image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up

Ini Syaratnya Bila Perbankan Ingin Jadi Penerima Dana Haji

Denny Iswanto

Geliat Ekonomi Syariah

Image

Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah para awak media, dalam acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-4 di Surabaya, Jumat (10/11). | AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tengah memberikan persyaratan yang tegas bagi calon Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), meskipun pada saat ini sudah ada 17 bank yang dipercaya Kementerian Agama (Kemenag) untuk menerima dana haji.

"Karena pada tahun 2022 pihaknya menargetkan dana kelolaan haji ini bisa mencapai Rp155,4 triliun. Sehingga target kami bank-bank itu harus bisa mendapatkan target 400.000 jemaah baru per tahun. Sekarang masih 300.000an," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu saat konferensi pers dalam acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-4 di Surabaya, Jumat (10/11)

Sehingga pihak perbankan bila ingin menjadi BPS-BPIH dan menjadi mitra BPKH di tahun 2018 dimana semua kewenangan pengelolaan dana haji berada di pihak BPKH harus mengikuti seleksi. Perbankan yang sebelumnya telah menjadi BPS-BPIH, juha tetap harus melakukan seleksi ulang hingga Desember 2017.

baca juga:

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M, ada 17 bank yang ditetapkan sebagai BPS-BPIH.

Bank terpilih tersebut terdiri dari enam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Panin Syariah.

Sementara, sebelas bank lainnya adalah bank umum nasional yang memiliki unit usaha syariah yaitu BTN, Bank Permata, Bank CIMB-Niaga, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumut, BPD DKI, BPD Jateng, BPD Jatim, BPD Riau, BPD Sumselbabel, Bank Nagari, dan Bank Aceh.

"Dana haji yang sangat besar ini dikelola oleh 17 bank, dan sedang dalam proses seleksi untuk mendapatkan status bank penerima setoran per tahun akan datang. Mau harus memenuhi persyaratan sebagai bank yang sehat, dan punya kemampuan teknologi informasi, memiliki banyak jemaah haji dan umrah, dan memiliki program perhajian," tutur Anggito.

Selain itu, Perbankan calon BPS-BPIH, produk simpanannya harus dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menggunakan akad, bisa mengusahakan virtual account, mampu mengembangkan produk, serta jaringan dan jangkauan jemaah yang luas.

"Karena dana haji itu terkumpul semua atas nama rekening Menteri Agama, dan akan pindah ke BPKH pada akhir tahun ini. Kalau dikumpulkan semua maka akan melebihi jaminan LPS. Maka perlu ada satu rekening, tapi rekening qq nya atas nama jamaah. Sehingga uang tersebut harus dijamin oleh LPS. Jadi bank wajib menyediakan virtual account. Tidak hanya dalam informasi, tapi jamaah yang belum berangkat akan dapatkan virtual account," jelasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini juga mengatakan bahwa perbankan wajib untuk mengembangkan produknya, tidak hanya deposito atau giro tapi pembiayaan yang dapat dikategorikan untuk investasi lainnya. []

Editor: Juaz

berita terkait

Image

News

Musim Haji 2018

Kemenag: Gelang Calon Jamaah Haji Dilengkapi Kode QR

Image

News

Ibadah Haji 2018

Tahun Ini, Jumlah Calon Jemaah Haji dari Embarkasi Surakarta Meningkat

Image

News

Ibadah Haji 2018

Kabupaten Bengkalis Akan Berangkatkan 230 Calon Jamaah Haji

Image

News

Musim Haji Tahun Ini, Kemenag Siapkan Aplikasi Haji Pintar

Image

News

Gawat, Hampir Separuh Jemaah Haji Semarang, Lansia Beresiko Tinggi

Image

Ekonomi

Hari ini, Persiapan Layanan Penerbangan Haji Dimulai

Image

News

Jamaah Haji Embarkasi Balikpapan Diberangkatkan 27 Juli

Image

News

Ratusan Calon Haji Pangkalpinang Siap Diberangkatkan

Image

News

Masjid Disusupi Paham Radikal, Bamsot Minta Komisi VIII Raker dengan Kemenag

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bos PLN Ingatkan Masyarakat, Statusnya Adalah 'Saksi'

"Status saya adalah saksi, karena saya juga mendukung langkah dari KPK, maka saya juga memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan"

Image
Ekonomi

Investasi PLTU Riau-1 yang Tersandung Hukum, Bernilai USD900 Juta

Proyek ini dijalankan konsorsium anak perusahaan PJB, nilai investasinya kira-kira sebesar 900 juta dolar AS

Image
Ekonomi

Ajang TdCC 2018 di Sulteng Pakai Anggaran Patungan

Rata-rata untuk setiap kabupaten bakal menganggarkan kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar

Image
Ekonomi

Saham Industri Terpuruk, Indeks S&P/ASX 200 Turut Terjerembab

Indeks S&P/ASX 200 yang menjadi acuan catatkan penurunan 26,90 poin atau 0,43% pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Nilai Ekspor Papua Alami Penurunan

Nilai ekspor Papua Juni 2018 sebesar USD397,97 juta atau terjadi penurunan 13,25% jika dibandingkan bulan sebelumnya

Image
Ekonomi

WEGE Telah Bukukan Order Book 70,9 Persen dari Target

Perolehan ini belum termasuk rencana perolehan kontrak baru senilai Rp 2,6 triliun di bulan Juli ini.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Negeri Jiran Ditutup Menguat

pada penutupan perdagangan, Senin (16/7), Indeks KLCI catatkan kenaikan sebesar 4,74 poin atau 0,28 persen

Image
Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Satu fraksi keberatan atas RUU Konsultan Pajak yaitu Fraksi PKS dan satu fraksi yakni PAN tidak hadir di rapat Pleno Badan Legislasi.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Singapura Ditutup Melemah

Indeks STI (Straits Times Index) yang catatkan penurunan 0,85 persen pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Bos PLN Cuci Tangan Soal Suap Proyek PLTU Riau-1?

Bos PLN beralasan karena sebab kasus hukum terjadi di pihak sebelah (konsorsium) maka PLN tidak memiliki hak yaitu dipihak konsorsium. Menur

Image
Ekonomi

Ketimpangan Ekonomi Semakin Turun Jadi 0,389

Tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,389.

Image
Ekonomi

Imbas OTT KPK, Proyek PLTU Riau-1 Akan Dihentikan Sementara

Sofyan Basir Mengatakan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut tambang Riau-1 untuk sementara akan dihentikan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Di Rusia Dolar AS Mulai di Jauhi

  2. Tidak Ada Perbankan BUMN yang Beri Pinjaman Inalum Caplok Saham Freeport

  3. Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

  4. Mulai Alihkan Sentimen Perang Dagang, Bursa Dunia Gerak Menghijau

  5. Menteri Basuki Bantah Ambil Alih Proyek Tol DKI

  6. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

  7. Perum Bulog NTB Optimis Realisasi Pengadaan Beras Lampaui Target

  8. Johannes Kotjo, Salah Satu Orang Terkaya RI Tersangka Suap Proyek PLTU

  9. Bursa Saham Tiongkok Dibuka Melemah

  10. Neraca Perdagangan Juni Diramalkan Bakal Surplus

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth