image
Login / Sign Up

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Herman Syahara

Image

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia Ariani Soekanwo | AKURAT.CO/Herman Sahara

AKURAT.CO. Kritis, lugas, dan tegas. Inilah kesan yang menonjol setelah berbincang dengan Dra. Hj. Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia. Meskipun menyandang tunanetra, namun keterbatasan fisik lulusan Universitas Gajah Mada itu seolah menjadi “bahan bakar” yang memantik semangatnya untuk terus memperjuangkan hak-hak disabilitas tunanetra, tuna rungu, tuna wicara, kelumpuhan, serta cacat tubuh lainnya.

Perjuangannya dimulai pada 1966 dengan mendirikan Pertuni (Perhimpunan Tunanetra Indonesia) yang visinya menjadi organisasi yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif, di mana tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan.

Tak hanya itu. Merasakan banyaknya diskriminasi terhadap disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya pada Pilrpes dan Pilkada, bersama timnya dia menggagas berdirinya Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia yang terus menerus memberikan masukan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memperhatikan kebutuhan disabilitas dalam hal aksesibilitas dan kebutuhan lainnya. Berikut petikan wawancara AKURAT.CO dengan Ariani Soekanwo, Kamis (15/3) di Jakarta.

baca juga:

Mulai kapan Anda merintis program dengan KPU ini?

Mulai tahun 2004. Tapi secara inklusif dimulai pada Pilpres 2014. Sampai hari ini kami tetap menjaga dan memelihara hubungan dengan KPU. Agar hak-hak kaum disabilitas tetap terjamin. Kami juga sekarang sedang merintis agar partai-partai itu membuka akses kepada penyandang diabilitas. Karena semua penyandang disabilitas mempunyai hak dipilih, memilih, dan menjadi penyelenggara pemilu.


Sekarang belum ada ya penyandang disabilitas yang menjadi kepala daerah?

Ada, seorang gubernur di Kalimantan Timur yang sekarang menderita stroke. Beliau menjalankan tugasnya dengan menggunakan kursi roda. Namun waktu terpilih sebagai gubernur masih sehat.

Bagaimana kepedulian pemerintah kepada para penyandang disabilitas?

Kami masih berjuang. Karena semua harus diperjuangkan dan difahamkan. Pemerintah kita belum memiliki perspektif disabilitas. Perspektinya masih kepada nondisablitas. Karena sebenarnya kebutuhan kami sama dengan orang normal. Butuh makan, butuh pendidikan, butuh pekerjaan, dan kebutuhan lain seperti nondisabilitas. Kami sehat. Karena kalau sakit pasti dirawat di rumah sakit atau di rumah.

Ada kesalahan persepsi pada pemerintah. Bahwa nasib para disabilitas seharusnya tidak boleh ditentukan atau dinilai berdasarkan sehat jasmani dan rohani, tetapi nasib disabilitas ditentukan oleh kemampuan jasmani dan rohani. Persepsi ini inilah yang menjadi hambatan bagi para disabilitas untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, calon kepala daerah baik itu bupati, walikota, maupun gubernur. Dan juga menjadi hambatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Contohnya?

Contohnya, ada seorang ibu bernama Rahmita, seorang penyandang disabilitas tuli tapi mampu menjadi dosen di Universitas Mercu Buana, bergelar S-2 arsitek, dan sekarang sedang studi S-3 lagi di ITB Bandung. Tetapi semua kemampuan ini tidak mendapat pengakuan dari universitas tempatnya bekerja dengan surat keputusan kepada yang bersangkutan sebagai dosen. Alasannya karena dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal dia mampu secara jasmani dan rohani. Inilah contoh persepsi yang keliru kepada disabilitas.

Namun KPU sudah menyadari kekeliruannya dan kami bersama-sama akan merevisi kesalahan itu. Jika direvisi kata “sehat” jasmani dan rohani menjadi “mampu” jasmani dan rohani, ini akan membuka peluang luas bagi disabilitas mendapat pengakuan haknya dialam ketenaga-kerjaan, pendidikan, dan hak politiknya.

Sudah berapa lama Anda berjuang untuk hak-hak disabilitas?

Kalau secara hak-hak dan kesejahteraan telah kami telah melakukannya sejak kami mendirikan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) pada 1966. Tetapi secara jelas memperjuangkan hak-hak kami sebagai warga negara baru dimulai sejak lahirnya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention of Right) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU tentang Penyandang Disabilitas.

Sekarang kami sukses memperjuangkan regulasi untuk pemenuhan hak-hak disabilitas yang diundangkan pada 15 April 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, untuk implementasinya, diperlukan adanya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sesuai amanah UU sebanyak 15 PP, dua Perpres, dan satu Permen.


Bagaimana perkembangannya?


Draftnya yang sudah selesai baru untuk Perpres tentang Komisi i Nasional tentang Disabilitas. Sedangkan yang dalam proses adalah Permensos tentang Penerbitan Perpu tentang Penyandang Disabilitas. Yang mangrak dan sedang kita perjuangan adalah tujuh RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos ini. Karena, contohnya seperti soal aksesibilitas, itu sudah diatur dalam Permen tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan, tetapi masih belum bisa terlaksana dengan baik. Masih jauh panggang dari api.


Kami pernah bertanya kepada Kementerian PU, kenapa sudah ada peraturannya tapi kok tidak terlaksana. Padahal PP-nya pun sudah direvisi tiga kali, yaitu pada tahun 1998, lalu 2006, dan direvisi lagi tahun 2017. Tapi tetap saja tidak ada implementasinya. Pihak Kementerian PU hanya menjawab, bahwa sebagai pihak yang berada di tingkat pusat mereka tidak bisa berbuat banyak karena pelaksanannya ada di daerah sesuai dengan otonomi daerah. Kalau hal ini sudah menjadi PP, tentu akan berlaku bagi seluruh provinsi. Daerah tidak bisa menolak karena PP itu ditandatangani oleh Presiden.

Apa permintaan Anda kepada pemerintah?

Kami dari penyandang disabilitas mendesak agar tujuh RPP itu segera diselesaikan. Deadlinenya, sesuai amanah undang-undang itu adalah dua taun setelah diundangkan. Berarti, kalau RUU-nya diundangkan pada 15 April 2016, maka pada 15 April 2018 ini kami minta pemerintah harus sudah bisa mengesahkan 7 RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos.

Sebetulnya tidak ada alasan semua produk peraturan itu lamban direalisasikan karena kami dari Pokja Penyandang disabilitas yaitu Koalisi Nasional Implementasi UU Penyandang Disabilitas, sudah memberikan draft versi masyarakat kepada pemerintah sehingga tinggal diakomodasi saja.

Spirit Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini memang diturunkan oleh Convention on The Right Abilites, sehingga redaksionalnya ada yang berbunyi “negara wajib” “negara harus”, “negara dilarang”. Redaksi itu sesuai pesan dari CRVD. Amanah global bahwa seluruh negara-negara di dunia harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didiskriminasi.

Berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia?

Sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebenarnya juga tugas negara untuk mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Nyatanya sekarang semua kementeriaan memiliki data yang berbeda sehingga tidak valid.

Harusnya kementerian apa yang yang bertanggung jawab soal data ini?

Harusnya menjadi tanggung jawab BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Sosial. Namun alasan mereka adalah selalu mengatakan anggarannya mahal. Mereka malah selalu bertanya data jumlah penyandang disabilitas kepada kami organisasi penyandang disabilitas. Lah kami tidak punya data dan tak punya dana untuk mengerjakan itu.

Jadi kemana mengacunya angka jumlah penyandang disabilitas?

Kami mengacunya ke angka yang diajukan WHO bahwa jumlah penyandang disabilitas sebesar 15 persen dari jumlah penduduk negara-negara berkembang. Kalau Indonesia menggunakan angka 10 persen saja dari jumlah penduduknya yang 250 juta, maka jumlahnya 25 juta orang.

Semua kenyataan ini membuat kami penyandang disabilitas ini cukup menderita dan merasa didiskriminasi sehingga membatasi kemajuan dan gerak langkah kami. Banyak penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan, hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran, kesulitan bertransportasi, kesulitan shopping, dan banyak kesulitan lain.

Apa persiapan untuk Pilkada serentak 2018 ini?

Bersama KPU kami sudah menjalin kerja sama dalam bimbingan teknis untuk 171 wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Kami telah melakukan pemutahiran data penyandang disabilitas pemilik hak suara, dan mendesain alat bantu coblos yang dapat digunakan para penyandang tunanetra. Di daerah kami juga sudah melakukan sosialisasi agar para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

Kini Kompleks GBK Dilengkapi Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Image

Hiburan

Velove Vexia Sambut Baik Kelas Makeup Penyandang Disabilitas

Image

Olahraga

Atlet Tunanetra

Menpora Janji Sampaikan Permintaan Mantan Atlet Tunanetra ke Presiden

Image

Gaya Hidup

Salut! Jakarta Modest Fashion Week Libatkan Kaum Difabel

Image

Ekonomi

Kemenaker Apresiasi Sepuluh Perusahaan Pekerjakan Penyandang Disabilitas

Image

News

Hadapi Pilkada 2018, KPU Pamekasan Madura Lakukan Perbaikan Data Penyandang Disabilitas

Image

Iptek

Microsoft Adaptive Controller Terbaru Diluncurkan Pada September

Image

Video

VIDEO Controller Xbox untuk Gamer Disabilitas

Image

News

Media Terkemuka Timur Tengah Wawancara Eksklusif dengan Tommy Soeharto, Ini Isinya

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Ulang Tahun Ke-73 Republik Indonesia

Lewati Seleksi Ketat, 38 Paskibraka Pelajar Kota Bogor Resmi Bertugas

38 pelajar tersebut perwakilan dari 28 sekolah negeri dan swasta dengan komposisi 20 pelajar putri dan 18 pelajar putra

Image
News

Komjen Pol Ari Dono Jadi Wakapolri, IPW : Tidak Ada 'Aksi Lompat Pagar' dalam Polri

Sebab, kata Neta, Wakapolri adalah jabatan karir paling tinggi di kepolisian, sedangkan jabatan Kapolri lebih bersifat politis.

Image
News
Ulang Tahun Ke-73 Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo Imbau Masyarakat Jaga Kerukunan Jelang Pemilu 2019

Presiden Jokowi hari ini akan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-73 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Image
News
Pileg 2019

Bacaleg Dapil Jateng Makin Banyak, Pengamat: Mereka Ikuti Jejak Angelina Sondakh

Menurut Yulianto, selain kompetensi, masyarakat Jawa Tengah cenderung akan memilih nama besar artis dari sisi senioritas.

Image
News
Ulang Tahun Ke-73 Republik Indonesia

HUT RI ke-73, Pindad Berikan Medium Tank Karya Anak Bangsa

Kepala Dislitbangad Brigjen TNI Dadang Oetoyi menyebut, hasil uji sangat memuaskan, memenuhi persyaratan, juga spesifikasinya mumpuni.

Image
News
Ulang Tahun Ke-73 Republik Indonesia

Yasonna Laoly Pimpin Upacara di Kantor Kemenkum HAM

Setelah Upacara, Yasonna mengumumkan pemberian remisi

Image
News

Sudah Enam Bulan Tak Kerja, Ribuan Nelayan Curhat ke Wali Kota Sibolga

Sebelumnya Syarfi menyesalkan sikap Menteri Susi dan Kementrian Kelautan yang tak serius menangani perijinan kapal.

Image
News
Ulang Tahun Ke-73 Republik Indonesia

Kapolri: Persatuan Jadi Modal Menuju Indonesia Lebih Baik

"Segala keberagaman kita ini sebagai bangsa adalah modal untuk menuju indonesia yang kuat," ujar Tito Karnavian

Image
News
HUT RI ke-73

Peringati HUT RI ke-73, Ini yang Dilakukan oleh Para Guru di Sekolah Darul Hikam Bandung

Kegiatan ini ditujukan bagi guru di sekolah masing-masing yang berada di bawah naungan Darul Hikam.

Image
News

Insiden Bendera di Kalibata City, Polisi: Perlu Dibedakan Penurunan dan Penertiban

"Jika bendera dipasang di tiang lalu dicopot, itu penurunan. Tetapi jika ingin diatur (pemasangannya), itu penertiban,"

trending topics

terpopuler

  1. Gedung Putih Mengecam Langkah Turki Menggandakan Tarif Terhadap Barang AS

  2. Debat Kandidat Pilpres Disarankan Berbahasa Inggris, Denny Siregar: Habis Itu Lomba Ngaji

  3. Inovasi Cerdas, Mobil Ini Disulap Jadi Warung Makan

  4. Apresiasi Pemerintah Stabilkan Rupiah, Mantan Wapres Malah Dinyinyiri Warganet

  5. Penangkapan Pengguna Narkoba di Babel, Polisi dan TNI Sempat Salah Paham

  6. Setelah Dikecam, Turki Mengaku Siap Bicarakan Masalah dengan AS Tanpa Ancaman

  7. Warganet Meradang, Kritik Ketua MPR Soal Utang Bernada Oposan

  8. Zulhas: Terima Kasih Bu Mega, Karena Ibu Mega Acara ini Ramai

  9. Ahok Bakal Blak-blakan Hari Ini, Denny Siregar: Seandainya Dia Mau Curhat, Pasti...

  10. Digempur Tekanan Ekonomi Global, Jokowi : Alhamdulillah, Ekonomi Stabil

fokus

Kearifan Ekonomi Lokal Baduy
Pray for Lombok
Idul Fitri 2018

kolom

Image
Ujang Komarudin

Merdeka atau Mati

Image
Hervin Saputra

Milla Membuka Pesta dengan Perhitungan Taktik dan Legiun Asing

Image
Taufik Hidayat

Keberanian Mengambil Risiko Membawa Timnas U-16 Menjuarai Piala AFF

Image
Achmad Fachrudin

Membaca Reaksi Publik Terhadap Pasangan Capres-Cawapres

Wawancara

Image
Olahraga

IBL 2018-2019

"Pemain Asing Tingkatkan Skill Pemain Indonesia"

Image
Gaya Hidup

Geluti Bisnis Kecantikan, Ini Arti Kepemimpinan Menurut Vanessa Angel

Image
Gaya Hidup

Kalau Mau Lulus, Murid Sekolah Al-Izhar Wajib Ikuti Program Pengembangan Karakter

Sosok

Image
Hiburan

Penampilan 5 Artis Ini Semakin Cantik dengan Rambut Blonde

Image
Hiburan

10 Gaya Hypebeast Ramengvrl Saat di Panggung

Image
Hiburan

Dulunya Artis Cilik, 7 Seleb Ini Masih Eksis Sampai Sekarang