image
Login / Sign Up

Duplikasi Pengaturan di RKUHP Dinilai Buka Peluang Korupsi Dagang Pasal

Muslimin

Image

Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan tanggapan RKUHP yang saat ini digodok DPR | AKURAT.CO/Muslimin

AKURAT.CO, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR dan Pemerintah untuk memastikan penguatan pemberantasan korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aktivis Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI)  FH UI, Andry S. menilai, RKUHP yang saat ini dibahas belum sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi. Selain itu, terdapat dua penggunaan dua Undang-Undang dengan duplikasi dan delik yang sama persis namun ancaman pidana berbeda.

Maka, kata Andry, akan membuka peluang aparat penegak hukum memperdagangkan pasal-pasal tersebut pada tersangka dan atau terdakwa, secara langsung. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

baca juga:

"Yang ada dalam RKUHP maupun di Undang-Umdang pidana korupsi sama-sama berlaku, masalahnya ancaman pidananya berbeda di RKUHP dan Undang-Undang korupsi. Inikan akan menimbulkan ruang-ruang transaksi, ini menjadi masalah yang tidak diselesaikan," katanya di Kantor ICW, Minggu (10/6).

Ia mengatakan, terdapat penentuan ancaman pidana yang bertentangan dengan logika dan asas dasar dalam hukum pidana. Pasal 588 RKUHP memiliki ancaman minimal 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal kategori II yakni RP100 juta dan maksimal kategori VI yakni RP150 juta. 

Sedangkan untuk korupsi kerugian negara yang tidak spesifik menggunakan sarana penyalahgunaan kewenangan, melainkan hanya sekedar dengan rumusan 'melawan hukum’ sebagaimana diatur dalam pasal 687 RKUHP, justru diancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal kategori ll, RP10 juta dan maksimal kategori VI, Rp2 mlliar.

Ancaman pidana penjara yang jumlahnya sama antara penyalahgunaan wewenang dengan sekedar melawan hukum saja sudah bermasalah, apalagi ditambah dengan ancaman pidana denda yang jumlahnya leblh berat untuk pasal 687 ketimbang 688 RKUHP.

"Hal ini telah menerabas logika dan asas pidana. Sebab, dalam hukum pidana, seharusnya delik jabatan, apalagi pejabat publik, seharusnya diperberat karena yang bersangkutan telah melanggar sumpah jabatan dan selama ini sudah menikmati fasilitas negara," pungkasnya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

RKUHP Dinilai Ancam Kebebsan Pers

Image

News

Kodifikasi RKUHP Dinilai Tak Jelas

Image

News

Jokowi Bahas RKUHP Bersama KPK Usai Lebaran

Image

News

Soal Pasal 729 dan 723 RKHUP, KPK: Pembahasan Dilanjut Habis Lebaran

Image

News

Tolak Pasal Tipikor dalam RKUHP, KPK Ngotot Ingin Ketemu Presiden

Image

News

Menko Polhukam: RKUHP Tidak Lemahkan KPK

Image

News

KPK: RKUHP Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Image

News

Tak Ada Wewenang KPK yang Disunat Lewat RKUHP

Image

News

KPK Diminta Baca RKUHP Secara Utuh

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pesiden Filipina Rodrigo Duterte Persilakan Warganya Tembak Koruptor

Ia tak puas dengan pemberantasan korupsi di Filipina

Image
News

Berkunjung ke AS, PM India Narendra Modi dan Donald Trump Pamer Kemesraan

Modi disambut 50 ribu warga AS

Image
News

Denny Siregar: Pemberian Gelar 'Putera Reformasi' untuk Jokowi adalah Kecentilan Politik

"Pekerjaan (Jokwoi) belum tuntas dan masih banyak yang harus diselesaikan."

Image
News

Kasus Karhutla, Polda Jambi Telah Tetapkan 37 Tersangka

"Mereka terbagi dalam delapan berkas perkara untuk ke 18 orang tersangka tersebut"

Image
News

Golkar Desak PDIP dan Demokrat Serahkan Nama Calon Pimpinan DPRD DKI

"Hargai teman-teman yang lain, sehingga agenda partai dan kedewanan bisa berjalan."

Image
News

Pemukiman Padat Penduduk di Kembangan Jakbar Dilalap Si Jago Merah

"Kita kerahkan 14 unit mobil pemadam ke lokasi, sekarang sedang dalam pendinginan."

Image
News

Warga Gerebek Pasangan LGBT Lagi Berhubungan Badan di Taman

"Keduanya mengaku tidak ada unsur paksaan, mereka melakukan atas dasar suka sama suka."

Image
News

Antisipasi Banjir, Syarif Sarankan Pemprov DKI Ubah Perilaku Masyarakat

"Kunci adalah perilaku masyarakat, perilaku buang sampah itu yang belum banyak yang sadar."

Image
News

Polisi Pastikan Tidak Siksa Pengibar Bendera Bintang Kejora dalam Tahanan

"Ruang tahanan juga ada kasur busa dan mereka juga dibelikan alkitab untuk berdoa."

Image
News

Pagi Ini, Udara di Jakarta Terburuk Kedua di Dunia

AirVisual mencatatkan udara Jakarta secara keseluruhan mengandung polutan PM2.5 dengan kepadatan 95,6 µg/m³.

trending topics

terpopuler

  1. Lolos Ke Senayan, Mulan Jameela Dapat Mobil, Rumah Dinas Dan Tunjangan Hingga Rp40 Juta

  2. Akhirnya, Bebby Fey Ungkap Identitas Sang YouTuber

  3. Terungkap, Segini Harga Operasi Payudara dan Kelamin Gebby Vesta

  4. Warganet Bikin Puisi Serang Fisik Fadli Zon, Gerindra: Hati-hati Body Shaming Sudah Masuk Kategori Pidana

  5. Lebih Cepat dari Barbie Kumalasari, Arief Muhammad Ngaku Bisa ke Amerika Hanya dalam 3 Jam

  6. Sindir Jokowi Soal Bantuan Negeri Jiran, Ustaz Tengku Dibully Habis-habisan

  7. Jubir Prabowo Pertanyakan Sikap Jokowi yang Hanya Perintahkan Tunda RKUHP

  8. Dinilai Kaitkan Masalah Karhutla dengan Agama, Cuitan Fahri Hamzah di Twitter Dikecam Warganet

  9. Dedek Prayudi: Ada Lho Ustaz yang Nyinyir dengan Salatnya Orang Lain

  10. 5 Fakta Menarik Benny Gantz, 38 Tahun Berkarier di Militer hingga Sinyal Rekonsiliasi dengan Palestina

fokus

Bencana Lingkungan
Abortus
BJ Habibie Tutup Usia

kolom

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

8 Potret Hangat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Hanif Dhakiri

Image
News

Siap Uji Materi UU KPK yang Baru, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Ketua MK Anwar Usman