Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

UU KPK Baru Disahkan DPR, Jaksa Agung Sebut Pemberantasan Korupsi Makin Kuat

Aricho Hutagalung

UU KPK Baru Disahkan DPR, Jaksa Agung Sebut Pemberantasan Korupsi Makin Kuat

Jaksa Agung HM Prasetyo saat mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10). Raker tersebut membahas evaluasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pengawasan internal dan pembinaan di tubuh kejaksaan, penjelasan mengenai kasus-kasus yang menarik perhatian publik baik pidana umum maupun tindak pidana khusus. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menilai pengesahan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi suatu langkah penguatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian

Jaksa Agung H.M Praseteyo mengatakan bahwa dalam hal pengesahaan UU pemberantasan korupsi tersebut, KPK juga harus melibatkan lembaga-lembaga lain untuk saling bersinergi.

"Kalau kasus korupsi ini kita perlu bersinergi dengan KPK dengan Polri dengan Kejaksaan. Termasuk melibatkan institusi lain PPATK, BPK, dan sebagainya termasuk masyarakat," kata Prasetyo, di kawasan Kejagung RI, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

baca juga:

Prasetyo juga mengatakan bahwa dengan merevisi UU KPK ini maka akan terpenuhi unsur ceck and balance dan penegakan hukum yang lebih sehat.

"Sehingga nantinya melahirkan Praduga yang patut didengar dan patut untuk dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan undang-undang," katanya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT) Zaennurraman mengakatan revisi undang-undang pemberantasan korupi akan melemahkan dan kehilangan indepensi KPK, karena penyidik nanti berasal dari pihak Kepolisian. 

"Menurut revisi uu ini penyelidik itu berasal dari kepolisian, kejaksaan. Artinya tidak ada lagi penyidik independen," kata dia.

Kemudian dari sisi penuntutan KPK harus berkordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya dalam hal ini kejaksaan agung," sambungnya.

Selain itu, Zaennur mengatakan adanya dewan pengawas KPK akan memperlambat kinerja KPK yang selama ini harus dituntut kerja cepat dalam melakukan Operasi.

"Izin-izin itu [Dari Dewan Pengawas] tidak diperlukan oleh KPK. Kenapa? karena KPK bekerja membutuhkan kecepatan," ujarnya.

Dia menambahkan KPK selama ini sudah diawasi tetapi mekanismenya berbeda dengan lembaga lainnya. KPK sebagai institusi independen itu diawasi dengan mode pengambilan keputusan kolektif kolegial oleh para mayoritas dari pimpinan. Jadi keputusan bisa diambil jika disetujui oleh mayoritas dari pimpinan KPK.

Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Undang-undang yang baru disahkan ini masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, ada yang menilai menguatkan namun ada pula yang menuding revisi ini malah melemahkan KPK.

Berikut ini poin-poin yang telah disepakati DPR-Pemerintah dan dianggap dapat melemahkan KPK.

 1. KPK rumpun Eksekutif.

Dalam pasal 1 Revisi UU KPK, dimenyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang dan dalam pelaksanannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Status Pegawai KPK

Tercantum dalam pasal 1 ayat 7, di mana pegawai KPK akan menjadi Aparatur Sipil Negara/ASN. Hal ini dikhawatirkan akan membuat kinerja lembaga menurun karena bisa dikontrol oleh pemerintah sebagai pegawai negeri.

3. Proses Penyadapan

Di dalam pasal 12B disebutkan penyadapan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas, di mana izin itu harus diberikan Dewan Pengawas paling lambat 1x24 jam.

Sedangkan penyadapan dapat dilakukan selama enam bulan dan dapat diperpanjang. Ketentuan ini untuk lebih menjunjung hak asasi manusia.

4. Pembentukan Dewan Pengawas

Dalam pasal 37A disebutkan dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, maka dibentuk Dewan Pengawas yang merupakan lembaga nonstruktural.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang dan memegang jabatan selama empat tahun serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dalam Pasal 37B dijelaskan tugas Dewan Pengawas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi atau tidak memberi izin atas kerja penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan oleh KPK termasuk mengevaluasi kinerja pimpinan KPKsetiap satu tahun.

Sementara dalam pasal 37E disebutkan Ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan Presiden. Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah pusat dan masyarakat.

Selanjutnya Presiden akan menyampaikan nama calon Dewan Pengawas sebanyak dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan, kepada DPR. DPRkemudian memilih dan menetapkan lima calon yang dibutuhkan.

5. Kewenangan penghentian perkara atau SP3

Diatur dalam pasal 40 ayat 1, DPR mengusulkan penghentian penyidikan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun jika penyidikan tak selesai. Namun presiden mengusulkan memperpanjang menjadi dua tahun.

Sebelumnya seluruh Fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KPK menjadi UU. namun tiga fraksi yakni Gerindra, PKS, Demokrat memberikan catatan terkait UU KPK hasil revisi ini.[]

 

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Kinerja Satu Tahun Jaksa Agung, Program Tabur 31.1 Berhasil Tangkap 101 Buronan

Image

News

Kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin Dinilai Memuaskan

Image

Ekonomi

Sinergi Pertamina dan KPK, Pastikan Program Strategis Lancar

Image

News

Staf Ahli ST Burhanuddin Diperiksa Penyidik Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Image

News

Soal Uang 10 Juta USD untuk Pejabat Kejagung dan Hakim MA, Ini Jawaban Pinangki

Image

News

Bacakan Eksepsi, Jaksa Pinangki Kembali Ungkit Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali

Image

News

Kaitkan ST Burhanudin dan Hatta Ali, Pinangki Sebut Fitnah

Image

News

Febri Diansyah Pastikan Tak Akan Tinggalkan KPK Walau Sudah Resign

Image

News

Kejagung Bantah ST Burhanuddin Terlibat Penerbitan Fatwa MA Bebaskan Djoko Tjandra

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Hiburan

Maia Estianty Ungkap Irwan Mussry Tak Pernah Beri Surprise Namun Romantis

Maia Estrianty menilai Irwan Mussry sosok lelaki yang sederhana dan tidak mau ribet.

Image
Hiburan

Dua Tahun Menikah, Maia Estianty Sebut Irwan Mussry Suami Terbaik Sedunia

Dua tahun menikah, Maia Estianty - Irwan Mussry belum dikaruniai anak.

Image
Hiburan

7 Potret Cantik Shin Ye-eun, Aktris Bertalenta yang Bintangi More Than Friends

Kecantikan Shin Ye-eun memang bikin penggemar terpesona, ya. Siapa yang sudah nonton drama terbarunya?

Image
Hiburan

Kerja Saat Anniversary Pernikahan, Maia Estianty Minta Maaf ke Suami

Maia Estianty dan Irwan Musry mengelar akad nikah di Masjid Camii, Tokyo, Jepang, pada 29 Oktober 2018.

Image
Hiburan

Sudah Mualaf, DJ Katty Butterfly Ditanya Ibunya Soal Makan Daging Babi

DJ Katty Butterfly dipacarari pesinetron Aiman.

Image
Hiburan

7 Potret Terbaru Uhm Hyun-kyung di Man in a Veil, Kian Memesona!

Ia mengawali karier sebagai model sejak tahun 2005 silam

Image
Hiburan

7 Potret Transformasi Sherina Munaf, Bukti Imut Sejak Kecil

Kabar bahagia buat para penggemar film 'Petualangan Sherina', film tersebut akan dibuat sekuel dan versi animasinya

Image
Hiburan

Ini Sebabnya El Rumi Nangis Sesunggukan Lihat Maia Estianty Nikah

El Rumi, salah satu anak Ahmad Dhani yang disekolahkan Maia Estianty ke luar negeri.

Image
Hiburan

Pernah Hidup Susah, Selebgram Miss Cindy Dagang Gado-Gado untuk Bayar Utang

Waktu miskin, Selebgram Cindy mengaku pernah dilecehkan banyak orang.

Image
Hiburan

Bungkam Ditanya Persiapan Pernikahan, Ivan Gunawan: Temanya Doain Saja

Ivan Gunawan menolak diwawancarai soal pernikahan karena khawatir batal nikah.

terpopuler

  1. Teror di Gereja Prancis: Paus Fransiskus hingga Pemimpin Dunia Ramai-ramai Mengutuk Serangan

  2. Sosok AKP Agung, Ikut Tangani Kasus Penistaan Agama Ahok

  3. Gara-gara Macron, 5 Produk Prancis ini Kena Boikot Banyak Negara

  4. Begal Sedang Naik Daun di Jakarta, Dishub DKI: Naik Sepeda Jangan Bawa Barang Berharga

  5. Doa Ketika Rezeki Terasa Seret

  6. Masyarakat Diharapkan Bersabar, Vaksinasi Covid-19 Batal Dilakukan Dalam Waktu Dekat

  7. Bukan iPhone atau Samsung, Ini HP Android 5G Paling Tangguh

  8. Indonesia Resmi Keluarkan Surat Kecaman untuk Presiden Prancis

  9. Jarang Tersorot, 5 Potret Wulandari Ibunda Jessica Iskandar yang Kece Abis

  10. Sahabat Ngaku Kecewa, Ivan Gunawan: Buat Apa Posting di Sosmed?

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Dr. Akhmad Shunhaji, M.A.

Respon Quranik terhadap Pola Pembelajaran di Masa Pandemi

Image
UJANG KOMARUDIN

Degradasi Legitimasi Jokowi

Image
Achsanul Qosasi

Berkoperasi dalam Pandemi

Image
Egy Massadiah

Menyapa Pohon, Menjaga Alam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

Sosok AKP Agung, Ikut Tangani Kasus Penistaan Agama Ahok

Image
Ekonomi

Biar Berkah, Pelajari Kiat Jadi Pedagang Cemerlang Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW

Image
News

5 Potret Terbaru Ganjar Pranowo, Makin Gagah dengan Kumis dan Brewok