image
Login / Sign Up

Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh Masih Banyak Kendala

Bayu Primanda

Image

Ilustrasi - Korupsi | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO Koordinator Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha menyatakan di Provinsi Aceh masih terkendala dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

"Di Aceh, kami punya banyak kendala. Misalnya, untuk pengadaan barang dan jasa walaupun dia secara organisasi sudah mandiri tetapi orang di dalam yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu belum sepenuhnya menjadi pegawai negeri sehingga masih ada risiko intervensi dari pihak-pihak yang lain," ujar Asep dalam diskusi di gedung KPK, Jakarta, Rabu(11/7).

KPK baru saja menetapkan empat tersangka tindak pidana korupsi suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

baca juga:

Empat tersangka itu dalah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

"Kemudian juga misalnya, kami mensyaratkan supaya pengumuman untuk paket-paket pengadaan itu agar dilaksanakan tepat waktu, ini pun belum mampu dilaksanakan karena mungkin kapasitas SDM dan lain-lain," tutur Asep.

Sementara untuk pengelolaan APBD, kata Asep, Provinsi Aceh sebenarnya sudah mempunyai sistem perencanaan.

"Namun, dalam praktiknya misalnya untuk anggaran Tahun 2018 kemarin ada masalah adanya ketidaksepakatan antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sehingga kemudian terjadilah untuk anggaran Pemerintah Aceh Tahun 2018 tidak dikeluarkan perda tetapi pergub. Jadi, sistem ini sudah ada tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sistemnya tidak maksimal," ujarnya.

Demikian juga, lanjut dia, bahwa mulai 2018 kebijakan terkait dana otonomi khusus tersebut berubah.

"Yang tadinya ada di masing-masing kabupaten dan kota, sekarang dana otonomi khusus ini dipusatkan di provinsi," ungkapnya.

Sedangkan untuk Kabupaten Bener Meriah, ia menyatakan bahwa daerah tersebut sama sekali tidak mempunyai sistem informasi yang memadai.

"Hampir semua aktivitas pengadaan, pelayanan itu dilakukan manual. Satu-satunya yang mereka punya sistem keuangan yang dibuat BPKP sehingga risiko korupsi besar," kata dia.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

KPK pun telah menahan empat tersangka itu di empat lokasi yang berbeda selama 20 hari ke depan masing-masing Irwandi Yusuf di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK, Ahmadi di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Hendri Yuzal di Ritan Polres Jakarta Pusat, dan T Syaiful Bahri Rutan Polres Jakarta Selatan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[]

Editor: Iwan Setiawan

berita terkait

Image

News

Zumi Zola Menampik Dapat Bocoran Soal OTT KPK

Image

News

KPK: Sumber Daya Alam di Papua Barat Rawan Dikorupsi

Image

News

Vonis Hakim Terhadap Syafruddin Temenggung Jadi Tolak Ukur Kepastian Hukum

Image

News

Zumi Zola Dapat Bocoran OTT Sejak Tahun 2016

Image

News

Sidang Lanjutan Zumi Zola, Jaksa KPK Datangkan Pimpinan DPRD Jambi

Image

News

Masalahkan Teknis Pelaksanaan Mutasi, Lima Pimpinan KPK Digugat Pegawainya

Image

News

Kombes Pol Panca Putra Gantikan Aris Budiman sebagai Dirdik KPK

Image

News

Penjelasan Ketua KPK Terkait Foto Direktur Penindakan dengan TGB

Image

News

KPK Klarifikasi Komunikasi Mekeng dengan Tersangka Eni Saragih

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

12 Orang Pecandu Sabu Diperiksa Satres Narkoba Polres Surakarta

Sebelumnya, mereka ditangkap di tempat berbeda di wilayah Solo, kegiatan Operasi Antik Candi 2018 dalam 20 hari terakhir ini

Image
News

Zumi Zola Menampik Dapat Bocoran Soal OTT KPK

Tapi Zumi sempat mengancam kepada sejumlah anggota DPRD soal adanya OTT KPK

Image
News

Unjuk Rasa di depan Kantor DPRD Sumut Berhasil Dibubarkan

Meski demikian, sejumlah aparat masih melakukan penjagaan di lokasi

Image
News

Longsoran Lereng Lawu Merusak Lahan Warga di Ngawi

Penyebab lonsor diduga karena dipicu oleh struktur tanah lereng Gunung Lawu yang labil akibat resapan air irigasi.

Image
News

Oesman Sapta Laporkan KPU ke Bawaslu

KPU yang dinilai melanggar pasal 28 UUD 1945 terkait dengan kebebassan hak warga negara Indonesia dari perlakuan yang bersifat diskriminatif

Image
News

Ganjar: Laporkan Bila Ada Pihak yang Menjanjikan Diterima PNS

Oleh karenanya masyarakat diharap bisa waspada

Image
News

Ini Dia Deretan Nama Tim Pemenangan Prabowo-Sandi

Image
News

Oknum PKH Gadungan Harus Dihukum Berat

Karena banyak dari para oknum yang justru meminta bayaran dari para keluarga yang didatanginya

Image
News

Resmi Ditetapkan KPU Sebagai Capres-Cawapres, Kubu Prabowo-Sandi Belum Serahkan Struktur BPN

Namun, pastinya tim BPN Prabowo-Sandi berjumlah kurang lebih 800 orang

Image
News

BMKG Kabarkan akan Turun Hujan Sepanjang Hari Ini

Sejumlah wilayah di Indonesia termasuk ibukota juga akan terdampak hujan

trending topics

terpopuler

  1. Stop Sunat Anak Perempuan, Itu Salah Satu Bentuk Kekerasan Anak!

  2. Dikenal Sopan, 5 Foto Artis di Medsos Ini Jadi kontroversi

  3. Anggaran Rp1,2 Triliun PMD PD PAM Jaya Ditolak, Anies: Saya Minta untuk Rakyat Bawah

  4. Penyewaan Gudang Import Beras, Raja Juli Antoni: Jokowi akan Pertemukan Kedua Pihak

  5. Yenny Wahid Kirim 12 Nama yang Masuk Struktur BPN Prabowo-Sandi

  6. 8 Pejabat Eselon II Tak Indahkan Panggilan Anies Baswedan

  7. Kritik HNW Sebut Sandiaga Ulama, Cholil: Jangan Terlalu Umbar Kata Ulama Ustaz

  8. Ada Anggaran Dicoret DPRD, Pengamat: OK OCE Adalah Program Minim Persiapan

  9. Yuan Mulai Gencet Dolar AS

  10. 10 Potret Hangat Al Ghazali dengan Sang Ibunda Maia, Kasih Ibu Sepanjang Masa

fokus

Dari Indonesia untuk Dunia
Kearifan Ekonomi Lokal Baduy
Pray for Lombok

kolom

Image
Ujang Komarudin

Berebut Dukungan Ulama

Image
Agnia Addini

KOHATI dan Generasi Perempuan Indonesia Berkualitas

Image
Metik Marsiya

Membaca Aura Jokowi: Dulu, Sekarang dan Saat Akan Hadapi Pilpres 2019

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Larangan Eks Koruptor Nyaleg Ditolak MA, Bukti KPU Lampaui Kewenangan

Wawancara

Image
Ekonomi

Blak-blakan Strategi UUS Sinarmas dalam Tabungan Haji Hingga Rencana Spin Off

Image
Olahraga

Antoine Griezmann

"Saya Bertahan di Atletico Tidak karena Uang"

Image
Ekonomi

Layanan PLB BSA Logistik Makin Ekspansif

Sosok

Image
Ekonomi

Berawal dari Girlband, Victoria Beckham Jadi Pengusaha Fesyen Kelas Atas

Image
Gaya Hidup

Cerita Pahit Yudha Tri Aditya, si Badut Sirkus yang Menjadi Atlet Trampolin

Image
Ekonomi

Kwik Kian Gie, Politisi PDI dan Mantan Menteri Ekonomi yang Merapat ke Prabowo-Sandi