image
Login / Sign Up

LBH Masyarakat Kecam Percepatan Pengesahan RUU KUHP

Muslimin

Image

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dan Tim Pemerintah | AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

AKURAT.CO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengecam percepatan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR dan Pemerintah. Hingga saat ini, RKUHP menyisakan persoalan mendasar yakni minimnya pelibatan para pihak yang terkena dampak atas adanya rumusan pasal dalam RKUHP.

Koordinator Kasus LBH Masyarakat Afif Abdul Qoyim mengatakan, hal itu juga diperparah tidak adanya basis data dalam penyusunan rumusan pasal dan penentuan jenis hukuman serta besar dan ringannya hukuman terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana.

"Masih hidupnya rumusan pasal-pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden," kata Afif di Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

baca juga:

Menurut Afif, dihidupkannya kembali rumusan pasal itu bukan saja tidak mematuhi putusan MK, tapi dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi.

Kedua, adanya dualisme hukum yang berlaku tentang narkotika. Jika RKUHP diberlakukan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan rumusan pidana narkotika dalam RKUHP itu sendiri.

"Dualisme regulasi ini dapat melahirkan ketidakpastian hukum dalam mengatur persoalan pengguna narkotika," ujarnya.

Padahal dalam UU 35/2009 pendekatan kesehatan bagi pengguna narkotika dijamin. Hal ini kata Afif, disebutkan dalam tujuan dibentuknya UU 35/2009.

Ia mengatakan, meskipun, UU 35/2009 masih keras dan dominan dalam memilih penjara sebagai jenis hukuman bagi pengguna narkotika tapi masih terdapat jaminan pengguna narkotika mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan melalui rehabilitasi.

"RKUHP akan membutuhkan banyak waktu dan anggaran untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi pengguna narkotika karena perlunya dibentuk aturan turunan," ucapnya.

Akibatnya, RKUHP malah semakin melanggengkan penjara sebagai hukuman yang harus diterima oleh pengguna narkotika.

Ketiga, kriminalisasi terhadap pengguna narkotika berdampak juga terhadap laju epidemi HIV yang semakin tidak terkendali.

"Jauh sebelum adanya RKUHP ini, telah muncul hambatan dalam menekan penanggulangan HIV di kalangan pengguna narkotika. Kriminalisasi pengguna narkotika membuat pengguna narkotika enggan untuk mengakses layanan kesehatan, layanan jarum suntik steril misalnya, karena khawatir dirinya ditangkap karena sekedar membawa jarum suntik," tuturnya.

Ia menuturkan, meski saat ini tren penggunaan narkotika beralih dari heroin ke sabu (metamphetamin), masih ditemukan kasus-kasus di mana sabu disuntikan juga meningkatnya hubungan seks yang berisiko yang memiliki hubungan dengan penggunaan sabu.

Keempat, pasal lain dari RKUHP yang bermasalah yaitu pelarangan demontrasi alat kontrasepsi.

"Pelarangan ini merupakan bentuk kemunduran karena secara historis pelarangan demontrasi alat konstrasepsi sudah dicabut," tukasnya.

Selain itu, kata dia, pelarangan ini seakan menempatkan penekanan epidemi HIV yang menjadi tujuan Kementerian Kesehatan tidak diperhatikan.

"Di luar negeri, Indonesia aktif mempromosikan Sustainable Development Goals (SDGs) yang di dalamnya termaktub program penanggulangan HIV. Maka mengkriminalisasi demonstrasi kondom jelas tidak selaras dengan program Kementerian Kesehatan dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas," katanya.

Kelima, terkait pasal-pasal kesusilaan, Mahkamah Konstitusi juga telah menolak perluasan delik zina dan hubungan seksual konsensual di luar pernikahan.

"Artinya, tidak ada legitimasi hukum untuk memasukan kembali delik-delik tersebut ke dalam RKUHP. Dirumuskannya delik-delik ini dapat mengkriminalisasi banyak pihak, termasuk orang-orang yang berada di dalam perkawinan yang tidak dicatat karena dianggap zina," ujarnya.

Ia menambahkan, padahal persoalan administrasi perkawinan masih banyak ditemukan, terutama terjadi di masyarakat adat.

Melarangan hubungan seksual konsensual di luar pernikahan juga merupakan bentuk overkriminalisasi. Hal ini amat mengkhawatirkan karena infrastruktur peradilan nampak tidak siap untuk menghentikan masifnya persekusi, stigma dan diskriminasi.

"Potensi buruk ini harusnya bisa diantisipasi oleh pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah agar tidak terjadi main hakim sendiri di tengah masyarakat," pungkasnya.

Oleh karena itu, LBH Masyarakat meminta pada Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menarik RKUHP dari Parlemen untuk dibahas lebih mendalam lagi.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber:

berita terkait

Image

News

Sekwan DPRD DKI Jakarta Kaget Soal LHKPN yang Dirilis KPK

Image

News

Keppres Pemberhentian Zumi Zola dari Posisi Gubernur Jambi Telah Terbit

Image

News

KPK Dalami Plesiran Legislator Bekasi ke Thailand dari Hasil Meikarta

Image

News

Suap Meikarta Lima Anggota DPRD Bekasi Kembali Diperiksa KPK

Image

Ekonomi

Bamsoet Minta Pemerintah Bantu Debitur Terdampak Bencana Tsunami

Image

News

Debat Pilpres 2019

Harapan Ketua DPR: Tetap Kompak dan Tidak Saling Melukai

Image

Ekonomi

Menteri Bambang Akui Jaga Penduduk Rentan Miskin Jadi Tantangan Berat

Image

News

FOTO Silahturahmi Pemuda Muhammadiyah dengan Ketua DPR RI

Image

Ekonomi

Menkeu Panen Award, Misbakhun: Yang Penting Manfaat Bagi Rakyat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Penghuni Jakarta Diimbau Berhati-hati dengan Cuaca Hari Ini, Berpotensi Hujan dan Petir

BMKG memberikan informasi bahwa Jakarta Barat diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang hari, dan hujan lokal pada malam hari.

Image
News

Foto 10 Years Challenge Disalahgunakan Pihak Facebook, Benarkah?

Di balik tren tersebut, beredar kabar bahwa tantangan ini sengaja diviralkan oleh Facebook.

Image
News

Pembebasan Ba'asyir, Bamsoet: Tidak Ada Kaitan Dengan Pilpres 2019

"Saya tidak melihat upaya pembebasan hukuman Ustaz Ba'asyir oleh Presiden Jokowi sebagai strategi politik,"

Image
News

BMKG Peringatkan Pasang Air Laut Empat Hari ke Depan, Masyarakat Diimbau Berhati-Hari

Masyarakat diimbau untuk waspada terkait fenomena pasang maksimum air laut yang terjadi pada 19-22 Januari 2019 tersebut.

Image
News

Inilah Negara Arab Pertama yang Izinkan Produksi Viagra Wanita

Pil yang disebut “viagra wanita” itu secara kimia disebut flibanserin.

Image
News

Pimpin Pasukan Koalisi, Amerika Serikat Bombardir Masjid di Suriah

Masjid yang dibombardir diyakini merupakan markas ISIS

Image
News

Hati-hati! Ada 112 Pohon Rawan Tumbang di Sekitaran Bogor, Ini Lokasinya

"Dari 516 pohon yang telah teridentifikasi kondisinya, ada 112 pohon dinyatakan rawan tumbang,"

Image
News

Wanita Indonesia Dibunuh di Malaysia, Empat Tetangga Korban Diamankan

"Motif kejadian diyakini karena kesalahpahaman atau kecemburuan karena orang ketiga, yaitu seorang kekasih atau pendamping lain,"

Image
News

Ketua Umum PBNU Ajak Warga Boyolali Doakan Jokowi agar Bisa 2 Periode

"Di sini kita mendoakan ayahnya (Ayah Jokowi), sekalian anaknya didoakan," kata Said Aqil.

Image
News

Puji Jokowi Bebaskan Ba'asyir, Ma'ruf Amin: Itu Langkah Besar untuk Kemanusiaan

Keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan terpidana kasus terorisme Ba'asyir sebagai sesuatu langkah besar untuk kemanusiaan.

trending topics

terpopuler

  1. Denny Siregar: Saya Kira Prabowo Suka Joget, Ternyata Itu Bagian Terapi Emosinya

  2. Paska Debat Pertama, Andi Arief: Semalam Pak Jokowi Seperti Danjen Kopassus

  3. Prabowo Joget, Abu Janda: Apa Kita Rela RI Dipimpin Oleh yang Seperti Ini?

  4. Goenawan Mohamad: Mencalonkan Mantan Koruptor Belum Tentu Melanggar Hukum

  5. 5 Pesona Ludivinie Kadri, Istri Bacary Sagna yang Senyumnya Bikin Kamu Semangat!

  6. Gerindra Klaim Kader Wanita Terbanyak, Perindo Sebut Prabowo Bohong

  7. Punya 5 Anak, Ini Alasan Enno Lerian Ogah Pakai Babysitter

  8. Kericuhan Tanah Abang Didalangi Preman, Anies: Semua Sepekulasi Ada

  9. Terganggu dengan Akun Palsu, Mahfud MD: Akun @01indonesiamaju Tidak Ada Kaitan dengan Saya

  10. Sylvester Stallone Berbagi Foto Terbaru dari Film ‘Rambo 5’

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Meneropong Debat Perdana Pilpres 2019

Image
Ujang Komarudin

Hantu Debat Perdana

Image
Ahada Ramadhana

Post-Truth, Peradaban Kita Hari Ini

Image
Achmad Fachrudin

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Wawancara

Image
Hiburan

Kekecewaan Egi Fedly Terkait Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak

Image
Hiburan

Ternyata Egi Fedly Inisiator Konser Musik Gratis untuk Umum di IKJ

Image
Hiburan

Sisi Lain di Balik Wajah Seram Egi Fedly

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mau Bikin Baju Jokowi! Kenalkan Rahmat Hidayat, Desainer Difabel dengan Karya 'Bukan Kaleng-kaleng'

Image
Hiburan

Debat Pilpres 2019

10 Fakta Ira Koesno, Moderator yang Curi Perhatian di Debat Capres

Image
Ekonomi

Ekonom Tony Prasetiantono Meninggal Dunia, Rizal Ramli dan Chatib Basri Kenang Masa Debat