image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up

KEK Harus Didorong Untuk Pemerataan Nasional

Rizal Mahmuddhin

Image

Foto udara kawasan industri yang dikelola oleh PT Puradelta Lestari Tbk | INDONESIAHOUSING.CO

AKURAT.CO, Pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) seharusnya didorong guna melakukan pemerataan nasional agar sejumlah daerah dapat mengembangkan tingkat perekonomiannya secara lebih pesat, bukan karena dorongan pihak tertentu.

"Semestinya KEK yang ditetapkan berada di daerah yang memang membutuhkan pemerataan pembangunan dan memiliki potensi," kata Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam dalam rilis di Jakarta, Senin (20/11).

Menurut Ecky, hal tersebut adalah agar insentif serta dana yang dikeluarkan dari alokasi APBN juga dapat benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di setiap pelosok nusantara.

Untuk itu, politisi PKS itu menyatakan ketidaksetujuannya bila ada usulan agar dibuat KEK di dalam daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta, yang termasuk wilayah proyek Meikarta di dalamnya.

Ecky berpendapat bahwa penetapan di daerah yang terdapat proyek properti tersebut bisa menjadi kontraproduktif dan berpotensi merugikan keuangan negara.

"Penetapan wilayah tersebut sebagai KEK justru bertolak belakang dari tujuan KEK itu sendiri, karena sebetulnya wilayah tersebut merupakan daerah yang sudah berkembang pesat dibandingkan daerah lain di Jawa apalagi luar pulau Jawa," katanya.

Menurut dia, potensi kerugian negara itu dapat terindikasi karena KEK bakal memberikan insentif fiskal jor-joran mulai dari "tax holiday", "tax allowance", pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga bea masuk.

Artinya, ujar Ecky, negara juga akan kehilangan pendapatan bila kawasan yang selama ini merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar itu juga ditetapkan sebagai KEK di masa mendatang oleh pemerintah.

"Selain itu pengembangan infrastruktur penunjang KEK juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan infrastruktur," katanya.

Ia mengingatkan bahwa prioritas APBN untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, sehingga sangat disayangkan apabila dana infrastruktur akan tersedot untuk kawasan yang relatif sudah maju.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dikembangkan menjadi kawasan metropolitan, bukan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Intinya kami posisinya tidak harus semua daerah jadi KEK, lagi pula KEK itu kan intinya untuk daerah yang punya potensi berkembang tapi belum berkembang karena belum ada infrastruktur dan dukungan regulasi, kurang insentif," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (6/11).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga diwartakan tengah mengkaji agar kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta statusnya meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus untuk membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara Jakarta dengan Jawa Barat melalui sejumlah fasilitas infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah, yaitu Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga memastikan tidak akan ada insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk KEK, namun pemerintah hanya akan memberikan kemudahan perizinan.[]

baca juga:

Editor: Juaz

berita terkait

Image

News

Alumni UI Deklarasikan Prabowo-Mardani Jadi Capres-Cawapres

Image

Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Image

News

DPR Minta BPJS Kesehatan Tetap Biayai Obat Trastuzumab

Image

News

Siap Daftarkan Bacaleg, PDIP Bakal Hadirkan 'Element of Surprise'

Image

Ekonomi

Genjot Keterlibatan Warga, Kemenkeu Tekankan Skema KPBU dalam Proyek Infrastruktur

Image

News

Upaya Sisca Dewi ke DPR Terjegal oleh Surat Kaleng

Image

News

Ditugasi Urus Jakarta, Anies Ogah Tanggapi Isu Pilpres

Image

News

Belum Ada Partai yang Tawarkan Anies Maju di Pilres 2019

Image

Ekonomi

Analisis Menohok Fahri Hamzah Soal Divestasi Freeport, 'Bikin Mikir' Ulang

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bos PLN Ingatkan Masyarakat, Statusnya Adalah 'Saksi'

"Status saya adalah saksi, karena saya juga mendukung langkah dari KPK, maka saya juga memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan"

Image
Ekonomi

Investasi PLTU Riau-1 yang Tersandung Hukum, Bernilai USD900 Juta

Proyek ini dijalankan konsorsium anak perusahaan PJB, nilai investasinya kira-kira sebesar 900 juta dolar AS

Image
Ekonomi

Ajang TdCC 2018 di Sulteng Pakai Anggaran Patungan

Rata-rata untuk setiap kabupaten bakal menganggarkan kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar

Image
Ekonomi

Saham Industri Terpuruk, Indeks S&P/ASX 200 Turut Terjerembab

Indeks S&P/ASX 200 yang menjadi acuan catatkan penurunan 26,90 poin atau 0,43% pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Nilai Ekspor Papua Alami Penurunan

Nilai ekspor Papua Juni 2018 sebesar USD397,97 juta atau terjadi penurunan 13,25% jika dibandingkan bulan sebelumnya

Image
Ekonomi

WEGE Telah Bukukan Order Book 70,9 Persen dari Target

Perolehan ini belum termasuk rencana perolehan kontrak baru senilai Rp 2,6 triliun di bulan Juli ini.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Negeri Jiran Ditutup Menguat

pada penutupan perdagangan, Senin (16/7), Indeks KLCI catatkan kenaikan sebesar 4,74 poin atau 0,28 persen

Image
Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Satu fraksi keberatan atas RUU Konsultan Pajak yaitu Fraksi PKS dan satu fraksi yakni PAN tidak hadir di rapat Pleno Badan Legislasi.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Singapura Ditutup Melemah

Indeks STI (Straits Times Index) yang catatkan penurunan 0,85 persen pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Bos PLN Cuci Tangan Soal Suap Proyek PLTU Riau-1?

Bos PLN beralasan karena sebab kasus hukum terjadi di pihak sebelah (konsorsium) maka PLN tidak memiliki hak yaitu dipihak konsorsium. Menur

Image
Ekonomi

Ketimpangan Ekonomi Semakin Turun Jadi 0,389

Tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,389.

Image
Ekonomi

Imbas OTT KPK, Proyek PLTU Riau-1 Akan Dihentikan Sementara

Sofyan Basir Mengatakan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut tambang Riau-1 untuk sementara akan dihentikan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Di Rusia Dolar AS Mulai di Jauhi

  2. Tidak Ada Perbankan BUMN yang Beri Pinjaman Inalum Caplok Saham Freeport

  3. Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

  4. Mulai Alihkan Sentimen Perang Dagang, Bursa Dunia Gerak Menghijau

  5. Menteri Basuki Bantah Ambil Alih Proyek Tol DKI

  6. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

  7. Johannes Kotjo, Salah Satu Orang Terkaya RI Tersangka Suap Proyek PLTU

  8. Perum Bulog NTB Optimis Realisasi Pengadaan Beras Lampaui Target

  9. Bursa Saham Tiongkok Dibuka Melemah

  10. Neraca Perdagangan Juni Diramalkan Bakal Surplus

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth