image
Login / Sign Up

ICJR: Pasal 488 RKUHP Dapat Mengkriminalisasi Pasangan di Luar Perkawinan Sah

Yudi Permana

Image

Ilustrasi | Lukman Hakim Naba

AKURAT.CO, Institute for Criminal Justice Reform‎‎ (ICJR) memberikan perhatian khusus terkait tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda yang diarak disepanjang jalan umum, sehingga terlihat kemaluan dari kedua pasangan tersebut. ‎

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono menjelaskan bahwa dalam ‎ketentuan Pasal 488 dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dapat mengkriminalisasi seseorang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Pasalnya, dalam ketentuan pasal tersebut telah rentan memicu terjadinya persekusi oleh masyarakat sekitar, karena tidak jelasnya aturan yang dimaksud.

baca juga:

"Dalam pasal tersebut dimuat ketentuan mengenai “perkawinan yang sah” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diakui, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama," kata Supriyadi dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (14/11).‎

Lebih lanjut dikatakannya bahwa satu-satunya pengaturan yang menyebutkan agama-agama yang diakui oleh negara adalah UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada penjelasan Pasal 1, yang disebutkan terdapat 6 agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

Menurutnya, Undang-undang (UU) tersebut sebenarnya mengakomodir agama, selain keenam agama yang disebutkan di atas. Namun pada praktiknya administrasi pencatatan perkawinan hanya tersedia bagi keenam agama tersebut.

"Aliran agama dan penghayat kepercayaan lain sulit untuk melakukan pencatatan perkawinannya yang berakibat pada lahirnya potensi penilaian bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah," ujarnya. ‎

Sementara, kata dia, bahwa per-Agustus 2017 pihak Disdukcapil Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa terdapat hampir 50% pasangan suami istri di daerahnya yang tidak dicatatkan perkawinannya. Kalau di Gorontalo per 2014 terdapat 9.626 pasangan yang tidak tercatat perkawinannya.

"Jika ketentuan Pasal 488 RKUHP ini disahkan, maka penafsiran “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah” dapat menyasar kelompok rentan yang pemenuhan haknya untuk membentuk keluarga tidak diakomodir oleh negara," ucapnya.

Maka dari itu ia khawatir, ‎masyarakat dan aparat penegak hukum dengan sewenang-wenang dapat menyatakan perkawinan warga penganut kepercayaan tertentu tidak sah, dan menuntutnya dengan pidana.

"Hal ini jelas berdampak buruk bagi sistem hukum pidana dan kembali menimbulkan pertanyaan untuk apa ketentuan pasal ini dirumuskan," imbuhnya. ‎

Selain itu, dikatakan Supriyadi, ‎pada intinya, permasalahan kesusilaan sangat erat kaitannya dengan moral di masyarakat dengan tendensi dan subjektivitas masyarakat mayoritas. ‎

Bagaimana pun juga, lanjut dia, bahwa hukum pidana harus dibuat berdasarkan asas legalitas yang tidak boleh dilanggar, karena yang pertama, hukum pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroatkif/nullum crimen nulla poena sine lege praviae/ lex praeviae). ‎

"Kedua, hukum pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta/ lex scripta)," tuturnya. ‎

Ketiga, lanjut dia, bahwa rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa/ lex certa). Kemudian, keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/ lex stricta).

"Segala jenis aturan terlebih lagi yang menyertakan hukum pidana dengan konsekuensi terlanggarnya hak atas kemerdekaan seseorang harus dirumuskan secara hati-hati dan tidak boleh menimbulkan potensi terjadinya kesewenang-wenangan," pungasnya. []‎

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Presiden Jokowi Akan Bertemu Pimpinan KPK untuk Membahas RKUHP

Image

News

Mahfud MD Berharap KPK Bisa Terus Jadi Lembaga Khusus

Image

News

Polemik RKUHP, KPK Siap Duduk Bersama dengan Presiden

Image

News

Kodifikasi RKUHP Dinilai Tak Jelas

Image

News

Jokowi Bahas RKUHP Bersama KPK Usai Lebaran

Image

News

Bamsoet Pastikan RKUHP Tidak Lemahkan Fungsi dan Tugas KPK

Image

News

Soal Pasal 729 dan 723 RKHUP, KPK: Pembahasan Dilanjut Habis Lebaran

Image

News

Gelar Rakortas Soal RKUHP, Wiranto: Ada Beberapa Pasal yang Perlu Dimatangkan

Image

News

Tak Ada Wewenang KPK yang Disunat Lewat RKUHP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Selain Artis, PKB Juga Calonkan Tiga Menteri di Pileg 2019

Selain itu ia juga menyebutkan ada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi akan maju dari dapil Jakarta Timur, DKI 1.

Image
News

Tommy Soeharto Jadi Caleg Berkarya Dapil Papua

Image
News

Antisipasi Kepadatan, PPP Pilih Daftar Malam Hari

DPP PPP baru menyerahkan daftar Caleg ke KPU di hari terakhir, Selasa 17 Juli 2017 pukul 23.10 WIB.

Image
News

IKADI Imbau Jangan Jadikan Rumah Ibadah untuk Pecah Belah Bangsa

Rumah ibadah hendaknya menebar pesan perdamaian, bukan justru menjadi alat memecah belah.

Image
News

Yusuf Supendi Yakin Perkuat Basis Pemilih PDIP dari Kaum Santri

Politisi PDI Perjuangan Yusuf Supendi yakin bisa memperkuat basis pemilih partai tersebut yaitu kaum santri pada Pemilu 2019.

Image
News

Kapolri: Para Elite Gunakan Kelompok Radikal untuk Kepentingan Politik

"Ketika orang ingin berkuasa terkadang menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang bisa mengorbankan pecahnya negara ini,"

Image
News

Mendagri Lantik Deputi BNPP sebagai Pj Gubernur NTT

Usai pengambilan sumpah jabatan, Pj Gubernur NTT melakukan penandatanganan berita acara dan pakta integritas.

Image
News

Calhaj Kloter 1 Embarkasi Pondok Gede Diberangkatkan ke Arab Saudi

Dari 393 Calhaj itu, Laki-laki berjumlah 169 orang dan 224 lainya perempuan.

Image
News

Bupati Labuhanbatu Diduga Terlibat Suap Penanganan Proyek PUPR di Daerahnya

Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap diduga terlibat kasus suap penanganan proyek PUPR yang tengah bergulir di daerahnya.

Image
News

Nenek 55 Tahun di Makassar Diduga Tewas Ditangan Perampok

Kejadian pertama kali diketahui oleh keponakan korban, Sanneng Daeng Liwang (50).

Image
News

Ucapkan Terima Kasih, Jokowi Minta Babinsa Pantau Terorisme

"Pilkada bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan damai, karena ini berkat kerja keras saudara-saudara semuanya"

Image
News

Resmi Daftar ke KPU, Golkar Yakin Ulangi Kemenangan Pemilu 2019

Lodewijk F Paulus melakukan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

trending topics

terpopuler

  1. Bisa Bangun Mini Market, Kapolri Pertanyakan Asal Uang AKBP Yusuf

  2. Bima Arya: Kira-kira Rasanya Apa Kalau Ini Saya Babat Ke Leher Kalian?

  3. Eks Panglima GAM: Apabila Irwandi Tak Dipulangkan, Kita Harus Siap Angkat Senjata

  4. Hapus Obat Kanker, Jokowi dan Menkes akan Digugat

  5. DPRD Bakal Gunakan Hak Bertanya Terkait Kebijakan Kontroversi Anies-Sandi

  6. Tweet Berbuntut Panjang, Penyelam Inggris Gugat Elon Musk

  7. Wali kota Jaktim Dipensiunkan Lewat WA, Sandiaga: Itu Cara Zaman Now

  8. Fadli Digambarkan seperti Sales Gara-gara Sebut Pemimpin Planga Plongo Bikin Terpuruk

  9. Sedikitnya 5 Meninggal dan Ribuan Dilarikan Rumah Sakit akibat Gelombang Panas di Jepang

  10. Polda Sumut Berhasil Ringkus Agen Judi Bola Piala Dunia

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Image
Ujang Komarudin

Mencari Cawapres Ideal

Image
Iwan Setiawan

Membaca Kiprah #2019GantiPresiden Jelang Pilpres

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan