image
Login / Sign Up

KPU Tak Akan Campuri Proses Hukum KPK Terhadap Calon Kepala Daerah

Dedi Ermansyah

Image

Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan (kanan) bersama Robby Leo, Kabag Humas KPU(kiri) dalam diskusi terkait peningkatan peran aktif masyarakat dalam Pemilu, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jum'at(27/10) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan institusinya tidak mencampuri proses hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), justru mendukung aparat melakukan penegakan hukum.

"KPU menyadari proses hukum dan kewenangan aparat dalam menegakkan hukum. Kami tidak mencampuri proses hukum yang dilakukan KPK," kata Wahyu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).

Dia mengatakan dirinya mendampingi Ketua KPU hadir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan menyampaikan data informasi serta pandangan mengenai Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Karena itu menurut dia, Ketua KPU RI tidak berpendapat terkait dengan proses hukum yang dilakukan KPK sehingga pandangan bahwa proses hukum menunggu Pilkada serentak 2018 selesai adalah murni pandangan pemerintah.

"Alasan pemerintah pada waktu itu disampaikan oleh Menkopolhukam, Mendagri oleh kapolri itu apakah tidak seyogyanya proses hukum yang diduga melibatkan kandidat itu diselesaikan setelah Pilkada selesai untuk menjaga 'fair play'," ujarnya.

Wahyu mengatakan KPU RI bisa memahami pandangan tersebut namun pihaknya tidak berpendapat mengenai hal itu, sehingga Pilkada dan proses hukum jalan terus.

Dia mengatakan KPU menilai proses hukum yang terjadi pada kandidat calon kepala daerah tidak akan mengganggu proses tahapan Pilkada 2018 sehingga sesuai jadwal dan program yang telah ditetapkan.

"Justru kami berkepentingan pemilih menggunakan hak pilihnya baik mendapatkan informasi cukup tentang rekam jejak kandidat itu bermanfaat bagi pemilih pada umumnya," katanya.

Dia menegaskan bahwa KPU menghormati proses hukum dan menerapkan asas praduga tidak bersalah sepanjang belum ada putusan hukum yang bersifat tetap sehingga proses pencalonan berjalan sebagaimana semestinya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).

Dia menjelaskan permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah Menurut dia, risiko dengan cakada dipanggil sebagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK dan berpengaruh pada perolehan suara dan terhadap pencalonannya.

Wiranto mengatakan penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh KPK itu juga dapat berimbas ke ranah politik.

"Kalau sudah dinyatakan sebagai paslon, itu berarti bukan pribadi lagi, melainkan milik para pemilih, milik partai- partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya Karena itu menurut dia, jika ingin mengumumkan calon kepala daerah yang tersangka, KPK seharusnya melakukan hal tersebut sebelum kandidat ditetapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) sehingga tidak merugikan banyak pihak.[]

baca juga:

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

News

Sel Mewah di Lapas Sukamiskin Tarifnya Rp200-500 Juta

Image

News

ICW: Penjara Koruptor Harus Sama dengan Pelaku Kriminal

Image

News

Inneke Menangis Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Image

News

Wow, KPK Temukan Sel Berstandar Hotel Mewah di Lapas Sukamiskin

Image

News

KPK Temukan Mobil yang Digunakan Tersangka Umar Dekat Hutan

Image

News

KPK Sebut Kalapas Sukamiskin Terima Uang Serta Dua Mobil dari Napi Koruptor

Image

News

Fahmi Darmawansyah Kembali Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap

Image

News

KPK Dapati Salah Satu Sel di Sukamiskin Penghuninya Tidak Ditempat, Kok Bisa?

Image

News

Fahmi Darmawansyah, Napi Suap yang Kembali Terlibat Suap

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sel Mewah di Lapas Sukamiskin Tarifnya Rp200-500 Juta

Dari informasi awal ada rentangnya, sekitar Rp200-500 juta.

Image
News

Ogah Ngekor Artis Senior Nyaleg, Shoumaya Tazkiyah : Caleg Berat Kamu Gak Kuat

Kalau mereka ada kesempatan dan serius kenapa enggak, tapi bukan karena merasa punya nama besar

Image
News

ICW: Penjara Koruptor Harus Sama dengan Pelaku Kriminal

Tempat koruptor di penjara harus sama dengan pelaku kriminal lain agar efek jeranya semakin kuat.

Image
News

Inneke Menangis Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Inneke tak menuturkan sepatah katapun ketika ditanya awak media ihwal pemeriksaan yang baru saja di jalaniny

Image
News

Jadi Bacaleg Gerindra, Sudirman: Itu Respon Moral Saya

"Saya harus mengikat hubungan formal dengan pendukung saya di Jawa Tengah, itu bagian dari tanggung jawab saya"

Image
News

Wow, KPK Temukan Sel Berstandar Hotel Mewah di Lapas Sukamiskin

Sejauh ini informasi yang kami peroleh tarif berkisar Rp 200-500 juta.

Image
News

KPK Temukan Mobil yang Digunakan Tersangka Umar Dekat Hutan

Mobil tersebut ditemukan di dekat kebun sawit dan hutan di Labuhanbatu, Sumatera Utara

Image
News

KPK Sebut Kalapas Sukamiskin Terima Uang Serta Dua Mobil dari Napi Koruptor

WH, kalapas Sukamiskin menerima pemberian berupa uang dan 2 mobil dalam jabatannya sebagai kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018.

Image
News

Ketua PA 212: Kapitra Ampera Tidak Pernah Jadi Kuasa Hukum HRS

Habib Rizieq Shihab dapat dipastikan tidak akan menggunakan jasa pengacara dari pendukung penista agama

Image
News

Pengamat Nilai Kepindahan Kader Akibat Kegagalan Proses Kaderisasi Parpol

Ini menujukan kaderisasi dan pendidikan politik di partai itu tidak berjalan dengan baik.

Image
News

Fahmi Darmawansyah Kembali Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta penetapkan 4 orang tersangka"

Image
News

Khofifah Ajak Masyarakat Lupakan Perbedaan di Pilkada dan Kembali Bersatu Bangun Jatim

"Sekarang saatnya berpikir dan bertindak dalam kerangka Jawa timur yang lebih besar"

trending topics

terpopuler

  1. Angkot Halangi Damkar, Warganet: Coba Aja Aku di Lokasi Sudah Ku Libas Sopir Angkotnya!

  2. Rizky, Pengamen Cilik Blok M: 8 Tahun di Jalan, Duit Hasil Ngamen Buat Jajan Doang

  3. NasDem Bajak Politisi, Akbar Tanjung: Itu Tak Sehat dalam Demokrasi

  4. Pengemudi Ojol Ngamuk, Pukuli Pengendara Motor yang Lawan Arah

  5. Mardani Makin Semangat Suarakan #2019GantiPresiden

  6. Catat! AHY Disiapkan Jadi Cawapres bukan Menteri

  7. Miris, Tiga Kecamatan di Sukabumi Beralih Fungsi

  8. Jadi Tempat Penyebaran Radikalisme, LDNU Serukan Kelompok Moderat Kendalikan Masjid

  9. Sambut Asian Games, Gubernur Anies Siap Percantik Kawasan Kali Item dan Sekitarnya

  10. Bikin Miris, Akibat Orang Iseng Lahan Bekas Mall Mega M Terbakar Hebat

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rame-rame Jadi Caleg

Image
Ridwansyah

Jakarta Bersolek untuk Asia

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan