Malaysia sehingga potensi penerimaan negara akan turun," kata Hamdhani.

Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mendukung RUU ini segera diundangkan, karena keberadaan UU Perkelapasawitan menegaskan posisi sawit sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena menyangkut penerimaan negara yang besar dan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang industri ini harus dilindungi aturan khusus," katanya.

Menurutnya, saat ini sawit hanya dibina oleh Ditjen Perkebunan, sementara lembaga di bawah Kementerian Pertanian ini tidak hanya melakukan pembinaan terhadap sawit, tapi juga membina 127 komoditas perkebunan lainnya, sehingga kurang fokus.

Pihaknya optimistis, jika RUU ini diundangkan, maka permasalahan di tingkat petani akan bisa diselesaikan. Rino memaparkan selama ini petani sawit masih saja berkutat pada persoalan tata ruang, sertifikasi, produktivitas tanaman yang rendah, lahan gambut, tata niaga tandan buah segar (TBS), serta kemitraan dengan perusahaan.

Terkait hal itu baik kalangan DPR maupun Apkasindo mendukung langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang memasukan RUU Perkelapasawitan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. "Jadi RUU ini kami dukung masuk prolegnas 2018," tegas Rino.

Sebelumnya sejumlah LSM dan aktivis lingkungan menolak RUU Perkelapasawitan masuk dalam Prolegnas 2018, dengan alasan, RUU tersebut tumpang tindih dan bertentangan dengan UU Perkebunan dan PP Gambut.[]

baca juga:

Editor: Juaz

berita terkait

Image

News

Soal Trastuzumab, BPJS Kesehatan Harus Patuhi UU SJSN

Image

News

DPR Minta BPJS Kesehatan Tetap Biayai Obat Trastuzumab

Image

Ekonomi

Menko Darmin Bantah Harga Minyak Sawit RI Murah Karena Kualitasnya Rendah

Image

News

Siap Daftarkan Bacaleg, PDIP Bakal Hadirkan 'Element of Surprise'

Image

Ekonomi

Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Minyak Kelapa Sawit

Image

News

Permohonan Perbaikan Uji UU Pemilu Juga Akan Disidangkan oleh MK

Image

News

Upaya Sisca Dewi ke DPR Terjegal oleh Surat Kaleng

Image

Ekonomi

Analisis Menohok Fahri Hamzah Soal Divestasi Freeport, 'Bikin Mikir' Ulang

Image

News

Jelang Pemilu 2019, APHR Promosikan Toleransi Beragama

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bos PLN Ingatkan Masyarakat, Statusnya Adalah 'Saksi'

"Status saya adalah saksi, karena saya juga mendukung langkah dari KPK, maka saya juga memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan"

Image
Ekonomi

Investasi PLTU Riau-1 yang Tersandung Hukum, Bernilai USD900 Juta

Proyek ini dijalankan konsorsium anak perusahaan PJB, nilai investasinya kira-kira sebesar 900 juta dolar AS

Image
Ekonomi

Ajang TdCC 2018 di Sulteng Pakai Anggaran Patungan

Rata-rata untuk setiap kabupaten bakal menganggarkan kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar

Image
Ekonomi

Saham Industri Terpuruk, Indeks S&P/ASX 200 Turut Terjerembab

Indeks S&P/ASX 200 yang menjadi acuan catatkan penurunan 26,90 poin atau 0,43% pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Nilai Ekspor Papua Alami Penurunan

Nilai ekspor Papua Juni 2018 sebesar USD397,97 juta atau terjadi penurunan 13,25% jika dibandingkan bulan sebelumnya

Image
Ekonomi

WEGE Telah Bukukan Order Book 70,9 Persen dari Target

Perolehan ini belum termasuk rencana perolehan kontrak baru senilai Rp 2,6 triliun di bulan Juli ini.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Negeri Jiran Ditutup Menguat

pada penutupan perdagangan, Senin (16/7), Indeks KLCI catatkan kenaikan sebesar 4,74 poin atau 0,28 persen

Image
Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Satu fraksi keberatan atas RUU Konsultan Pajak yaitu Fraksi PKS dan satu fraksi yakni PAN tidak hadir di rapat Pleno Badan Legislasi.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Singapura Ditutup Melemah

Indeks STI (Straits Times Index) yang catatkan penurunan 0,85 persen pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Bos PLN Cuci Tangan Soal Suap Proyek PLTU Riau-1?

Bos PLN beralasan karena sebab kasus hukum terjadi di pihak sebelah (konsorsium) maka PLN tidak memiliki hak yaitu dipihak konsorsium. Menur

Image
Ekonomi

Ketimpangan Ekonomi Semakin Turun Jadi 0,389

Tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,389.

Image
Ekonomi

Imbas OTT KPK, Proyek PLTU Riau-1 Akan Dihentikan Sementara

Sofyan Basir Mengatakan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut tambang Riau-1 untuk sementara akan dihentikan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Di Rusia Dolar AS Mulai di Jauhi

  2. Tidak Ada Perbankan BUMN yang Beri Pinjaman Inalum Caplok Saham Freeport

  3. Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

  4. Mulai Alihkan Sentimen Perang Dagang, Bursa Dunia Gerak Menghijau

  5. Menteri Basuki Bantah Ambil Alih Proyek Tol DKI

  6. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

  7. Johannes Kotjo, Salah Satu Orang Terkaya RI Tersangka Suap Proyek PLTU

  8. Perum Bulog NTB Optimis Realisasi Pengadaan Beras Lampaui Target

  9. Bursa Saham Tiongkok Dibuka Melemah

  10. Neraca Perdagangan Juni Diramalkan Bakal Surplus

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth