image
Login / Sign Up

Pemerintah dan DPR Perlu Cari Solusi Kelistrikan Nasional

Aji Nurmansyah

Image

Ilustrasi Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLN | INDUSTRY.CO.ID

AKURAT.CO, Pemerintah dan DPR perlu mencari solusi taktis dan strategis terhadap masalah kelistrikan nasional, demikian simpulan sebuah diskusi bertajuk "Reformasi Kelistrikan Nasional".

Direktur Center for Strategic Development Studies (CSDS) Mulyanto menjelaskan bahwa upaya mencari solusi itu dibahas dalam diskusi di Gedung MITI Center, Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/12).

Solusi dimaksud, katanya, terutama setelah terungkapnya surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang menjelaskan kondisi keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

baca juga:

PLN terancam gagal membayar kewajiban utang korporasi karena pendapatan terus menurun, sementara belanja modal meningkat.

Pembicara dalam diskusi itu, yakni Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya Mukhtasor menyatakan bahwa dalam jangka pendek perlu ditinjau ulang realisasi megaproyek pembangkit 35.000 megawatt, disesuaikan dengan tingkat konsumsi dan kemampuan penjualan PLN.

Saat ini, dari 35.800 MW yang direncanakan baru sekitar 3 persen pembangkit yang telah beroperasi.

Kelebihan pasokan akan terus meningkat pada masa akan datang setelah pembangkit-pembangkit listrik lainnya selesai dibangun.

Kondisi ini, katanya, dapat meningkatkan beban keuangan PLN yang luar biasa tinggi, sedang pendapatannya cenderung stagnan.

Di samping perbaikan tata kelola PLN sebagai BUMN agar bekerja lebih efisien dan produktif, mesti dilakukan perubahan kebijakan alokasi APBN yang selama ini untuk menutup defisit.

"Subsidi listrik menyangkut aspek hilir, sementara aspek hulu yang lebih strategis, yakni memperkuat keuangan PLN agar mampu menyediakan dan memasarkan listrik lebih baik dan harga terjangkau," kata Mukhtasor yang juga mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

Kepala Bagian Program pada Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia BPPT, Edi Hilmawan, yang hadir dalam diskusi sepakat perlunya perubahan kebijakan karena listrik terkait hajat hidup rakyat banyak.

Berdasarkan data tahun 2015, jumlah pelanggan PLN tercatat 59 juta, terdiri atas rumah tangga 54,6 juta (92,7 persen), bisnis 2,6 juta (4,5 persen) dan sosial 1,3 juta (2,2 persen).

"Pelanggan di sektor bisnis harus digenjot, karena potensinya amat besar. Saat ini industri besar membuat pembangkit sendiri," kata Edi.

Total penjualan listrik 216,4 TWh, sebagian besar untuk rumah tangga (42 persen), industri (35 persen), dan bisnis (16 persen).

Konsumsi listrik Indonesia 0,786 MWh/kapita masih rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, hampir sama dengan India yang memperlihatkan kenaikan signifikan.

Tingkat konsumsi di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan China (4 MWh/kapita) yang gencar memacu industri, atau dibandingkan rerata dunia (3 MWh/kapita) dan negara-negara maju (9 MWh/kapita).

"Hal itu disebabkan kondisi fisik negara kepulauan serta banyak daerah yang masih terisolasi, sehingga grid interkoneksi di Indonesia sulit terbentuk," kata Edi.

Edi melihat belum saatnya PLN melakukan unbundling (pemisahan proses bisnis) demi menjaga pasokan dan harga terjangkau konsumen.

Privatisasi energi listrik juga berisiko besar karena menyerahkan distribusi dan harga kepada mekanisme pasar bebas.

Ia menyarankan yang penting, PLN fokus pada pembangunan infrastruktur jaringan transmisi sebagai tulang punggung untuk interkoneksi.

"Perlu dipertimbangkan untuk membagi PLN berdasarkan wilayah operasi, seperti di Jepang di bagi dua wilayah pengelolaan listrik," katanya.

Selain diskusi, CSDS juga melakukan kajian intensif terhadap masalah energi nasional, termasuk kelistrikan.

Langkah korporasi Peneliti Senior dan Sekretaris CSDS Uray M. Dani menyimpulkan PLN sebagai BUMN kelistrikan perlu segera melakukan langkah-langkah korporasi untuk mengatasi masalah akut.

Masalah itu, yaitu upaya peningkatan pemanfaatan listrik oleh pengguna untuk meningkatkan produktifitas dan diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi, dan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance).

Pemerintah harus mengambil kebijakan berani untuk mengantisipasi eskalasi masalah keekonomian kelistrikan di masa datang.

"Kebijakan terkait dengan 'supply-demand side management' wajib dievaluasi agar kegiatan usaha kelistrikan dapat tumbuh dengan sehat, termasuk perluasan opsi-opsi kontrak penyediaan kelistrikan di antara para pelaku usaha di bidang ini," katanya.

Kelistrikan merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk menyehatkan kelistrikan nasional perlu tetap berpegang pada konstitusi, tidak sebatas meningkatkan ketahanan energi nasional, namun juga dalam bingkai peningkatan kemandirian, keadilan dan kedaulatan bangsa.

"Bila PLN terancam bangkrut, maka dampaknya pada keuangan negara dan sistem kelistrikan negara. Selanjutnya mengancam ketahanan energi nasional," kata Mukhtasor. []

Editor: Juaz

berita terkait

Image

News

Era Jokowi Wanita Kian Berprestasi, Cawapres Perempuan Perlu Dipertimbangkan

Image

News

Aduh, KPU Kembalikan Berkas Caleg

Image

Ekonomi

DPR Dukung Optimalisasi Kinerja Pajak Untuk Bangun Negeri

Image

News

Banyak Artis Nyaleg, Juliari Batubara Tak Khawatir Tersaingi

Image

News

Demokrat Optimis Raih Kursi DPR RI di Dapil Sulawesi Barat

Image

News

Ketua KPU Sebut Lima Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg DPR RI

Image

Ekonomi

DPR Sarankan Gencarkan Sosialisasi SNI ke UMKM

Image

Ekonomi

Bamsoet Minta Kementan Data Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Image

News

Raih Kemenangan Pileg 2019, PKS Tancap Gas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Harga Meroket Gila-gilaan, Pedagang Ayam di Temanggung Mogok Jualan

unjuk rasa yang dilakukan oleh para pemasok daging ayam ini karena harga ayam hidup terus melonjak

Image
Ekonomi

Kurangi Impor BBM, Pemerintah Perluas Penggunaan Biodiesel

Selain menghemat devisa, pemanfaatan bahan baku lokal tersebut juga bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM)

Image
Ekonomi

Bisnis Hunian Kelas Premium, Sasar Kalangan Menengah Atas Kota Solo

Image
Ekonomi

Pertamina Awasi Ketat Penyaluran BBM Premium di Tiap SPBU

Sanksinya berupa peringatan hingga penghentian distribusi BBM selama dua minggu hingga satu bulan, bahkan bisa sampai pencabutan izin

Image
Ekonomi

BI Prediksi Inflasi Solo Pada Juli Alami Penurunan

BI memprediksi inflasi Solo pada Juli akan mengalami penurunan dibanding inflasi Juni seiring dengan penurunan harga komoditas pokok.

Image
Ekonomi

Infrastruktur Asian Games Kelar 31 Juli Mendatang

Kementerian PUPR sebut infrastruktur Asian Games 2018 baik venue maupun non venue di Jakarta dan Palembang bakal selesai pada 31 Juli 2018

Image
Ekonomi

Harga Bawang di Piru Mulai Turun

Harga bawang merah turun dari Rp46.000 per kg jadi Rp45.000 per kg dan bawang putih dari Rp36.000 per kg menjadi Rp35.000 per kg.

Image
Ekonomi

Harga Makin Tinggi, Pedagang Ayam di Magelang Memilih Tak Berjualan

Kelangkaan pakan ternak pada proses produksi di berbagai tempat mengakibatkan terjadinya kenaikan harga daging ayam di pasaran setempat.

Image
Ekonomi

Realisasi Penerimaan Pajak di Riau-Kepri Baru Mencapai 41 Persen

Minimnya realisasi penerimaan ini terpengaruh kondisi perekonomian Riau yang masih rendah selama semester I 2018.

Image
Ekonomi

Bupati Bogor Akan Libatkan UMKM Kuliner dan Cinderamata dalam Asian Games

ini adalah salah satu cara dimana sebagai media promosi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat UMKM

Image
Ekonomi

BI Lampung Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2018 Masih Cukup Kuat

BI lampung perkirakan pertumbuhan ekonomi setempat pada triwulan III 2018 masih cukup kuat walaupun tidak setinggi triwulan sebelumnya.

Image
Ekonomi

Indofood Berkomitmen Kawal Pawai Obor Asian Games di 7 Daerah Ini

hal itu merupakan perwujudan dari kampanye Indofood Satukan Tekad dan Semangat Indonesia untuk mendukung tim nasional

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Ternyata China Peringkat Teratas Importir Gas Alam Cair 2019, Ini Sebabnya

  2. Semua Pabrik CPO Mukomuko Langgar Aturan Harga TBS

  3. Pemkab Kuantan Singingi Harapkan Harga Karet Naik

  4. Masyarakat Hanya Fokus Cari Untung dan Lupakan Risiko Saat Berinvestasi

  5. Tahun Ini, Jasa Marga Berencana Terbitkan Instrumen Baru

  6. AP I Kantongi Laba Rp1,04 T di Semester I 2018

  7. Trafik Penumpang 13 Bandara Milik AP I Capai 46.560.775 Orang

  8. Pengusaha Tolak Beli Sawit Sesuai Ketetapan Pemerintah

  9. Kota Surakarta Targetkan Pendapatan Pajak Semester-II Rp80 Miliar

  10. Harga Makin Tinggi, Pedagang Ayam di Magelang Memilih Tak Berjualan

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth