image
Login / Sign Up

Sindiran Balik Kemenkeu untuk Fadli Zon yang Nyinyir Soal Rupiah dan Utang

Denny Iswanto

Image

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti | Istimewa

AKURAT.CO, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti, menanggapi keterangan tertulis dan cuitan dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terkait nilai tukar rupiah dan utang pemerintah pada tanggal 9 Mei 2018 yang lalu, karena mengatakan bahwa Indonesia saat ini dalam masa krisis.

Fadli Zon mengunggah statemennya di media sosial bahwa sekarang ini perekonomian berada dalam tahap awal krisis karena pemerintah telah gagal dalam menjaga stabilitas rupiah. Melemahnya rupiah juga dikatakan menyebabkan pemerintah akan semakin terbebani akan utang dan juga sekaligus melunturnya kepercayaan teradap pemerintah.

"Pertama-tama perlu disampaikan bahwa utang adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur APBN secara keseluruhan. Berbicara soal utang, tidak bisa lepas dari penerimaan dan belanja negara. Utang merupakan kebijakan yang diambil sebagai konsekuensi dari defisit karena belanja lebih besar daripada penghasilan," kata Nufransa dalam keterangan resmi yang diterima Akurat.co, Rabu (16/5).

baca juga:

Ia mengatakan bahwa pemerintah bisa saja tidak berutang, dengan meningkatkan penerimaan atau mengurangi belanja. Tapi alokasi belanja sudah pasti, karena masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah punya daftar belanja yang harus dipenuhi, sehingga tidak bisa dikurangi.

"Yang menjadi perhatian adalah bagaimana menempatkan alokasi berdasarkan skala prioritas program utama pemerintah. Saat ini, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan human capital melalui pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial. Mengingat kebutuhan yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan negara kita di bidang tersebut, belanja negara tidak bisa dikurangi," tutur dia.

Alternatif kedua menurur Nufransa adalah dengan meningkatkan penerimaan negara, yang utamanya didapat dari pajak. Pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak sehingga mendapatkan penghasilan secara cepat untuk menutupi belanja negara.

"Namun itu tidak dilakukan, sehingga pemerintah memilih alternatif melalui berbagai terobosan kebijakan dan struktural seperti tax amnesty, pembenahan teknologi informasi dan proses bisnis serta pemberian insentif dan relaksasi pajak. Pemerintah terus mengintensifkan Reformasi di sektor perpajakan, yaitu pajak dan bea cukai," jelas Nufransa.

Dengan kondisi seperti itu, utang menjadi alternatif pembiayaan yang juga memerlukan persetujuan dari DPR melalui Badan Anggaran. Setelah disetujui Banggar, RAPBN dibawa ke sidang paripurna DPR. Melalui sidang paripurna DPR yang dipimpin oleh para unsur pimpinan DPR.

"Salah satu Wakil Ketuanya adalah Yth Bapak Fadli Zon, Rancangan APBN disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Jadi selain bagian kebijakan fiskal, utang dalam APBN juga menjadi proses politik karena harus disetujui oleh wakil rakyat di DPR," sindir Nufransa.

Ia mencontohkan, dalam APBN 2018 yang telah disetujui DPR, utang merupakan konsekuensi dari defisit APBN sebesar Rp 325,9 triliun. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.

Kemudian mengenai kondisi nilai tukar rupiah yang melemah. Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai pengamat, akademisi dan juga pemerintah, kondisi global sedang mengalami sedikit goncangan sebagai akibat kebijakan fiskal dan moneter di Amerika Serikat.

"Yang pertama adalah pengumuman kebijakan moneter akan rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS yang melebihi frekwensi biasanya. Lalu ada kebijakan pemangkasan tarif pajak sebagai bagian kebijakan fiskal di AS. Ini semua menyebabkan arus modal yang tadinya tersebar di beberapa negara akan berbalik menuju ke AS. Sehingga terjadi penguatan nilai USD terhadap hampir semua mata uang dunia (broadbase). Jadi hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, tapi juga di banyak negara," terang Nufransa.

Ia mengklaim fundamental perekonomian negara kita yang kuat sehingga menyebabkan nilai rupiah masih bisa bertahan dengan baik. Walaupun menembus Rp 14.000, kalau dilihat dari prosentase depresiasi dibandingkan posisi akhir 2017, rupiah masih terdepresiasi di seputaran 3.88 persen. Prosentase depresiasi ini masih lebih kuat bila dibandingkan Rusia (9%), Brazil (9%) dan Philippina (4%). Cadangan devisa kita per akhir April 2018 juga masih berada pada nilai 124,86 miliar USD, setara dengan 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Ini menunjukkan fundamental kita masih sangat kuat.

"Dinamika perekonomian global juga ditandai adanya perang dagang Amerika dan Tiongkok, konflik geopolitik, dan konflik Amerika vs Iran. Kondisi ini juga berdampak negatif pada pasar keuangan dalam negeri," imbuhnya.

"Dalam 3 kali lelang terakhir pemerintah mengambil penawaran yang masuk lebih rendah dari target indikatif yang diumumkan, terutama mengingat incoming bids yang relatif rendah karena investor cenderung wait and see terhadap perkembangan pasar keuangan global dan domestik," tutur dia lagi.

Jadi tidak benar menurutnya bahwa pemerintah telah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas karena transaksi utang tersebut. Selain itu, beberapa investor juga menawarkan imbal hasil yang tidak wajar jika dibandingkan dengan kondisi di pasar sekunder. Posisi tawar kita masih lebih tinggi, sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menjual Surat Utang Negara pada lelang terakhir 8 Mei 2018.

Diambilnya penawaran yang lebih rendah dari target belum mengganggu pemenuhan kebutuhan pembiayaaan APBN 2018. Pemerintah menerapkan strategi frontloading, dimana ketika kondisi market dalam keadaan bagus dan kondusif, pemerintah melakukan upsize penerbitan SUN. Hingga saat ini, penerbitan SBN telah mencapai Rp391,85 triliun (46,3% dari target gross issuance), atau Rp189,14 triliun (45,6% dari target net issuance). Disamping itu, posisi kas Pemerintah juga sedang berada pada level yang aman.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif sumber pembiayaan lain, antara lain private placement (dengan demand yang masih cukup banyak), penambahan pembiayaan dari pinjaman (beberapa donor telah memberikan komitmennya). Selain itu pemerintah tetap merencanakan akan menerbitkan Samurai Bond, dan terakhir terdapat juga dana investasi Badan Layanan Usaha.

"Pelemahan permintaan pada lelang Surat Utang Negara disebabkan ketidakpastian dan sentimen global, dan diharapkan sifatnya sementara. Kita percaya bahwa kondisi akan segera kembali pulih. Pada akhirnya, akan terjadi titik keseimbangan baru, the new normal. Pemerintah sudah siap dalam menghadapi hal ini," tegas Nufransa.

Yang lebih penting lagi adalah bahwa pemerintah senantiasa waspada atas segala bergeraknya indikator perekonomian dan keuangan global, sehingga akan selalu profesional namun tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang diambil.

"Ini semua dilakukan untuk menjaga kredibilitas APBN agar dapat menjadi instrumen yang menjadi solusi. APBN selalu dikelola agar dapat meningkatkan produktifitas bangsa sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan begitu, kita akan dapat mendekati tujuan negara kita, mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur," pungkas Nufransa. []

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

Ekonomi

Rasio Utang Lebihi 30 Persen, Dipo Alam: Amankah?

Image

Ekonomi

Menkeu Akui Perekonomian Cukup Rentan, Rizal Ramli: Kenapa Baru Ngaku?

Image

News

Lirik 'Potong Bebek Angsa' Langgar UUU ITE, Ini Tanggapan MKD

Image

Ekonomi

Berita Populer Dari Utang Pemerintah Hingga Cara Mengatur Anggaran Pribadi

Image

News

KPK Kembali Memanggil Bos PT Tuah Sejati Terkait Pidana Korporasi

Image

Ekonomi

Ungkapan Kekecewaan Menkeu Saat Penetapan Anggaran Kemenkeu Ditunda

Image

Ekonomi

DPR Akhirnya Tunda Penetapan Anggaran Kemenkeu

Image

Ekonomi

Pengamat Beberkan 4 Tantangan Internal Ekonomi Indonesia

Image

Ekonomi

Bank Indonesia Laporkan Net Kewajiban Posisi Investasi Internasional Indonesia Menurun

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Kemenkeu Gencar Revaluasi BMN untuk Mengetahui Nilai Aset Negara

Revaluasi BMN memungkinkan pemerintah mengidentifikasi BMN dengan membangun database BMN yang lebih komprehensif

Image
Ekonomi

Trump Desak Perombakan WTO dan Sistem Perdagangan

Trump telah mengkritik Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mendesak untuk merombak kembali sistem perdagangan global.

Image
Ekonomi

Bappenas dan IDB Kuatkan Kerjasama dengan Mekanisme Reverse Linkage

Bappenas pada Rabu (26/9) memperkuat kerjasama Selatan-Selatan dengan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) dan Kementerian

Image
Ekonomi

Gedung Putih Berlakukan Sanksi pada 12 Perusahaan Rusia

AS telah memberlakukan sanksi pada 12 perusahaan Rusia yang diduga bertindak bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan AS

Image
Ekonomi

Perang Dagang Dorong Malaysia Terapkan Anti-Dumping

Malaysia akan mengambil langkah pencegahan dumping produk di pasar lokal.

Image
Ekonomi

Rasio Utang Lebihi 30 Persen, Dipo Alam: Amankah?

Sejumlah pengamat ragukan rasio utang pemerintah yang menembus 30 persen terhadap PDB. Apakah aman?

Image
Ekonomi

Hiraukan Sanksi AS, Turki Berkomitmen Tetap Beli Gas Iran

Turki berkomitmen pada kesepakatan pasokan energi jangka panjang dengan Teheran meski ada ancaman dari Amerika Serikat.

Image
Ekonomi

Pacu Perdagangan, Indonesia Bidik Pasar Amerika Latin dan Eropa Timur

Indonesia berniat tingkatkan hubungan ekonomi dengan Amerika Latin dan Eropa Timur. Hal ini ingin dilakukan karena sebelumnya telah sukses m

Image
Ekonomi

Menlu: Ekonomi Inklusif Bisa Atasi Krisis Rohingya

Menteri Luar Negeri menilai salah satu cara untuk mengatasi konflik Rohingya di Rahkine State adalah penerapan ekonomi inklusif.

Image
Ekonomi

BNI Manado Gelar Akad Kredit Massal Debitur Perumahan

BNI Manado melakukan akad kredit masal guna mendukung program satu juta rumah di Indonesia

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Komunitas Emak-emak Parahyangan: Akhirnya, Kami Merasa Pak Jokowi Memang Pilihan Kami

  2. Salut, Aksi Solidaritas Pemuda di Bandung untuk Haringga Sirila

  3. Suporter Persija Dikeroyok sampai Mati, Habib: akan Baik Jika Ketua Panpel, Ketua PSSI, Menpora Mundur

  4. Pertanyakan Rencana OK OCE di Nasionalkan, Timses Jokowi: di Jakarta Saja Nggak Selesai

  5. Takluk dari China, Indonesia Tempati Juru Kunci

  6. Utang Pemerintah Sentuh Rp4.363,19 Triliun, Pengamat: Wajar, Kenapa Mesti Takut?

  7. Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Cawagub DKI

  8. Selain Mahfud, Romo Benny Terlihat di Kediaman Istri Gus Dur

  9. Indra Sjafri Beberkan Letak Kesalahan Timnas U-19

  10. Frank Lampard Depak Manchester United dari Ajang Piala Liga

Available

fokus

Dari Indonesia untuk Dunia
Kearifan Ekonomi Lokal Baduy
Pray for Lombok
Available

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Mengatasi Problem Data Pemilih

Image
Sampe L Purba

BBM Satu Harga – Berbagi Peran dengan Pemda

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Berebut Kursi Panas Wagub DKI

Image
Yustinus Prastowo

Memahami Pembiayaan BPJS Kesehatan dari Pajak Rokok

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Blak-blakan Strategi UUS Sinarmas dalam Tabungan Haji Hingga Rencana Spin Off

Image
Olahraga

Antoine Griezmann

"Saya Bertahan di Atletico Tidak karena Uang"

Image
Ekonomi

Layanan PLB BSA Logistik Makin Ekspansif

Sosok

Image
Ekonomi

Hadapi Banyak Konflik, Konglomerat Ukraina ini Malah Tambah Kaya

Image
Ekonomi

Jokowi, Tokoh Pemerataan Pembangunan Indonesia

Image
Ekonomi

Ingin Sukses di Masa Muda, Ikuti Jejak CEO Termuda ini!