image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up

Mau Mereformasi Pajak, DJP Tunggu Hasil RUU KUP Meski Diperkirakan Molor

Denny Iswanto

Image

Kantor Direktorat Jenderal Pajak | PAJAK.GO.ID

AKURAT.CO, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama, mengaku pihaknya telah melakukan reformasi perpajakan. Tapi semua hal itu membutuhkan payung hukum yang kuat sehingga masih menunggu selesainya Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas di DPR RI.

"Kami di DJP memang masih menunggu RUU KUP di DPR. Kita serahkan sepenuhnya ke DPR. Sehingga dalam reformasi yang sekarang (sebelum UU KUP disahkan), kita memperkuat organisasi dan SDM kita. Kita tambah jumlah pegawai pajak dari 32.000 jadi 40.000. Jumlah kantor kita tambah, sehingga bisa cover Wajib Pajak (WP) yang selama ini tidak bayar pajak," ujar dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/3).

Saat ini ia juga mengatakan bahwa DJP sedang melakukan reformasi besar-besaran untuk memperkuat sistem perpajakan agar kepatuhan pajak meningkat. DJP telah menjalani tiga langkah penting untuk merubah perpajakan di Indonesia menjadi lebih bagus.

baca juga:

"Pertama, terkait reformasi perpajakan sendiri kenapa ini saya katakan akan mengarah ke keadilan, dalam reformasi yang kita lakukan dimana tax reform mengadress tiga poin penting, pertama sistem informasi, database dan proses bisnis. Itu satu paket yang memang sangat penting. Ini untuk memperbaiki peta kapatuhan wajib pajak kedepan. Dalam komponen yang ini, kami akan rancang pembinaan, pelayanan, pengawasan dan juga penegakan hukum yang akan menjamin rasa keadilan," tutur dia.

Dari sisi reformasi yang kedua itu organisasi dan SDM. Bahwa DJP saat ini sedang meningkatkan jumlah dan kapasitas agar WP nakal atau mengemplang dapat terjaring oleh sistem pajak yang ada.

Ketiga, formulasi regulasi terkait revisi UU perpajakan baik KUP atau PPN yang akan mengadress, untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan.

Namun Direktur Eksekutif, Institute for Tax Reform and Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi, menilai bahwa RUU KUP akan sangat kecil sekali kemungkinan untuk diselesaikan pada tahun ini karena masih adanya pilkada dan juga pilpres kedepannya.

"Padahal ini pondasi utama reformasi perpajakan di Indonesia yang akan dilakukan oleh DJP. Semua aturan akan berada disitu, mengenai pajak e-commerce, pajak PPh badan dll. Tapi sepertinya akan sulit terealisasi dalam waktu dekat," ucap dia dalam kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan bahwa anggota DPR yang bertugas untuk membahas RUU KUP ini masih belum sepenuhnya fokus karena masih mempersiapkan pilkada dan juga pemilihan legislatif serta presiden kedepannya. Sehingga masih sangat sibuk menyusun strategi pemenangan partai ataupun kembali ke dapil masing-masing.

"Buktinya selama tiga masa sidang RUU KUP ini belum dibahas sama sekali. Harapannya pada masa sidang ke empat ini dibahas lagi dan selesai. Tapi saya memperkirakan ini akan selesai setelah akhir 2019, atau setelah Presidennya ganti (pilkada dan pemilu selesai)," ucapnya. []

Editor: Juaz

berita terkait

Image

Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Image

Ekonomi

Misbakhun: Jangan Biarkan DJP Sendirian Dalam Memungut Pajak

Image

Ekonomi

Jurus Misbakhun Gugah Masyarakat agar Sadar Bayar Pajak

Image

Ekonomi

Misbakhun Himbau Pemerintah Perbaiki Struktural Perpajakan

Image

Ekonomi

Pemerintah Identifikasi Kebutuhan Industri Untuk Kurangi Ketergantungan Impor

Image

Ekonomi

Sri Mulyani: Wajib Pajak Itu Tulang Punggung Negara

Image

Ekonomi

DJP Optimis Penerimaan Pajak Bisa Tumbuh 18 Persen

Image

Ekonomi

Menkeu Soroti Kualitas Pendidikan di Tengah Anggarannya yang Melonjak Terus

Image

Ekonomi

Penerimaan Pajak Sudah 40,84 Persen Hingga Akhir Juni

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bos PLN Ingatkan Masyarakat, Statusnya Adalah 'Saksi'

"Status saya adalah saksi, karena saya juga mendukung langkah dari KPK, maka saya juga memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan"

Image
Ekonomi

Investasi PLTU Riau-1 yang Tersandung Hukum, Bernilai USD900 Juta

Proyek ini dijalankan konsorsium anak perusahaan PJB, nilai investasinya kira-kira sebesar 900 juta dolar AS

Image
Ekonomi

Ajang TdCC 2018 di Sulteng Pakai Anggaran Patungan

Rata-rata untuk setiap kabupaten bakal menganggarkan kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar

Image
Ekonomi

Saham Industri Terpuruk, Indeks S&P/ASX 200 Turut Terjerembab

Indeks S&P/ASX 200 yang menjadi acuan catatkan penurunan 26,90 poin atau 0,43% pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Nilai Ekspor Papua Alami Penurunan

Nilai ekspor Papua Juni 2018 sebesar USD397,97 juta atau terjadi penurunan 13,25% jika dibandingkan bulan sebelumnya

Image
Ekonomi

WEGE Telah Bukukan Order Book 70,9 Persen dari Target

Perolehan ini belum termasuk rencana perolehan kontrak baru senilai Rp 2,6 triliun di bulan Juli ini.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Negeri Jiran Ditutup Menguat

pada penutupan perdagangan, Senin (16/7), Indeks KLCI catatkan kenaikan sebesar 4,74 poin atau 0,28 persen

Image
Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Satu fraksi keberatan atas RUU Konsultan Pajak yaitu Fraksi PKS dan satu fraksi yakni PAN tidak hadir di rapat Pleno Badan Legislasi.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Singapura Ditutup Melemah

Indeks STI (Straits Times Index) yang catatkan penurunan 0,85 persen pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Bos PLN Cuci Tangan Soal Suap Proyek PLTU Riau-1?

Bos PLN beralasan karena sebab kasus hukum terjadi di pihak sebelah (konsorsium) maka PLN tidak memiliki hak yaitu dipihak konsorsium. Menur

Image
Ekonomi

Ketimpangan Ekonomi Semakin Turun Jadi 0,389

Tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,389.

Image
Ekonomi

Imbas OTT KPK, Proyek PLTU Riau-1 Akan Dihentikan Sementara

Sofyan Basir Mengatakan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut tambang Riau-1 untuk sementara akan dihentikan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Di Rusia Dolar AS Mulai di Jauhi

  2. Tidak Ada Perbankan BUMN yang Beri Pinjaman Inalum Caplok Saham Freeport

  3. Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

  4. Mulai Alihkan Sentimen Perang Dagang, Bursa Dunia Gerak Menghijau

  5. Menteri Basuki Bantah Ambil Alih Proyek Tol DKI

  6. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

  7. Johannes Kotjo, Salah Satu Orang Terkaya RI Tersangka Suap Proyek PLTU

  8. Perum Bulog NTB Optimis Realisasi Pengadaan Beras Lampaui Target

  9. Bursa Saham Tiongkok Dibuka Melemah

  10. Neraca Perdagangan Juni Diramalkan Bakal Surplus

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth