image
Login / Sign Up

ICJR: Tindak Pidana Kesusilaan pada Ranah Privat Tidak Diatur UU

Yudi Permana

Image

Kapolresta Tangerang, AKBP M. Sabilul Alif saat memberikan keterangan pada wartawan, Senin (13/11). | AKURAT.CO/Miftahul Munir

AKURAT.CO, ‎Institute for Criminal Justice Reform‎‎ (ICJR) mengecam keras tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda.

Para warga secara brutal dan tanpa wewenang mengarak perempuan, bahkan tak segan-segan untuk mempertontonkan kemaluan korban di depan umum.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono menjelaskan, ‎bahwa hingga saat ini, peraturan perundang-undangan Indonesia sama sekali tidak mengatur adanya tindak pidana kesusilaan pada ranah privat dalam ruang tertutup.

baca juga:

"Dan dilakukan dengan konsen atau persetujuan antar para pihak yang terlibat, sehingga apa yang dilakukan oleh warga Cikupa tersebut telah melanggar hak atas privasi pasangan yang bersangkutan, dan dilakukan tanpa hak dan wewenang apapun," kata Supriyadi dalam pernyataan tertulis yang diterima AKURAT.CO, di Jakarta, Selasa (14/11). ‎

Padahal, kata dia, seperti diketahui tidak ada perbuatan apapun terkait dengan kesusilaan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Tindakan warga yang main hakim sendiri atau persekusi tersebut dapat diganjar dengan pidana berlapis.

"Salah satunya Tindak Pidana Kesusilaan di depan umum Pasal 282 ayat (1) KUHP dan Pasal 35 UU Pornografi tentang menjadikan orang lain objek atau model yang bermuatan pornografi. Namun sayangnya justru kembali berpotensi menyerang korban," ujarnya. ‎

Ia juga mengatakan bahwa ‎fakta tersebut kembali mengingatkan semua pihak tentang pentingnya mengatur norma kesusilaan secara hati-hati, karena jangan sampai pengaturan tindak pidana menjadi eksesif yang tidak hanya untuk mengatasi permasalahan kejahatan, namun juga digunakan sebagai pengontrol masalah moral masyarakat yang tidak relevan untuk dilindungi.

"Hukum pidana seharusnya bersifat ultimum remedium," sambungnya. ‎

Sementara tentang pengaturan yang berpotensi menghadirkan persekusi dapat terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR di Parlemen.

"Beberapa pasal dalam RKUHP, khsusunya mengenai tindak pidana kesusilaan, lantas menghadirkan potensi terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh warga masyarakat," ucapnya. ‎

Lebih lanjut dikatakannya, ‎pertama bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) RKUHP yang mengatur perluasan asas legalitas hukum pidana di Indonesia. Dimana dalam pasal ini hukum yang hidup di masyarakat menetukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Hal tersebut, lanjut dia, jelas menimbulkan celah hukum yang sangat multi tafsir dan melahirkan potensi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri.

"Dan secara jelas melanggar asas hukum pidana itu sendiri, dimana norma hukum pidana harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti apa yang dibaca (lex stricta) dan tidak multitafsir (lex certa)," tuturnya. ‎

Supriyadi menambahkan, dalam rangka mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat yang sifatnya sangat dinamis, subjektif, dan sangat bergantung pada konsep yang mayoritas akan melahirkan norma hukum yang tidak jelas yang melanggar fungsi hukum pidana itu sendiri, untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara.‎

Kedua, lanjut dia, bahwa ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e RKUHP yang memberikan definisi luas mengenai tindak pidana zina. Dimana zina diartikan, termasuk didalamnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

"Dalam Pasal 484 ayat (2) dijelaskan bahwa tindak pidana ini dapat dituntut jika adanya pengaduan dari suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar. Lagi-lagi ketentuan ini justru menghadirkan potensi main hakim sendiri, karena adanya “pihak ketiga yang tercemar” yang diperbolehkan untuk melakukan penuntutan," paparnya. ‎

Unsur ini, menurut dia, sangat multitafsir dan tidak ada penjelasan spesifik mengenai “pihak ketiga yang tercemar”, terlebih lagi unsur inti pada ketentuan ini, yaitu “persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah” dan akan rentan disalahgunakan.

"Ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e yang hanya memberi batas terjadinya persetubuhan secara potensial justru dapat menyasar korban-korban perkosaan dengan pembuktian yang cukup sulit," tegasnya. ‎

"Lantas aparat penegak hukum akan menggunakan ketentuan pasal ini, yang mana mereka tidak perlu membuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga relatif lebih mudah pembuktiannya dan lantas berpotensi mengkriminalisasi korban," tandasnya. []‎

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Buru Peremas Payudara, Polres Depok Bentuk Tim Khusus

Image

Hiburan

Gunakan Atribut Kepolisian di Film 22 Menit, Ario Bayu 'Kewalahan'

Image

Hiburan

Berpangkat AKBP di 22 Menit, Ario Bayu Banyak Dibantu Polisi

Image

News

Bisa Bangun Mini Market, Kapolri Pertanyakan Asal Uang AKBP Yusuf

Image

News

Pencurian Minimarket di Babel Diduga Modus Lama dan Jaringan

Image

News

Polisi Gadungan di JLNT Casablanca Masih Diperiksa Polda Metro Jaya

Image

News

Gundukan Tanah Dikerubungi Lalat, Setelah Dikorek Terlihat Kepala Bayi

Image

News

Piala Dunia 2018.

Penyusup di Final Piala Dunia Masih Ditahan Polisi

Image

News

Polsek Tambora Sebar Wajah DPO Narkoba dan Tawuran

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Yusuf Supendi Yakin Perkuat Basis Pemilih PDIP dari Kaum Santri

Politisi PDI Perjuangan Yusuf Supendi yakin bisa memperkuat basis pemilih partai tersebut yaitu kaum santri pada Pemilu 2019.

Image
News

Kapolri: Para Elite Gunakan Kelompok Radikal untuk Kepentingan Politik

"Ketika orang ingin berkuasa terkadang menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang bisa mengorbankan pecahnya negara ini,"

Image
News

Mendagri Lantik Deputi BNPP sebagai Pj Gubernur NTT

Usai pengambilan sumpah jabatan, Pj Gubernur NTT melakukan penandatanganan berita acara dan pakta integritas.

Image
News

Calhaj Kloter 1 Embarkasi Pondok Gede Diberangkatkan ke Arab Saudi

Dari 393 Calhaj itu, Laki-laki berjumlah 169 orang dan 224 lainya perempuan.

Image
News

Bupati Labuhanbatu Diduga Terlibat Suap Penanganan Proyek PUPR di Daerahnya

Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap diduga terlibat kasus suap penanganan proyek PUPR yang tengah bergulir di daerahnya.

Image
News

Nenek 55 Tahun di Makassar Diduga Tewas Ditangan Perampok

Kejadian pertama kali diketahui oleh keponakan korban, Sanneng Daeng Liwang (50).

Image
News

Ucapkan Terima Kasih, Jokowi Minta Babinsa Pantau Terorisme

"Pilkada bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan damai, karena ini berkat kerja keras saudara-saudara semuanya"

Image
News

Resmi Daftar ke KPU, Golkar Yakin Ulangi Kemenangan Pemilu 2019

Lodewijk F Paulus melakukan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Image
News

Polres Rejang Lebong Ringkus Seorang Penyalahguna Narkoba Jenis Sabu

Kepolisian Resor Rejang Lebong, Polda Bengkulu menangkap seorang pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu di daerah ini.

Image
News

Golkar Sumbar Rangkul Mantan Kepala Daerah untuk Maju di Pileg 2019

DPD Partai Golkar Sumatera Barat merangkul mantan kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten di provinsi ini untuk maju dalam Pileg 2019.

Image
News

Delapan Partai di Kepri Klaim Sudah Penuhi Kuota Perempuan

Delapan dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 memenuhi kuota perempuan bakal caleg yang didaftarkan di KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Image
News

Setor Caleg, Gerindra Bawa Berkas Bertulis 2019 Prabowo Presiden

Partai Gerindra mendaftarakan Bakal calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (17/7).

trending topics

terpopuler

  1. Bisa Bangun Mini Market, Kapolri Pertanyakan Asal Uang AKBP Yusuf

  2. Bima Arya: Kira-kira Rasanya Apa Kalau Ini Saya Babat Ke Leher Kalian?

  3. Eks Panglima GAM: Apabila Irwandi Tak Dipulangkan, Kita Harus Siap Angkat Senjata

  4. Hapus Obat Kanker, Jokowi dan Menkes akan Digugat

  5. DPRD Bakal Gunakan Hak Bertanya Terkait Kebijakan Kontroversi Anies-Sandi

  6. Tweet Berbuntut Panjang, Penyelam Inggris Gugat Elon Musk

  7. Sekda DKI Tampik Tudingan Perombakan SKPD Dilakukan Tak Transparan

  8. Wali kota Jaktim Dipensiunkan Lewat WA, Sandiaga: Itu Cara Zaman Now

  9. Prasetyo Tantang Pemprov DKI Tutup PT DLTA

  10. Fadli Digambarkan seperti Sales Gara-gara Sebut Pemimpin Planga Plongo Bikin Terpuruk

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Image
Ujang Komarudin

Mencari Cawapres Ideal

Image
Iwan Setiawan

Membaca Kiprah #2019GantiPresiden Jelang Pilpres

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan