image
Login / Sign Up

Soal RUU Masyarakat Adat, Ini Penjelasan Lengkap Kemendagri

Deni Muhtarudin

Image

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan didampingi jajarannya mengadakan rapat koordinasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Denpasar, Jumat (27/10). | AKURAT.CO/Puji Sukiswanti

AKURAT.CO, Bukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat secara keseluruhan yang belum diperlukan, tapi hanya ada beberapa poin dalam Daftar Inventarisasi Masalah RUU tersebut, demikian disampaikan Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan menanggapi tudingan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Irawan yang juga koordinator pembahasan RUU Masyarakat Adat di pemerintah mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kemendagri terus membahas DIM yang ada bersama dengan enam kementerian atau lembaga terkait.

"Tentu itu (DIM) menjadi bahasan kami. Tidak serta merta apa yang diusulkan kemudian menjadi sebuah keputusan. Jadi di dalam DIM yang kami susun, versi kemendagri, tentu ada pasal-pasal yang kita sesuaikan. Ada pasal yang kita hapus, ada memang yang sangat tidak perlu," katanya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

baca juga:

Irawan menambahkan dari enam K/L yang terkait seperti Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM akan membahas usulan DIM masing-masing di dalam Rapat Terbatas di Istana Negara.

"Apakah dipandang perlu atau tidak itu tidak kewenangan kami. Nah kami di sini melihat aspek hukumnya seperti apa, sosiologisnya bagaimana. yuridisnya, empirisnya seperti apa," ujarnya.

Menurut Irawan jika DIM atau ada pasal di dalam RUU tersebut sudah diatur oleh aturan perundang-undangan lainnya, maka Kemendagri akan menyampaikan keberatannya. Namun, keputusannya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretaris Negara.

Sebab, kata Irawan, sebenarnya terkait Masyarakat Adat sudah diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bahkan sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

"Tetapi manakala itu juga dipandang masih kurang, kami siap untuk menerima saran, pendapat, pertimbangan untuk lebih jauh," katanya.

Yang jelas, menurut Irawan, pihaknya akan tetap mendukung atau melaksanakan pembahasan RUU Masyarakat Adat jika itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, AMAN menuding bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkangi konstitusi, mengabaikan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK dan melecehkan martabat Masyarakat Adat karena menyatakan RUU Masyarakat Adat belum diperlukan. []

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Wow, Rumah Zohri dari Kemendagri Capai Harga Rp425 Juta

Image

News

Kemendagri Berikan Rumah Baru kepada Zohri

Image

News

Ketua DPR Minta KPU Benahi Daftar Pemilih

Image

News

Dalami Korupsi e-KTP, KPK Panggil Politisi PKB

Image

News

KPK Panggil Mantan Sekjen Kemendagri Terkait Korupsi e-KTP

Image

News

Jadi Caleg, Kemendagri: Surat Pengunduran Diri ASN Tak Bisa Ditarik Kembali

Image

News

Kemendagri Duga Gubernur Aceh Terlibat Proyek di Bener Meriah

Image

News

Dinilai Berintegritas, Kemendagri Mengaku Kaget Gubernur Aceh Kena OTT

Image

News

Ini Kata Ketua DPR Soal Mekanisme Pencalegan Eks Napi Korupsi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Antisipasi Kepadatan, PPP Pilih Daftar Malam Hari

DPP PPP baru menyerahkan daftar Caleg ke KPU di hari terakhir, Selasa 17 Juli 2017 pukul 23.10 WIB.

Image
News

IKADI Imbau Jangan Jadikan Rumah Ibadah untuk Pecah Belah Bangsa

Rumah ibadah hendaknya menebar pesan perdamaian, bukan justru menjadi alat memecah belah.

Image
News

Yusuf Supendi Yakin Perkuat Basis Pemilih PDIP dari Kaum Santri

Politisi PDI Perjuangan Yusuf Supendi yakin bisa memperkuat basis pemilih partai tersebut yaitu kaum santri pada Pemilu 2019.

Image
News

Kapolri: Para Elite Gunakan Kelompok Radikal untuk Kepentingan Politik

"Ketika orang ingin berkuasa terkadang menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang bisa mengorbankan pecahnya negara ini,"

Image
News

Mendagri Lantik Deputi BNPP sebagai Pj Gubernur NTT

Usai pengambilan sumpah jabatan, Pj Gubernur NTT melakukan penandatanganan berita acara dan pakta integritas.

Image
News

Calhaj Kloter 1 Embarkasi Pondok Gede Diberangkatkan ke Arab Saudi

Dari 393 Calhaj itu, Laki-laki berjumlah 169 orang dan 224 lainya perempuan.

Image
News

Bupati Labuhanbatu Diduga Terlibat Suap Penanganan Proyek PUPR di Daerahnya

Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap diduga terlibat kasus suap penanganan proyek PUPR yang tengah bergulir di daerahnya.

Image
News

Nenek 55 Tahun di Makassar Diduga Tewas Ditangan Perampok

Kejadian pertama kali diketahui oleh keponakan korban, Sanneng Daeng Liwang (50).

Image
News

Ucapkan Terima Kasih, Jokowi Minta Babinsa Pantau Terorisme

"Pilkada bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan damai, karena ini berkat kerja keras saudara-saudara semuanya"

Image
News

Resmi Daftar ke KPU, Golkar Yakin Ulangi Kemenangan Pemilu 2019

Lodewijk F Paulus melakukan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Image
News

Polres Rejang Lebong Ringkus Seorang Penyalahguna Narkoba Jenis Sabu

Kepolisian Resor Rejang Lebong, Polda Bengkulu menangkap seorang pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu di daerah ini.

Image
News

Golkar Sumbar Rangkul Mantan Kepala Daerah untuk Maju di Pileg 2019

DPD Partai Golkar Sumatera Barat merangkul mantan kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten di provinsi ini untuk maju dalam Pileg 2019.

trending topics

terpopuler

  1. Bisa Bangun Mini Market, Kapolri Pertanyakan Asal Uang AKBP Yusuf

  2. Bima Arya: Kira-kira Rasanya Apa Kalau Ini Saya Babat Ke Leher Kalian?

  3. Eks Panglima GAM: Apabila Irwandi Tak Dipulangkan, Kita Harus Siap Angkat Senjata

  4. Hapus Obat Kanker, Jokowi dan Menkes akan Digugat

  5. DPRD Bakal Gunakan Hak Bertanya Terkait Kebijakan Kontroversi Anies-Sandi

  6. Tweet Berbuntut Panjang, Penyelam Inggris Gugat Elon Musk

  7. Wali kota Jaktim Dipensiunkan Lewat WA, Sandiaga: Itu Cara Zaman Now

  8. Fadli Digambarkan seperti Sales Gara-gara Sebut Pemimpin Planga Plongo Bikin Terpuruk

  9. Sedikitnya 5 Meninggal dan Ribuan Dilarikan Rumah Sakit akibat Gelombang Panas di Jepang

  10. Koalisi Pejalan Kaki Menolak Proyek 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Dilanjutkan

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Image
Ujang Komarudin

Mencari Cawapres Ideal

Image
Iwan Setiawan

Membaca Kiprah #2019GantiPresiden Jelang Pilpres

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan